Netty Aher: Harga Vaksin Gotong Royong Memberatkan Pelaku UMKM

Program vaksinasi skema gotong royong sudah dimulai sejak Selasa (18/5). Pengadaan vaksinasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi program vaksin gotong royong. Dia berharap program ini dapat mengakselerasi herd immunity di masyarakat.

Kendati begitu, Netty masih mempersoalkan biaya vaksin yang dianggapnya terlalu mahal. 

“Hampir satu juta rupiah untuk dua kali suntikan, itu memberatkan pelaku UMKM,” kata Netty dalam rilisnya, Rabu (19/5).

Menurut Netty, jika tujuan untuk membantu realisasi program vaksinasi nasional sehingga dapat mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif, seharusnya ada mekanisme subsidi bagi mereka yang bergerak di usaha kecil dan menengah. Tujuannya, agar dapat mengikuti skema vaksin gotong royong tersebut.

“UMKM memiliki peranan besar dalam menggerakkan ekonomi nasional. Bahkan di saat pandemi, sebagian besar mereka masih bisa bertahan. Jangan sampai vaksin gorong royong hanya dapat diakses oleh korporasi besar saja,” katanya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pada tahun 2018 jumlah pelaku UMKM ada sekitar 64,2 juta orang, atau 99,9 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia.

Dengan jumlah sebanyak itu, mereka menyerap tenaga kerja sebanyak 117 juta pekerja atau 97 persen dari total pekerja.

Sementara, UMKM berkontribusi 61,1 persen bagi perekonomian nasional. Sisanya disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen dari jumlah pelaku usaha. 

“Jadi sangat disayangkan  jika pelaku UMKM tidak mendapat prioritas dukungan untuk memperoleh vaksin gotong royong,” cetus Netty.

Netty pun mengingatkan kepada pemerintah, agar mengawasi implementasi program ini di lapangan. Sebab, dia tidak ingin kalau biaya vaksin tersebut dibebankan kepada para pekerja.

Menurutnya, vaksin gotong royong ini sesuatu yang sangat penting dihadirkan di tengah lambatnya realisasi vaksinasi harian.

Karena itu, pemerintah perlu mengawasi implementasi di lapangan agar tidak terjadi pembebanan biaya vaksin kepada para pekerja oleh perusahaan dengan segala triknya. 

“Jangan sampai hak-hak pekerja yang dihilangkan atau dikurangi  demi mengganti biaya vaksin skema gotong royong,” katanya.

Netty juga meminta pemerintah lebih sigap dan transparan dalam penanganan program vaksinasi nasional, baik menyangkut proses pengadaan vaksin, distribusi, dan pencapaian targetnya. 

Diketahui, pemerintah menetapkan harga tertingginya sebesar Rp439.570 per dosis untuk satu orang, sehingga untuk dua kali suntik sebesar Rp879.140. [NDA]

]]> Program vaksinasi skema gotong royong sudah dimulai sejak Selasa (18/5). Pengadaan vaksinasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi program vaksin gotong royong. Dia berharap program ini dapat mengakselerasi herd immunity di masyarakat.

Kendati begitu, Netty masih mempersoalkan biaya vaksin yang dianggapnya terlalu mahal. 

“Hampir satu juta rupiah untuk dua kali suntikan, itu memberatkan pelaku UMKM,” kata Netty dalam rilisnya, Rabu (19/5).

Menurut Netty, jika tujuan untuk membantu realisasi program vaksinasi nasional sehingga dapat mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif, seharusnya ada mekanisme subsidi bagi mereka yang bergerak di usaha kecil dan menengah. Tujuannya, agar dapat mengikuti skema vaksin gotong royong tersebut.

“UMKM memiliki peranan besar dalam menggerakkan ekonomi nasional. Bahkan di saat pandemi, sebagian besar mereka masih bisa bertahan. Jangan sampai vaksin gorong royong hanya dapat diakses oleh korporasi besar saja,” katanya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pada tahun 2018 jumlah pelaku UMKM ada sekitar 64,2 juta orang, atau 99,9 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia.

Dengan jumlah sebanyak itu, mereka menyerap tenaga kerja sebanyak 117 juta pekerja atau 97 persen dari total pekerja.

Sementara, UMKM berkontribusi 61,1 persen bagi perekonomian nasional. Sisanya disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen dari jumlah pelaku usaha. 

“Jadi sangat disayangkan  jika pelaku UMKM tidak mendapat prioritas dukungan untuk memperoleh vaksin gotong royong,” cetus Netty.

Netty pun mengingatkan kepada pemerintah, agar mengawasi implementasi program ini di lapangan. Sebab, dia tidak ingin kalau biaya vaksin tersebut dibebankan kepada para pekerja.

Menurutnya, vaksin gotong royong ini sesuatu yang sangat penting dihadirkan di tengah lambatnya realisasi vaksinasi harian.

Karena itu, pemerintah perlu mengawasi implementasi di lapangan agar tidak terjadi pembebanan biaya vaksin kepada para pekerja oleh perusahaan dengan segala triknya. 

“Jangan sampai hak-hak pekerja yang dihilangkan atau dikurangi  demi mengganti biaya vaksin skema gotong royong,” katanya.

Netty juga meminta pemerintah lebih sigap dan transparan dalam penanganan program vaksinasi nasional, baik menyangkut proses pengadaan vaksin, distribusi, dan pencapaian targetnya. 

Diketahui, pemerintah menetapkan harga tertingginya sebesar Rp439.570 per dosis untuk satu orang, sehingga untuk dua kali suntik sebesar Rp879.140. [NDA]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .