MIPI Soroti Tak Sinkronnya Hasil Survei Dengan Realitas

Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar webinar bertema “Menyoal Survei Kepuasan Masyarakat: Antara Hasil Rilis dan Realitas”.

Tema ini diangkat MIPI karena adanya fenomena tidak sinkronnya hasil survei soal kebijakan, atau ekspektasi, dengan realitas. Dewan Pakar MIPI yang juga Direktur Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara-Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta Nurliah Nurdin menyatakan, pemerintah mendasarkan kebijakannya pada kebutuhan publik.

Kebutuhan publik ini, di antaranya didapatkan dari metode survei, yang kemudian menghasilkan indeks kepuasan masyarakat.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Beberapa hal yang diatur dalam Kepmenpan tersebut di antaranya terkait penataan sistem, mekanisme dalam memberikan pelayanan, dan prosedur pelayanan. Tujuannya agar hasil survei mampu memberikan koreksi terhadap kebijakan pemerintahan yang lebih berkualitas, lebih berdaya guna, dan lebih berhasil guna.

“Indeks kepuasan masyarakat itu ada aturannya di Kepmenpan,” kata Nurliah, seperti keterangan yang diterima RM.id, Senin (18/4).

Dia menceritakan pengalamannya ketika berkunjung ke Bangladesh, yang dianggap sebagai negara yang gagal dalam menuntaskan kemiskinan karena angka surveinya yang sangat tinggi. Sementara itu, pemerintah di sana mengklaim sudah bekerja maksimal, tapi realitas masyarakatnya miskin.

“Maka ada yang tidak nyambung di situ antara usaha pemerintah dan masyarakat yang miskin. Sementara kita tahu, fungsi kehadiran pemerintahan adalah minimal tiga, to empower, to serve, to secure,” jelasnya.

Sementara, Profesor Riset Bidang Sosiologi Politik Mohammad Mulyadi menjelaskan, survei merupakan strategi yang jamak ditemui, khususnya ketika pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Survei digunakan untuk meningkatkan popularitas, memperkirakan besaran dana kampanye, mengemas citra kandidat agar tepat, hingga mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang.

 

Mulyadi kemudian mengungkapkan tiga faktor yang membuat survei tidak tepat. Pertama, fiktif, dalam artian tidak melakukan survei tapi seolah-olah melakukan survei atau tidak ada proses, tapi hasilnya ada.

Kedua, rekayasa, yaitu dilakukan survei tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh si pemesan kemudian datanya tidak sesuai aslinya. Dan ketiga, salah, yaitu survei akibat dari kebodohan dalam memahami metodologi penelitian.

“Biasanya dalam teknik penarikan sampelnya salah, atau misalnya membuat operasionalisasi sebuah konsep atau variabel. Jadi yang disebut dengan kepuasan masyarakat itu, kepuasan publik itu apa, itu tidak runtut ya. Mulai dari konsepnya, variabel, dimensi, indikator, sampai kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah kuisioner,” terangnya. [DIR]

]]> Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar webinar bertema “Menyoal Survei Kepuasan Masyarakat: Antara Hasil Rilis dan Realitas”.

Tema ini diangkat MIPI karena adanya fenomena tidak sinkronnya hasil survei soal kebijakan, atau ekspektasi, dengan realitas. Dewan Pakar MIPI yang juga Direktur Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara-Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta Nurliah Nurdin menyatakan, pemerintah mendasarkan kebijakannya pada kebutuhan publik.

Kebutuhan publik ini, di antaranya didapatkan dari metode survei, yang kemudian menghasilkan indeks kepuasan masyarakat.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Beberapa hal yang diatur dalam Kepmenpan tersebut di antaranya terkait penataan sistem, mekanisme dalam memberikan pelayanan, dan prosedur pelayanan. Tujuannya agar hasil survei mampu memberikan koreksi terhadap kebijakan pemerintahan yang lebih berkualitas, lebih berdaya guna, dan lebih berhasil guna.

“Indeks kepuasan masyarakat itu ada aturannya di Kepmenpan,” kata Nurliah, seperti keterangan yang diterima RM.id, Senin (18/4).

Dia menceritakan pengalamannya ketika berkunjung ke Bangladesh, yang dianggap sebagai negara yang gagal dalam menuntaskan kemiskinan karena angka surveinya yang sangat tinggi. Sementara itu, pemerintah di sana mengklaim sudah bekerja maksimal, tapi realitas masyarakatnya miskin.

“Maka ada yang tidak nyambung di situ antara usaha pemerintah dan masyarakat yang miskin. Sementara kita tahu, fungsi kehadiran pemerintahan adalah minimal tiga, to empower, to serve, to secure,” jelasnya.

Sementara, Profesor Riset Bidang Sosiologi Politik Mohammad Mulyadi menjelaskan, survei merupakan strategi yang jamak ditemui, khususnya ketika pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Survei digunakan untuk meningkatkan popularitas, memperkirakan besaran dana kampanye, mengemas citra kandidat agar tepat, hingga mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang.

 

Mulyadi kemudian mengungkapkan tiga faktor yang membuat survei tidak tepat. Pertama, fiktif, dalam artian tidak melakukan survei tapi seolah-olah melakukan survei atau tidak ada proses, tapi hasilnya ada.

Kedua, rekayasa, yaitu dilakukan survei tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh si pemesan kemudian datanya tidak sesuai aslinya. Dan ketiga, salah, yaitu survei akibat dari kebodohan dalam memahami metodologi penelitian.

“Biasanya dalam teknik penarikan sampelnya salah, atau misalnya membuat operasionalisasi sebuah konsep atau variabel. Jadi yang disebut dengan kepuasan masyarakat itu, kepuasan publik itu apa, itu tidak runtut ya. Mulai dari konsepnya, variabel, dimensi, indikator, sampai kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah kuisioner,” terangnya. [DIR]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories