Minta KLB Segera Dihentikan Demokrat Ngadu Ke Kapolri, Menko Polhukam, dan Menkumham

Partai Demokrat melayangkan surat permohonan perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional kepada Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menko Polhukam. Menyusul digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat, Kamis, (4/3).

“Surat-surat tersebut sudah dikirimkan dan sudah diterima pihak Kemenko Polhukam, Kapolri, serta Kementerian Hukum dan HAM,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Jumat (5/3).

Surat yang diteken Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teuku Riefky Harsya itu menjelaskan, partai berlambang Mercy sudah menyelenggarakan Kongres V pada 15 Maret 2020 di Jakarta.

Kongres itu dihadiri oleh seluruh pemilik suara yang sah yaitu seluruh Ketua DPD, Ketua DPC dan Ketua Organisasi Sayap yang terdaftar dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Pelaksanaannya disebutkan sudah memenuhi dan mencapai kuorum, sesuai AD/ART Partai Demokrat.

“Kongres tersebut secara aklamasi memilih Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025,” demikian bunyi salah satu poin surat itu.

Surat tersebut juga menerangkan, AD/ART dan Kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V sudah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM, untuk mendapat pengesahan.

Kementerian Hukum dan HAM pun sudah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tertanggal 18 Mei 2020 jo Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), menerbitkan Surat Keputusan nomor: M.HH-15.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat masa bakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020.

Surat tersebut telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara RI Nomor 15 tanggal 19 Februari 2021.

 

Herzaky menuturkan, sejak Januari lalu, Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) hendak menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat. Yaitu pasal 81 ayat (4) Jo, pasal 83 Jo, pasal 94.

“Ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakstabilan politik nasional, demokrasi dan mengancam kemandirian partai politik,” tegas Herzaky.

Herzaky menyebut, GPK-PD ini.diprovokasi dan dimotori oleh sejumlah kader dan mantan kader Partai Demokrat. Serta disponsori oleh pihak eksternal partai. “Mereka melakukan tindakan melawan hukum karena tidak memiliki hak suara yang sah,” sambungnya.

Atas tindakan tersebut, Partai Demokrat telah memecat kader dan mantan kader itu. Sehingga, mereka tidak dibenarkan menyampaikan pernyataan atau bertindak atas nama Partai Demokrat atau menggunakan simbol-simbol Partai Demokrat.

Apalagi, seluruh Ketua DPD dan Ketua DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia juga sudah meneken surat pernyataan menolak KLB yang disebut ilegal itu.

Mereka juga mendukung penuh kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, hasil Kongres ke V Partai Demokrat di Jakarta.

“Atas dasar itu semua, Partai Demokrat memohon agar Menko Polhukam, Kapolri, dan Menkumham mencegah serta menghentikan penyelenggaraan KLB yang ilegal dan inkonstitusional, karena melanggar AD/ART Partai Demokrat yang sah,” pungkas Herzaky. [SAR]

]]> Partai Demokrat melayangkan surat permohonan perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional kepada Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menko Polhukam. Menyusul digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat, Kamis, (4/3).

“Surat-surat tersebut sudah dikirimkan dan sudah diterima pihak Kemenko Polhukam, Kapolri, serta Kementerian Hukum dan HAM,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Jumat (5/3).

Surat yang diteken Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teuku Riefky Harsya itu menjelaskan, partai berlambang Mercy sudah menyelenggarakan Kongres V pada 15 Maret 2020 di Jakarta.

Kongres itu dihadiri oleh seluruh pemilik suara yang sah yaitu seluruh Ketua DPD, Ketua DPC dan Ketua Organisasi Sayap yang terdaftar dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Pelaksanaannya disebutkan sudah memenuhi dan mencapai kuorum, sesuai AD/ART Partai Demokrat.

“Kongres tersebut secara aklamasi memilih Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025,” demikian bunyi salah satu poin surat itu.

Surat tersebut juga menerangkan, AD/ART dan Kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V sudah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM, untuk mendapat pengesahan.

Kementerian Hukum dan HAM pun sudah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tertanggal 18 Mei 2020 jo Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), menerbitkan Surat Keputusan nomor: M.HH-15.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat masa bakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020.

Surat tersebut telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara RI Nomor 15 tanggal 19 Februari 2021.

 

Herzaky menuturkan, sejak Januari lalu, Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) hendak menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat. Yaitu pasal 81 ayat (4) Jo, pasal 83 Jo, pasal 94.

“Ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakstabilan politik nasional, demokrasi dan mengancam kemandirian partai politik,” tegas Herzaky.

Herzaky menyebut, GPK-PD ini.diprovokasi dan dimotori oleh sejumlah kader dan mantan kader Partai Demokrat. Serta disponsori oleh pihak eksternal partai. “Mereka melakukan tindakan melawan hukum karena tidak memiliki hak suara yang sah,” sambungnya.

Atas tindakan tersebut, Partai Demokrat telah memecat kader dan mantan kader itu. Sehingga, mereka tidak dibenarkan menyampaikan pernyataan atau bertindak atas nama Partai Demokrat atau menggunakan simbol-simbol Partai Demokrat.

Apalagi, seluruh Ketua DPD dan Ketua DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia juga sudah meneken surat pernyataan menolak KLB yang disebut ilegal itu.

Mereka juga mendukung penuh kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, hasil Kongres ke V Partai Demokrat di Jakarta.

“Atas dasar itu semua, Partai Demokrat memohon agar Menko Polhukam, Kapolri, dan Menkumham mencegah serta menghentikan penyelenggaraan KLB yang ilegal dan inkonstitusional, karena melanggar AD/ART Partai Demokrat yang sah,” pungkas Herzaky. [SAR]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories