Menko Polhukam Ingatkan Pentingnya Koordinasi Satu Atap Keamanan Laut

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menekankan pentingnya meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pengamanan laut. Menko Mahfud juga meminta pengelolaan administrasi keuangan di Badan Keamanan Laut (Bakamla) ditingkatkan.

“Kalau melihat perjalanan masa lalu, minimal ada dua masalah. Pertama, koordinasi dengan institusi-institusi lain. Presiden Jokowi sejak 2016 sudah mengarahkan kita agar perlahan tapi pasti koordinasi itu dilakukan dalam satu atap,” kata Mahfud MD saat menjadi narasumber dalam Rapat Pimpinan Bakamla di Aula Mabes Bakamla, Jakarta Pusat, Selasa (16/3).

Dalam rapat tersebut, hadir pula secara online Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Ketua BPK, dan sejumlah pejabat lainnya termasuk para petinggi Bakamla.

Menko Polhukam mengatakan, dalam koordinasi pengamanan laut, Bakamla akan menjadi sentral koordinasi. Ini dilakukan agar semua upaya pengamanan laut Indonesia bisa terpadu.

“Hanya koordinasi saja, tidak akan mengurangi kewenangan masing-masing,” tutur mantan Menteri Pertahanan era Presiden K.H Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini.

Pesan kedua yang diberikan Menko Polhukam yakni terkait penataan pengelolaan administrasi keuangan di Bakamla. Upaya perbaikan sektor administrasi di Bakamla diharapkan sudah dimulai tahun ini.

“Lalu di masa lalu mungkin Bakamla pernah punya kesan jelek dalam tata kelola keuangan, karena mungkin masih baru, tadi saya sudah sampaikan coba mulai tahun ini ditata. Sehingga tidak lagi BPK memberi opini disclaimer. Dan itu Insya Allah bisa dilakukan karena sekarang sudah lebih terbuka, administrasinya sudah lebih bagus,” ujarnya.

Selain dua poin utama tersebut, Menko Polhukam juga memberikan beberapa arahan tambahan. Antara lain pembinaan personal, juga pengelolaan kelengkapan alat utama seperti kapal dan radar.

“Kemudian yang penting adalah bagaimana membuat aturan-aturan yang lebih menjamin koordinasi,” tutur Mahfud MD.

Sebagai tambahan, Menko Polhukam memberikan dasar filosofi dalam mengamankan laut. Menurutnya, dengan fakta bahwa dua pertiga wilayah Indonesia terdiri dari lautan, maka masyarakatnya harus membangun budaya bahari.

“Budaya bahari, budaya kelautan, apa itu? Yaitu budaya egaliter, budaya kerja sama, dan rukun. Seperti kita melihat laut dari jauh, meski ombaknya besar-besar, tapi dilihat dari jauh laut itu kan rata, rukun orangnya. Jangan ikut budaya kontinen, karena budaya kontinen atau budaya daratan itu budaya Eropa, di mana orang harus saling bermusuhan cari menang kalah, tidak ada kerukunan, jiwa bangsa kita itu jiwa bahari, jiwa laut,” pesannya.

Sementara Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia mengatakan, Rapim ini merupakan kali pertama yang dilaksanakan oleh Bakamla. Agenda ini bertujuan untuk menyamakan persepsi di lingkungan Bakamla untuk menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks.

Dengan kian kompleksnya tantangan, maka semakin perlu dilakukan kolaborasi dan sinergi di antara kementerian dan lembaga.

“Ancaman faktual dan potensial di laut semakin dinamis, dihadapkan dengan lingkungan strategis global, regional, dan juga nasional. Sehingga menuntut kapasitas dan kapabilitas Bakamla untuk mampu menghadapinya. Hal ini tentu membutuhkan kesamaan visi dan kesatuan paradigma dalam menggerakkan organisasi Bakamla untuk dapat menghadapi ancaman tersebut,” ungkap Aan Kurnia. [FAQ]

]]> Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menekankan pentingnya meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pengamanan laut. Menko Mahfud juga meminta pengelolaan administrasi keuangan di Badan Keamanan Laut (Bakamla) ditingkatkan.

“Kalau melihat perjalanan masa lalu, minimal ada dua masalah. Pertama, koordinasi dengan institusi-institusi lain. Presiden Jokowi sejak 2016 sudah mengarahkan kita agar perlahan tapi pasti koordinasi itu dilakukan dalam satu atap,” kata Mahfud MD saat menjadi narasumber dalam Rapat Pimpinan Bakamla di Aula Mabes Bakamla, Jakarta Pusat, Selasa (16/3).

Dalam rapat tersebut, hadir pula secara online Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Ketua BPK, dan sejumlah pejabat lainnya termasuk para petinggi Bakamla.

Menko Polhukam mengatakan, dalam koordinasi pengamanan laut, Bakamla akan menjadi sentral koordinasi. Ini dilakukan agar semua upaya pengamanan laut Indonesia bisa terpadu.

“Hanya koordinasi saja, tidak akan mengurangi kewenangan masing-masing,” tutur mantan Menteri Pertahanan era Presiden K.H Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini.

Pesan kedua yang diberikan Menko Polhukam yakni terkait penataan pengelolaan administrasi keuangan di Bakamla. Upaya perbaikan sektor administrasi di Bakamla diharapkan sudah dimulai tahun ini.

“Lalu di masa lalu mungkin Bakamla pernah punya kesan jelek dalam tata kelola keuangan, karena mungkin masih baru, tadi saya sudah sampaikan coba mulai tahun ini ditata. Sehingga tidak lagi BPK memberi opini disclaimer. Dan itu Insya Allah bisa dilakukan karena sekarang sudah lebih terbuka, administrasinya sudah lebih bagus,” ujarnya.

Selain dua poin utama tersebut, Menko Polhukam juga memberikan beberapa arahan tambahan. Antara lain pembinaan personal, juga pengelolaan kelengkapan alat utama seperti kapal dan radar.

“Kemudian yang penting adalah bagaimana membuat aturan-aturan yang lebih menjamin koordinasi,” tutur Mahfud MD.

Sebagai tambahan, Menko Polhukam memberikan dasar filosofi dalam mengamankan laut. Menurutnya, dengan fakta bahwa dua pertiga wilayah Indonesia terdiri dari lautan, maka masyarakatnya harus membangun budaya bahari.

“Budaya bahari, budaya kelautan, apa itu? Yaitu budaya egaliter, budaya kerja sama, dan rukun. Seperti kita melihat laut dari jauh, meski ombaknya besar-besar, tapi dilihat dari jauh laut itu kan rata, rukun orangnya. Jangan ikut budaya kontinen, karena budaya kontinen atau budaya daratan itu budaya Eropa, di mana orang harus saling bermusuhan cari menang kalah, tidak ada kerukunan, jiwa bangsa kita itu jiwa bahari, jiwa laut,” pesannya.

Sementara Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia mengatakan, Rapim ini merupakan kali pertama yang dilaksanakan oleh Bakamla. Agenda ini bertujuan untuk menyamakan persepsi di lingkungan Bakamla untuk menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks.

Dengan kian kompleksnya tantangan, maka semakin perlu dilakukan kolaborasi dan sinergi di antara kementerian dan lembaga.

“Ancaman faktual dan potensial di laut semakin dinamis, dihadapkan dengan lingkungan strategis global, regional, dan juga nasional. Sehingga menuntut kapasitas dan kapabilitas Bakamla untuk mampu menghadapinya. Hal ini tentu membutuhkan kesamaan visi dan kesatuan paradigma dalam menggerakkan organisasi Bakamla untuk dapat menghadapi ancaman tersebut,” ungkap Aan Kurnia. [FAQ]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories