Moeldoko Optimis, Pelibatan Civil Society Organization Bisa Dongkrak Indeks Persepsi Korupsi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan apresiasi positif terhadap kinerja tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Apresiasi tersebut disampaikan Moeldoko, saat mengikuti rapat kordinasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), di Situation Room Gedung Bina Graha, Senin (6/9).

Rapat Kordinasi membahas draft laporan kinerja Stranas PK Semester I Tahun 2021 yang digelar secara daring, juga diikuti Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, serta sejumlah pejabat Eselon I dan Deputi di Kementerian.

Moeldoko mengatakan, isu yang diangkat dalam draft kerangka laporan kinerja Stranas PK sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Antara lain soal pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19.

“Isu peningkatan bidang usaha dan perizinan, pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi, serta peningkatan indek persepsi korupsi, sudah relevan dan sesuai arahan Presiden,” jelas Moeldoko.

Secara substansi, kata Moeldoko, perlu ada penambahan data potensi kerugian negara dari aksi carry over, utilitas Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan pengadaan barang jasa berbasis elektronik.

“Perlu kita tambahkan, data potensi kerugian negara yang berhasil dicegah secara kuantitatif. Sehingga, Presiden memiliki gambaran konkret,” lanjut Moeldoko.

Moeldoko juga optimistis, Stranas PK 2021/2022 yang fokus menuntaskan permasalahan hingga akarnya, akan beriorientasi pada hasil. Karena itu, perlu ada keterlibatan semua pihak dalam merealisasikannya.

“Saya mendorong untuk melibatkan Civil Society Organization (CSO), akademisi, Ormas, dan mitra pembangunan, sehingga program ini bisa dilakukan bersama, tidak hanya program Kementerian atau Lembaga,” tandas Moeldoko.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan, ada 3 poin utama dalam laporan kinerja Stranas PK semester I tahun 2021. Yakni, peran Stranas PK dalam penanganan Covid-19, dalam pembukaan Undang-Undang Cipta Kerja, dan upaya perbaikan persepsi korupsi. 

“Secara lisan, laporan ini sudah disampaikan ke Presiden. Namun, perlu untuk disampaikan ke semua tim di 5 lembaga ,” ujar Firli saat membuka rapat kordinasi evaluasi draft laporan Stranas PK.

Masih kata Firli, di antara beberapa isu dan pencapaian yang disampaikan dalam laporan adalah pemanfaatan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) untuk program Bantuan Sosial (Bansos) dan vaksinasi.

“Ada 52,5 juta NIK dari data Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kemensos yang bisa diselamatkan, dan potensi kerugian negara yang bisa dicegah Rp 126 triliun,” ungkapnya.

Selain pemanfaatan NIK, isu tentang penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), juga menjadi bahan diskusi dalam rapat koordinasi evaluasi draft laporan kinerja Stranas PK Semester I Tahun 2021. [HES]

]]> Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan apresiasi positif terhadap kinerja tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Apresiasi tersebut disampaikan Moeldoko, saat mengikuti rapat kordinasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), di Situation Room Gedung Bina Graha, Senin (6/9).

Rapat Kordinasi membahas draft laporan kinerja Stranas PK Semester I Tahun 2021 yang digelar secara daring, juga diikuti Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, serta sejumlah pejabat Eselon I dan Deputi di Kementerian.

Moeldoko mengatakan, isu yang diangkat dalam draft kerangka laporan kinerja Stranas PK sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Antara lain soal pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19.

“Isu peningkatan bidang usaha dan perizinan, pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi, serta peningkatan indek persepsi korupsi, sudah relevan dan sesuai arahan Presiden,” jelas Moeldoko.

Secara substansi, kata Moeldoko, perlu ada penambahan data potensi kerugian negara dari aksi carry over, utilitas Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan pengadaan barang jasa berbasis elektronik.

“Perlu kita tambahkan, data potensi kerugian negara yang berhasil dicegah secara kuantitatif. Sehingga, Presiden memiliki gambaran konkret,” lanjut Moeldoko.

Moeldoko juga optimistis, Stranas PK 2021/2022 yang fokus menuntaskan permasalahan hingga akarnya, akan beriorientasi pada hasil. Karena itu, perlu ada keterlibatan semua pihak dalam merealisasikannya.

“Saya mendorong untuk melibatkan Civil Society Organization (CSO), akademisi, Ormas, dan mitra pembangunan, sehingga program ini bisa dilakukan bersama, tidak hanya program Kementerian atau Lembaga,” tandas Moeldoko.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan, ada 3 poin utama dalam laporan kinerja Stranas PK semester I tahun 2021. Yakni, peran Stranas PK dalam penanganan Covid-19, dalam pembukaan Undang-Undang Cipta Kerja, dan upaya perbaikan persepsi korupsi. 

“Secara lisan, laporan ini sudah disampaikan ke Presiden. Namun, perlu untuk disampaikan ke semua tim di 5 lembaga ,” ujar Firli saat membuka rapat kordinasi evaluasi draft laporan Stranas PK.

Masih kata Firli, di antara beberapa isu dan pencapaian yang disampaikan dalam laporan adalah pemanfaatan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) untuk program Bantuan Sosial (Bansos) dan vaksinasi.

“Ada 52,5 juta NIK dari data Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kemensos yang bisa diselamatkan, dan potensi kerugian negara yang bisa dicegah Rp 126 triliun,” ungkapnya.

Selain pemanfaatan NIK, isu tentang penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), juga menjadi bahan diskusi dalam rapat koordinasi evaluasi draft laporan kinerja Stranas PK Semester I Tahun 2021. [HES]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories