Ngomongin Pemulihan Ekonomi Menkeu Dan Gubernur Bank Sentral Se-ASEAN Kumpul Bareng .

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN kembali bertemu bahas kerja sama dan pemulihan ekonomi kawasan.

Mereka bertemu dalam perhelatan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting – AFMGM. Acara digelar 25-30 Maret 2021 lalu.

Pertemuan yang mengusung tema “We Care, We Prepare, We Prospe” ini dihadiri juga oleh Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Asian Development Bank (ADB), ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), International Monetary Fund (IMF), dan World Bank, serta perwakilan business councils.

Dalam pertemuan AFMGM ini, negara-negara di kawasan ASEAN memandang bahwa Pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan yang besar, namun mulai menunjukkan sinyal pemulihan yang cukup kuat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan perekonomian ASEAN yang terkontraksi sebesar 3.4 persen di 2020, namun diprediksi mengalami perbaikan yang cukup signifikan di 2021 dengan pertumbuhan sebesar 4.9 persen.

Sementara itu, pada 2020 kinerja perekonomian Indonesia cukup terjaga dengan kontraksi sebesar 2.1 persen yang didukung dengan implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta terjaganya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.

Di samping itu, dalam mendukung pemulihan ekonomi kawasan, sejumlah institusi keuangan internasional (International Financial Institutions – IFIs) turut merespons melalui dukungan pembiayaan dan technical assistance bagi negara-negara anggota ASEAN. 

Beberapa kebijakan yang direkomendasikan IFIs di antaranya mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui reformasi struktural, mengadaptasi perkembangan teknologi dan perekonomian digital, mengedepankan agenda lingkungan-sosial-tata kelola dalam mendukung upaya mencapai pertumbuhan berkualitas dan target pembangunan berkelanjutan yang inklusif, serta memanfaatkan perkembangan integrasi kawasan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 adalah kejadian luar biasa dan merupakan bencana bersama. Oleh karena itu, Menkeu mendorong pemimpin-pemimpin di kawasan ASEAN untuk terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan sejumlah lembaga internasional dalam memitigasi risiko dan menangani dampak pandemi.

“Kami mendorong kerja sama untuk menangani pandemi dengan fokus pada percepatan distribusi vaksin kepada seluruh lapisan masyarakat, perlindungan ekonomi masyarakat menengah ke bawah dan UMKM, serta penyediaan layanan kesehatan yang selalu memadai,” ujar Sri Mulyani, Kamis (1/4).

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menyampaikan pentingnya kawasan ASEAN untuk tetap waspada akan spillover effect dari negara-negara maju. Mengingat negara-negara ASEAN masih dalam fase pemulihan ekonomi secara bertahap akibat dampak pandemi.

Dia menekankan, pandemi Covid-19 perlu dijadikan sebagai pemicu untuk memperkuat dan memperdalam reformasi struktural guna menghadapi tantangan global. Untuk itu, Indonesia telah menerbitkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) untuk menarik lebih banyak investasi berbasis ekuitas (equity investments) serta untuk mendukung dan memulihkan iklim usaha dan investasi.

Sejalan dengan agenda pemulihan ekonomi, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN juga terus mendorong penguatan ekonomi kawasan. Di bidang keuangan, Pemerintah mendorong pendalaman keuangan pada masing-masing negara anggota ASEAN, agar dapat mengakselerasi proses integrasi dan ketahanan keuangan kawasan.

Sebagai bagian pendalaman keuangan, Pemerintah Indonesia mendorong pendalaman pasar modal dengan fokus peningkatan akses pembiayaan infrastruktur (infrastructure finance) dan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance). Melalui inisiatif ini, Indonesia dapat menarik investasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. 

Sementara untuk memperkuat perdagangan jasa keuangan, Indonesia dengan negara ASEAN lainnya menyepakati penyelesaian perundingan putaran kesembilan negosiasi jasa keuangan dalam kerangka ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). Kesepakatan ini diharapkan memperkuat industri jasa keuangan Indonesia terutama asuransi dan non-bank serta memberikan kesepakatan penyedia jasa domestik keuangan Indonesia untuk melakukan ekspansi pasar ke ASEAN.

Di bidang perdagangan, inisiatif strategis lain yang didorong oleh Indonesia antara lain percepatan prosedur kepabeanan untuk mengurangi hambatan perdagangan. Kemudian di bidang penanggulangan bencana, pemerintah  mendorong sinergi antara ASEAN Disaster Risk Financing and Insurance (ADRFI) dan South East Asia Disaster Risk Insurance and Financing (SEADRIF). [DIT]

]]> .
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN kembali bertemu bahas kerja sama dan pemulihan ekonomi kawasan.

Mereka bertemu dalam perhelatan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting – AFMGM. Acara digelar 25-30 Maret 2021 lalu.

Pertemuan yang mengusung tema “We Care, We Prepare, We Prospe” ini dihadiri juga oleh Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Asian Development Bank (ADB), ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), International Monetary Fund (IMF), dan World Bank, serta perwakilan business councils.

Dalam pertemuan AFMGM ini, negara-negara di kawasan ASEAN memandang bahwa Pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan yang besar, namun mulai menunjukkan sinyal pemulihan yang cukup kuat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan perekonomian ASEAN yang terkontraksi sebesar 3.4 persen di 2020, namun diprediksi mengalami perbaikan yang cukup signifikan di 2021 dengan pertumbuhan sebesar 4.9 persen.

Sementara itu, pada 2020 kinerja perekonomian Indonesia cukup terjaga dengan kontraksi sebesar 2.1 persen yang didukung dengan implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta terjaganya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.

Di samping itu, dalam mendukung pemulihan ekonomi kawasan, sejumlah institusi keuangan internasional (International Financial Institutions – IFIs) turut merespons melalui dukungan pembiayaan dan technical assistance bagi negara-negara anggota ASEAN. 

Beberapa kebijakan yang direkomendasikan IFIs di antaranya mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui reformasi struktural, mengadaptasi perkembangan teknologi dan perekonomian digital, mengedepankan agenda lingkungan-sosial-tata kelola dalam mendukung upaya mencapai pertumbuhan berkualitas dan target pembangunan berkelanjutan yang inklusif, serta memanfaatkan perkembangan integrasi kawasan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 adalah kejadian luar biasa dan merupakan bencana bersama. Oleh karena itu, Menkeu mendorong pemimpin-pemimpin di kawasan ASEAN untuk terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan sejumlah lembaga internasional dalam memitigasi risiko dan menangani dampak pandemi.

“Kami mendorong kerja sama untuk menangani pandemi dengan fokus pada percepatan distribusi vaksin kepada seluruh lapisan masyarakat, perlindungan ekonomi masyarakat menengah ke bawah dan UMKM, serta penyediaan layanan kesehatan yang selalu memadai,” ujar Sri Mulyani, Kamis (1/4).

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menyampaikan pentingnya kawasan ASEAN untuk tetap waspada akan spillover effect dari negara-negara maju. Mengingat negara-negara ASEAN masih dalam fase pemulihan ekonomi secara bertahap akibat dampak pandemi.

Dia menekankan, pandemi Covid-19 perlu dijadikan sebagai pemicu untuk memperkuat dan memperdalam reformasi struktural guna menghadapi tantangan global. Untuk itu, Indonesia telah menerbitkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) untuk menarik lebih banyak investasi berbasis ekuitas (equity investments) serta untuk mendukung dan memulihkan iklim usaha dan investasi.

Sejalan dengan agenda pemulihan ekonomi, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN juga terus mendorong penguatan ekonomi kawasan. Di bidang keuangan, Pemerintah mendorong pendalaman keuangan pada masing-masing negara anggota ASEAN, agar dapat mengakselerasi proses integrasi dan ketahanan keuangan kawasan.

Sebagai bagian pendalaman keuangan, Pemerintah Indonesia mendorong pendalaman pasar modal dengan fokus peningkatan akses pembiayaan infrastruktur (infrastructure finance) dan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance). Melalui inisiatif ini, Indonesia dapat menarik investasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. 

Sementara untuk memperkuat perdagangan jasa keuangan, Indonesia dengan negara ASEAN lainnya menyepakati penyelesaian perundingan putaran kesembilan negosiasi jasa keuangan dalam kerangka ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). Kesepakatan ini diharapkan memperkuat industri jasa keuangan Indonesia terutama asuransi dan non-bank serta memberikan kesepakatan penyedia jasa domestik keuangan Indonesia untuk melakukan ekspansi pasar ke ASEAN.

Di bidang perdagangan, inisiatif strategis lain yang didorong oleh Indonesia antara lain percepatan prosedur kepabeanan untuk mengurangi hambatan perdagangan. Kemudian di bidang penanggulangan bencana, pemerintah  mendorong sinergi antara ASEAN Disaster Risk Financing and Insurance (ADRFI) dan South East Asia Disaster Risk Insurance and Financing (SEADRIF). [DIT]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories