Mentan Bantah Food Estate Gagal Panen .

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membantah isu soal gagal panen di proyek lumbung pangan (food estate) yang dicanangkan Pemerintah sejak tahun lalu di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, Syahrul menjelaskan, dari 30.000 hektare lahan yang digarap oleh Kementerian Pertanian, tentu ada saja lahan yang mengalami kendala produksi, seperti serangan hama tikus.

“Ada 1-2 hektare yang bersoal, karena kita menghadapi tikus, hama, air mulai naik. Ini cuma 1-2 hektare. Bagaimana dibilang gagal, sementara minggu depan baru mulai panen di Pulang Pisau,” kata Mentan Syahrul, dalam RDP yang digelar Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (8/2/2021).

Dia mengatakan, kondisi penggarapan lumbung pangan di Kalimantan tidak seperti di Sumatera dan Jawa, karena perbedaan jenis tanah.

Di Provinsi Kalteng, tepatnya di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, lahan pertanian yang ada merupakan lahan rawa. Kadar asamnya tinggi, serta kedalaman air hingga 50 cm.

Menurut mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini, peningkatan produktivitas pada lahan akan terus dibenahi. Karena food estate menjadi upaya bagi Pemerintah untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan seperti yang diperingatkan Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).

Sementara itu, food estate yang dikembangkan di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara juga telah dimulai di lahan seluas 215 hektare. Tahun ini, Kementan akan menambah luas tanam seluas 1.000 hektare.

Adapun korporasi pertanian menjadi bagian dari pengelolaan food estate. Nantinya, hasil pangan yang diproduksi tidak hanya bergantung pada satu komoditas saja yakni padi, tetapi juga jagung hingga produk hortikultura dan peternakan.

“Kalau kita korporasikan ini, skala ekonominya bisa dihitung, intervensi KUR (Kredit Usaha Rakyat –red) juga bisa masuk, sehingga petani bisa lebih baik lagi,” tutur Syahrul. [RSM]

]]> .
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membantah isu soal gagal panen di proyek lumbung pangan (food estate) yang dicanangkan Pemerintah sejak tahun lalu di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, Syahrul menjelaskan, dari 30.000 hektare lahan yang digarap oleh Kementerian Pertanian, tentu ada saja lahan yang mengalami kendala produksi, seperti serangan hama tikus.

“Ada 1-2 hektare yang bersoal, karena kita menghadapi tikus, hama, air mulai naik. Ini cuma 1-2 hektare. Bagaimana dibilang gagal, sementara minggu depan baru mulai panen di Pulang Pisau,” kata Mentan Syahrul, dalam RDP yang digelar Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (8/2/2021).

Dia mengatakan, kondisi penggarapan lumbung pangan di Kalimantan tidak seperti di Sumatera dan Jawa, karena perbedaan jenis tanah.

Di Provinsi Kalteng, tepatnya di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, lahan pertanian yang ada merupakan lahan rawa. Kadar asamnya tinggi, serta kedalaman air hingga 50 cm.

Menurut mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini, peningkatan produktivitas pada lahan akan terus dibenahi. Karena food estate menjadi upaya bagi Pemerintah untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan seperti yang diperingatkan Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).

Sementara itu, food estate yang dikembangkan di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara juga telah dimulai di lahan seluas 215 hektare. Tahun ini, Kementan akan menambah luas tanam seluas 1.000 hektare.

Adapun korporasi pertanian menjadi bagian dari pengelolaan food estate. Nantinya, hasil pangan yang diproduksi tidak hanya bergantung pada satu komoditas saja yakni padi, tetapi juga jagung hingga produk hortikultura dan peternakan.

“Kalau kita korporasikan ini, skala ekonominya bisa dihitung, intervensi KUR (Kredit Usaha Rakyat -red) juga bisa masuk, sehingga petani bisa lebih baik lagi,” tutur Syahrul. [RSM]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories