Nama Menhan Prabowo Disebut di Sidang Suap Izin Ekspor Benur .

Nama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster (benur) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan terdakwa eks Menteri KKP Edhy Prabowo.

Hal itu berawal ketika jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertanya soal pemilik PT Aero Citra Kargo (ACK) kepada Manajer Ekspor Impor PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP), Ardi Wijaya, yang dihadirkan sebagai saksi. “Tidak tahu,” jawab Ardi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (28/4). 

Namun, Ardi mengaku, dirinya sempat berdiskusi dengan Direktur PT DPPP Suharjito mengenai pemilik PT ACK, setelah perusahaan itu jadi satu-satunya yang ditunjuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menjalankan ekspor benur.

Ardi menyebut, ada dua perusahaan yang ikut ekspor, PT ACK dan PT Graha Global Logistik (PT GGL). Namun, hanya PT ACK yang menjalankan kegiatan ekspor benur.

Jaksa kemudian membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ardi Wijaya yang berisi komunikasi antara dirinya dengan Suharjito.

“Ini kami tanyakan karena ada di BAP saudara nomor 27, ini saudara di alinea terakhir mengatakan seperti ini, ‘Suharjito kemudian menimpali bahwa PT ACK itu tidak bisa dipecah oleh orang lain atau dipergunakan oleh orang lain karena punya Prabowo khusus’,” ujar jaksa membacakan BAP Ardi.

“Karena menurut Suharjito untungnya Rp 30 M (miliar) per bulan, kalau ekspor 1 juta sampai 5 juta per bulan pasalnya menurut Suharjito adalah 1.600 x 5 juta ekor dan kemudian saya tambahkan bahwa biasanya uang itu cash-cash-an diambil dari pihak KKP,” lanjut jaksa membacakan BAP.

Jaksa kemudian menanyakan sosok Prabowo yang dimaksud dalam BAP tersebut. “Ini saya dapatkan dari omongan grup Perduli (Persatuan Dunia Lobster Indonesia) kalau sedang mengobrol. Ini maksudnya apa ini? Maksudnya Prabowo siapa?” tanya jaksa.

“Kalau yang saya tangkap Pak, ya, beliau pasti mengaitkan itu dengan Pak Prabowo,” jawab Ardi. “Prabowo siapa?” cecar jaksa. “Pak Prabowo Menteri Pertahanan, ya, setahu saya,” jawabnya lagi.

Dibantah Jubir 

Terpisah, Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menepis kabar adanya andil Prabowo dalam pengiriman izin benih lobster dari PT ACK. Dia menjelaskan, PT tersebut bukan milik Prabowo.

“PT ACK itu bukan milik Pak Prabowo dan tidak ada kaitannya dengan Pak Prabowo,” tegas Dahnil saat dihubungi, Rabu (28/4).

Dia mengatakan, nama Prabowo sering dicatut pihak yang tidak bertanggung jawab. Termasuk, dalam kasus ini. “Nama beliau sering dicatut orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi mereka. Kita sangat sayangkan perilaku-perilaku tersebut,” bebernya. [BYU]

]]> .
Nama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster (benur) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan terdakwa eks Menteri KKP Edhy Prabowo.

Hal itu berawal ketika jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertanya soal pemilik PT Aero Citra Kargo (ACK) kepada Manajer Ekspor Impor PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP), Ardi Wijaya, yang dihadirkan sebagai saksi. “Tidak tahu,” jawab Ardi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (28/4). 

Namun, Ardi mengaku, dirinya sempat berdiskusi dengan Direktur PT DPPP Suharjito mengenai pemilik PT ACK, setelah perusahaan itu jadi satu-satunya yang ditunjuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menjalankan ekspor benur.

Ardi menyebut, ada dua perusahaan yang ikut ekspor, PT ACK dan PT Graha Global Logistik (PT GGL). Namun, hanya PT ACK yang menjalankan kegiatan ekspor benur.

Jaksa kemudian membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ardi Wijaya yang berisi komunikasi antara dirinya dengan Suharjito.

“Ini kami tanyakan karena ada di BAP saudara nomor 27, ini saudara di alinea terakhir mengatakan seperti ini, ‘Suharjito kemudian menimpali bahwa PT ACK itu tidak bisa dipecah oleh orang lain atau dipergunakan oleh orang lain karena punya Prabowo khusus’,” ujar jaksa membacakan BAP Ardi.

“Karena menurut Suharjito untungnya Rp 30 M (miliar) per bulan, kalau ekspor 1 juta sampai 5 juta per bulan pasalnya menurut Suharjito adalah 1.600 x 5 juta ekor dan kemudian saya tambahkan bahwa biasanya uang itu cash-cash-an diambil dari pihak KKP,” lanjut jaksa membacakan BAP.

Jaksa kemudian menanyakan sosok Prabowo yang dimaksud dalam BAP tersebut. “Ini saya dapatkan dari omongan grup Perduli (Persatuan Dunia Lobster Indonesia) kalau sedang mengobrol. Ini maksudnya apa ini? Maksudnya Prabowo siapa?” tanya jaksa.

“Kalau yang saya tangkap Pak, ya, beliau pasti mengaitkan itu dengan Pak Prabowo,” jawab Ardi. “Prabowo siapa?” cecar jaksa. “Pak Prabowo Menteri Pertahanan, ya, setahu saya,” jawabnya lagi.

Dibantah Jubir 

Terpisah, Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menepis kabar adanya andil Prabowo dalam pengiriman izin benih lobster dari PT ACK. Dia menjelaskan, PT tersebut bukan milik Prabowo.

“PT ACK itu bukan milik Pak Prabowo dan tidak ada kaitannya dengan Pak Prabowo,” tegas Dahnil saat dihubungi, Rabu (28/4).

Dia mengatakan, nama Prabowo sering dicatut pihak yang tidak bertanggung jawab. Termasuk, dalam kasus ini. “Nama beliau sering dicatut orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi mereka. Kita sangat sayangkan perilaku-perilaku tersebut,” bebernya. [BYU]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories