Minimalisir Kepala Daerah Hasil Ketok Palu MK, DPR Minta Kualitas Pilkada Diperbaiki

Anggota Komisi II DPR Agung Widyantoro meminta kualitas pemilihan kepala daerah (pilkada) selanjutnya bisa lebih baik daripada pilkada 2020. Ini penting agar masyarakat benar-benar mendapat pemimpin yang legitimate.

Menurut politisi Partai Golkar ini, proses demokrasi yang baik idealnya memang harus melahirkan kepala daerah hasil pilihan rakyat itu sendiri. Bukan kepala daerah hasil ketukan palu hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepala daerah hasil ketukan palu hakim Mahkamah Konstitusi (MK), lanjut Agung, menandakan bahwa proses pilkada 2020 kurang berjalan dengan maksimal dalam tahapannya. Baik dari sisi teknis maupun dari sisi penindakan hukumnya.

“Kita berharap akan lebih elok bila dalam proses pilkada serentak ini menghasilkan pemimpin daerah yang memang legitimate, hasil pilihan rakyat. Bukan hasil putusan palu hakim,” ujar Agung dalam keterangannya kepada RM.id.

Diakui Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu, mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu boleh ditempuh  para pasangan calon (paslon) di pilkada melalui MK. Tapi, jumlah permohonan sengketanya harusnya tidak terlalu besar bila kualitas pilkada baik.

“Walaupun (permohonan ke MK) itu dibenarkan, tapi kita harap tidak banyak jumlahnya,” tandasnya.

Diketahui, jumlah permohonan sengketa hasil Pilkada 2020 mencapai 136 buah. Rinciannya, 7 permohonan sengketa pemilihan gubernur (pilgub), 115 pemilihan bupati (Pilbup) dan 14 pemilihan wali kota. Jumlah permohonan sengketa hasil Pilkada 2020 naik 64 buah bila dibandingkan dengan permohonan sengketa hasil Pilkada 2018. [SSL]

]]> Anggota Komisi II DPR Agung Widyantoro meminta kualitas pemilihan kepala daerah (pilkada) selanjutnya bisa lebih baik daripada pilkada 2020. Ini penting agar masyarakat benar-benar mendapat pemimpin yang legitimate.

Menurut politisi Partai Golkar ini, proses demokrasi yang baik idealnya memang harus melahirkan kepala daerah hasil pilihan rakyat itu sendiri. Bukan kepala daerah hasil ketukan palu hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepala daerah hasil ketukan palu hakim Mahkamah Konstitusi (MK), lanjut Agung, menandakan bahwa proses pilkada 2020 kurang berjalan dengan maksimal dalam tahapannya. Baik dari sisi teknis maupun dari sisi penindakan hukumnya.

“Kita berharap akan lebih elok bila dalam proses pilkada serentak ini menghasilkan pemimpin daerah yang memang legitimate, hasil pilihan rakyat. Bukan hasil putusan palu hakim,” ujar Agung dalam keterangannya kepada RM.id.

Diakui Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu, mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu boleh ditempuh  para pasangan calon (paslon) di pilkada melalui MK. Tapi, jumlah permohonan sengketanya harusnya tidak terlalu besar bila kualitas pilkada baik.

“Walaupun (permohonan ke MK) itu dibenarkan, tapi kita harap tidak banyak jumlahnya,” tandasnya.

Diketahui, jumlah permohonan sengketa hasil Pilkada 2020 mencapai 136 buah. Rinciannya, 7 permohonan sengketa pemilihan gubernur (pilgub), 115 pemilihan bupati (Pilbup) dan 14 pemilihan wali kota. Jumlah permohonan sengketa hasil Pilkada 2020 naik 64 buah bila dibandingkan dengan permohonan sengketa hasil Pilkada 2018. [SSL]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories