MK Tolak Gugatan UU Ciptaker, Menaker Ida Minta Semua Legowo .

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).

“Alhamdulillah MK sudah menyatakan, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ida Fauziyah dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (1/7).

Dia berharap, seluruh pihak menghormati apa yang telah menjadi putusan MK. “Sekarang saatnya kita menatap ke depan, menyelesaikan pandemi Covid-19 dan membangun dunia ketenagakerjaan lebih baik lagi,” ujar politisi PKB itu.

Sementara itu, Sekjen Kementerian (Sekjen) Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menilai logis putusan dari MK dalam perkara 109 yang diajukan oleh pemohon ini. Putusan MK tersebut menunjukkan ketelitian dan objektifitas MK dalam memeriksa status kedudukan hukum pemohon uji materil UU Cipta Kerja, khususnya Klaster Ketenagakerjaan.

“Yang bertindak untuk dan atas nama organisasi, ya memang seharusnya berpatokan pada AD/ART organisasi tersebut,” ungkap Anwar.

Sebelumnya, dalam amar putusan, Ketua MK Anwar Usman menyatakan, permohonan SBSI tidak dapat diterima. “Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Anwar Usman didampingi delapan hakim konstitusi lainnya, saat membacakan Amar Putusan Nomor 109/PUU-XVIII/2020 dalam persidangan yang digelar secara daring.

Menurut hakim, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (persona standi in judicio) untuk mengajukan permohonan. “Karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan,” beber Hakim Konstitusi Suhartoyo, saat membacakan pertimbanganan hukum putusan. [UMM]

]]> .
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).

“Alhamdulillah MK sudah menyatakan, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ida Fauziyah dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (1/7).

Dia berharap, seluruh pihak menghormati apa yang telah menjadi putusan MK. “Sekarang saatnya kita menatap ke depan, menyelesaikan pandemi Covid-19 dan membangun dunia ketenagakerjaan lebih baik lagi,” ujar politisi PKB itu.

Sementara itu, Sekjen Kementerian (Sekjen) Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menilai logis putusan dari MK dalam perkara 109 yang diajukan oleh pemohon ini. Putusan MK tersebut menunjukkan ketelitian dan objektifitas MK dalam memeriksa status kedudukan hukum pemohon uji materil UU Cipta Kerja, khususnya Klaster Ketenagakerjaan.

“Yang bertindak untuk dan atas nama organisasi, ya memang seharusnya berpatokan pada AD/ART organisasi tersebut,” ungkap Anwar.

Sebelumnya, dalam amar putusan, Ketua MK Anwar Usman menyatakan, permohonan SBSI tidak dapat diterima. “Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Anwar Usman didampingi delapan hakim konstitusi lainnya, saat membacakan Amar Putusan Nomor 109/PUU-XVIII/2020 dalam persidangan yang digelar secara daring.

Menurut hakim, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (persona standi in judicio) untuk mengajukan permohonan. “Karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan,” beber Hakim Konstitusi Suhartoyo, saat membacakan pertimbanganan hukum putusan. [UMM]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories