Mensos Evaluasi Data Jumlah Penerima Bansos Menyusut .
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku telah melakukan evaluasi data penerima program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Bansos terdiri dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Dari hasil evaluasi tersebut, ditetapkan jumlah penerima BPNT sebanyak 13.228.513 keluarga, PKH sebanyak 8.907.446 keluarga dan BST 8.428.327 keluarga.
Jumlah tersebut lebih rendah dari target pemerintah, di mana BPNT ditargetkan diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat, PKH 10 juta keluarga penerima manfaat, dan BST 10 juta keluarga penerima manfaat.
Jumlah tersebut belum sesuai dan mencakup keseluruhan data karena beberapa daerah belum 100 persen memadankan data dengan data kependudukan.
“Ada yang harus kita jemput perbaikan datanya. Jadi, kami menurunkan staf bekerja sama dengan daerah, untuk mempercepat di 514 kabupaten/kota,” ujar Risma dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (17/3/2021).
Menurut Risma, pemuktahiran data harus terus dilakukan mengingat masih banyak suku-suku terpencil di kawasan Sumatera, Kalimantan dan Papua, yang belum tersentuh.
Dia mengaku telah bekerja sama dengan Dirjen Dukcapil untuk mendata suku terpencil di kawasan-kawasan tersebut.
“Kami harus melakukan ini karena data yang kita keluarkan betul,” tutur eks Wali Kota Surabaya ini.
Dia menyampaikan pihak daerah bisa melihat data penerima bansos di website Kemensos, kemudian memadankannya dengan data di daerah.
Selain itu, ada juga usulan-usulan dari daerah untuk mengganti keluarga penerima manfaat yang sudah meninggal dunia, dan sebagainya. Risma masih menunggu usulan-usulan dari daerah.
Meski pemutakhiran data belum selesai, Risma menyebut berdasarkan hasil rapat terbatas di kabinet, penyaluran 3 program bansos di Kemensos dapat langsung dijalankan.
Dengan demikian, jumlah penerima BPNT, PKH dan BST akan terus berubah, bahkan masih berpeluang untuk mencapai target awal yang ditetapkan pemerintah di tahun ini.
“Kami diizinkan memenuhi sesuai target. Jadi, misalkan BPNT 18,8 juta, maka akan kita penuhi karena banyak usulan-usulan yang baru dari daerah dan untuk mengganti yang meninggal dan sebagainya. Karena itu, kami tetap menunggu dari daerah untuk usulan-usulan tersebut,” terang Risma.
Dia juga meminta seluruh kepala daerah membantu kementeriannya mempercepat proses pemuktahiran data. Sebab, pemerintah menargetkan pencairan bansos sudah dapat dilakukan pada pekan keempat Maret.
“Demikian pula, target untuk April kami akan serahkan pada Maret, sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin,” imbuhnya.
Khusus untuk daerah-daerah terpencil, Kemensos akan melakukan pendataan dan penyaluran secara paralel.
“Kami merekam dengan mendatangi kawasan-kawasan tersebut,” tuturnya.
Dia juga menegaskan, seluruh bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk tunai melalui bank pelat merah (Himbara/Himpunan Bank Milik Negara) serta PT Pos. [JAR]
]]> .
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku telah melakukan evaluasi data penerima program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Bansos terdiri dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Dari hasil evaluasi tersebut, ditetapkan jumlah penerima BPNT sebanyak 13.228.513 keluarga, PKH sebanyak 8.907.446 keluarga dan BST 8.428.327 keluarga.
Jumlah tersebut lebih rendah dari target pemerintah, di mana BPNT ditargetkan diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat, PKH 10 juta keluarga penerima manfaat, dan BST 10 juta keluarga penerima manfaat.
Jumlah tersebut belum sesuai dan mencakup keseluruhan data karena beberapa daerah belum 100 persen memadankan data dengan data kependudukan.
“Ada yang harus kita jemput perbaikan datanya. Jadi, kami menurunkan staf bekerja sama dengan daerah, untuk mempercepat di 514 kabupaten/kota,” ujar Risma dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (17/3/2021).
Menurut Risma, pemuktahiran data harus terus dilakukan mengingat masih banyak suku-suku terpencil di kawasan Sumatera, Kalimantan dan Papua, yang belum tersentuh.
Dia mengaku telah bekerja sama dengan Dirjen Dukcapil untuk mendata suku terpencil di kawasan-kawasan tersebut.
“Kami harus melakukan ini karena data yang kita keluarkan betul,” tutur eks Wali Kota Surabaya ini.
Dia menyampaikan pihak daerah bisa melihat data penerima bansos di website Kemensos, kemudian memadankannya dengan data di daerah.
Selain itu, ada juga usulan-usulan dari daerah untuk mengganti keluarga penerima manfaat yang sudah meninggal dunia, dan sebagainya. Risma masih menunggu usulan-usulan dari daerah.
Meski pemutakhiran data belum selesai, Risma menyebut berdasarkan hasil rapat terbatas di kabinet, penyaluran 3 program bansos di Kemensos dapat langsung dijalankan.
Dengan demikian, jumlah penerima BPNT, PKH dan BST akan terus berubah, bahkan masih berpeluang untuk mencapai target awal yang ditetapkan pemerintah di tahun ini.
“Kami diizinkan memenuhi sesuai target. Jadi, misalkan BPNT 18,8 juta, maka akan kita penuhi karena banyak usulan-usulan yang baru dari daerah dan untuk mengganti yang meninggal dan sebagainya. Karena itu, kami tetap menunggu dari daerah untuk usulan-usulan tersebut,” terang Risma.
Dia juga meminta seluruh kepala daerah membantu kementeriannya mempercepat proses pemuktahiran data. Sebab, pemerintah menargetkan pencairan bansos sudah dapat dilakukan pada pekan keempat Maret.
“Demikian pula, target untuk April kami akan serahkan pada Maret, sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin,” imbuhnya.
Khusus untuk daerah-daerah terpencil, Kemensos akan melakukan pendataan dan penyaluran secara paralel.
“Kami merekam dengan mendatangi kawasan-kawasan tersebut,” tuturnya.
Dia juga menegaskan, seluruh bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk tunai melalui bank pelat merah (Himbara/Himpunan Bank Milik Negara) serta PT Pos. [JAR]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .