Meski Terima Suap Lebih Besar Irjen Napoleon Dituntut Lebih Ringan Dari Jaksa Pinangki

Inspektur Jenderal (Irjen) Napoleon Bonaparte dianggap terbukti menerima suap terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra. Jumlahnya Rp 7,29 miliar. Namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menuntut mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu dijatuhi hukuman 3 tahun penjara.

Ini lebih ringan dari Jaksa Pinangki Sirna Malasari, yang dituntut 4 tahun penjara. Pejabat Kejaksaan Agung itu dianggap terbukti menerima suap Rp 6,25 miliar dari Djoko Tjandra.

Pada sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (15/2), JPU menyatakan, Napoleon terbukti menerima suap 200.000 dolar Singapura dan 370.000 dolar Amerika. Nilainya, setara Rp 7,29 miliar.

Rasuah ini lebih besar yang didakwakan kepada jenderal bintang dua itu sebelumnya. Yakni 200.000 dolar Singapura dan 270.000 dolar Amerika. “Menuntut agar majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun. Serta membayar denda Rp 100 juta subsider kurungan 6 bulan,” ujar JPU Junaedi, membacakan amar tuntutan.

Uang suap itu dari Djoko Tjandra, terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali yang buron. Uang diserahkan lewat perantara Tommy Sumardi, orang dekat Djoko. Tujuan pemberian suap, agar Napoleon membantu penghapusan red notice Djoko Tjandra dan DPO (Daftar Pencarian Orang) pada sistem cekal Ditjen Imigrasi.

Penyerahan uang dilakukan beberapa tahap. Pertama, pada 27 April 2020, Tommy memberikan 50.000 dolar Amerika. Sehari berikutnya 200.000 dolar Singapura.

Pada 29 April 2020, Tommy menyerahkan 100.000 dolar Amerika. Pada 4 Mei 2020 150.000 dolar Amerika. Terakhir, pada 5 Mei 2020, Tommy menyerahkan 70.000 dolar Amerika kepada Napoleon. Sehingga total yang diserahkan dan diterima Napoleon 200.000 dolar Singapura dan 370.000 dolar Amerika.

 

JPU menandaskan, uang yang diberikan Tommy kepada Napoleon, seluruhnya dari Djoko. Diberikan ke Tommy melalui Nurmawan Fransisca (sekretaris Djoko) dan Nurdin (sopir Djoko).

Penyerahan uang dari Fransisca dan Nurdin kepada Tommy diberikan secara bertahap mulai 27 April 2020 sampai 22 Mei 2020. Total, uang yang diterima Tommy 300.000 dolar Singapura dan 420.000 dolar Amerika.

Menurut JPU, Napoleon terbukti menghapus menghapus nama Djoko Tjandra dari “Enhanced Cekal System” (ECS) pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM). JPU membeberkan, Napoleon memerintahkan anak buahnya membuat surat nomor B/1030/V/2020/NCB-Div HI tertanggal 4 Mei 2020. Surat itu mengenai pembaharuan data Interpol Notices.

Selang sehari, pada 5 Mei 2020 Napoleon kembali memerintahkan anak buahnya membuat surat yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi. Surat itu bernomor B/1036/V/2020/NCB-Div HI tanggal 5 Mei 2020.

Isinya, memberitahukan bahwa Interpol Red Notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra Control Nomor A-1897/7-2009 telah terhapus dari sistem Interpol sejak 2014. Surat ini diteken juga oleh Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen Nugroho Slamet Wibowo, mengatasnamakan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri.

Menyikapi surat-surat itu, Kepala Sub direktorat Cegah Tangkal Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Sandi Andaryadi menghapus nama Djoko Tjandra dari ECS pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM). “Sejak saat itu, Djoko Tjandra bebas keluar masuk Indonesia dan tidak ada dalam ECS pada SIMKIM,” kata JPU. [BYU]

]]> Inspektur Jenderal (Irjen) Napoleon Bonaparte dianggap terbukti menerima suap terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra. Jumlahnya Rp 7,29 miliar. Namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menuntut mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu dijatuhi hukuman 3 tahun penjara.

Ini lebih ringan dari Jaksa Pinangki Sirna Malasari, yang dituntut 4 tahun penjara. Pejabat Kejaksaan Agung itu dianggap terbukti menerima suap Rp 6,25 miliar dari Djoko Tjandra.

Pada sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (15/2), JPU menyatakan, Napoleon terbukti menerima suap 200.000 dolar Singapura dan 370.000 dolar Amerika. Nilainya, setara Rp 7,29 miliar.

Rasuah ini lebih besar yang didakwakan kepada jenderal bintang dua itu sebelumnya. Yakni 200.000 dolar Singapura dan 270.000 dolar Amerika. “Menuntut agar majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun. Serta membayar denda Rp 100 juta subsider kurungan 6 bulan,” ujar JPU Junaedi, membacakan amar tuntutan.

Uang suap itu dari Djoko Tjandra, terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali yang buron. Uang diserahkan lewat perantara Tommy Sumardi, orang dekat Djoko. Tujuan pemberian suap, agar Napoleon membantu penghapusan red notice Djoko Tjandra dan DPO (Daftar Pencarian Orang) pada sistem cekal Ditjen Imigrasi.

Penyerahan uang dilakukan beberapa tahap. Pertama, pada 27 April 2020, Tommy memberikan 50.000 dolar Amerika. Sehari berikutnya 200.000 dolar Singapura.

Pada 29 April 2020, Tommy menyerahkan 100.000 dolar Amerika. Pada 4 Mei 2020 150.000 dolar Amerika. Terakhir, pada 5 Mei 2020, Tommy menyerahkan 70.000 dolar Amerika kepada Napoleon. Sehingga total yang diserahkan dan diterima Napoleon 200.000 dolar Singapura dan 370.000 dolar Amerika.

 

JPU menandaskan, uang yang diberikan Tommy kepada Napoleon, seluruhnya dari Djoko. Diberikan ke Tommy melalui Nurmawan Fransisca (sekretaris Djoko) dan Nurdin (sopir Djoko).

Penyerahan uang dari Fransisca dan Nurdin kepada Tommy diberikan secara bertahap mulai 27 April 2020 sampai 22 Mei 2020. Total, uang yang diterima Tommy 300.000 dolar Singapura dan 420.000 dolar Amerika.

Menurut JPU, Napoleon terbukti menghapus menghapus nama Djoko Tjandra dari “Enhanced Cekal System” (ECS) pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM). JPU membeberkan, Napoleon memerintahkan anak buahnya membuat surat nomor B/1030/V/2020/NCB-Div HI tertanggal 4 Mei 2020. Surat itu mengenai pembaharuan data Interpol Notices.

Selang sehari, pada 5 Mei 2020 Napoleon kembali memerintahkan anak buahnya membuat surat yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi. Surat itu bernomor B/1036/V/2020/NCB-Div HI tanggal 5 Mei 2020.

Isinya, memberitahukan bahwa Interpol Red Notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra Control Nomor A-1897/7-2009 telah terhapus dari sistem Interpol sejak 2014. Surat ini diteken juga oleh Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen Nugroho Slamet Wibowo, mengatasnamakan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri.

Menyikapi surat-surat itu, Kepala Sub direktorat Cegah Tangkal Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Sandi Andaryadi menghapus nama Djoko Tjandra dari ECS pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM). “Sejak saat itu, Djoko Tjandra bebas keluar masuk Indonesia dan tidak ada dalam ECS pada SIMKIM,” kata JPU. [BYU]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories