Menko Muhadjir : Ketersediaan Air Bersih Mampu Cegah Stunting

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, masalah ketersediaan air bersih sangat erat kaitannya dengan isu pembangunan manusia, khususnya masalah stunting pada anak.

“Keberadaan air bersih ini sangat terkait erat dengan masalah-masalah pembangunan manusia khususnya di bidang kesehatan, dan terutama berkaitan dengan upaya kita perang melawan stunting,” ujar Muhadjir, seperti keterangan pers yang diterima RM.id, saat peringatan Hari Air Sedunia ke-29 di Bendungan Sindangheula, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (23/3).

Saat ini, angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia masih sebesar 27,67 persen.

Presiden Jokowi telah mencanangkan target penurunan stunting menjadi 14 persen di tahun 2024. Muhadjir yang juga merupakan Ketua Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penyediaan Air Minum mengatakan, ketersediaan air bersih dan sanitasi layak berkontribusi besar dalam penanganan stunting.

Ia mengungkapkan, intervensi penyediaan air minum, sanitasi yang layak serta perubahan perilaku berkontribusi 70 persen dalam pencegahan stunting. “Bukan hanya soal gizi bayi, bukan hanya pemberian asupan gizi yang memenuhi standard untuk ibu hamil ibu menyusui. Tetapi penyediaan air minum dan sanitasi layak mempunyai share yang besar” ungkap Muhadjir.

Akses terhadap air bersih dan pelayanan sanitasi dasar merupakan salah satu program prioritas nasional. Hal itu terbukti dengan adanya Perpres Nomor 185 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.

Diketahui, tahun 2020, sebanyak 90,21 persen Rumah tangga memiliki akses air mimum layak, dan 20,69 persen rumah tangga memiliki air minum perpipaan.

Sedangkan pada tahun 2024, Indonesia harus mencapai 100 persen akses air minum layak, 15 persen akses air minum aman, 30 persen akses air minum perpipaan, dan 10 juta sambungan rumah.

Karena itu, Muhadjir menerangkan, pemerintah terus berupaya melakukan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi yang aman. Dia mengatakan, berdasarkan Perpres Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, terdapat empat kebijakan dan strategi yang ditekankan pemerintah.

“Pertama, peningkatan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak dan aman, Kedua, peningkatan kapasitas penyelenggara air minum, Ketiga, pengembangan dan pengelolaan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM), Keempat, perubahan perilaku masyarakat serta upaya konservasi sumberdaya air,” tuturnya.

Muhadjir menekankan, untuk merawat ketersediaan air bersih, maka perlu dibentuk perilaku masyarakat yang menghargai dan memanfaatkan air dengan bijak. “Ini kerja keras kita bagaimana mengetuk ruang kesadaran masyarakat kita. Sehari-hari kita masih berperilaku boros terhadap air tidak pernah berpikir bahwa setiap tetes air itu mengandung makna untuk kehidupan,” ujarnya.

Ia menambahkan melalui momentum Hari Air Sedunia ke-29 ini saya mengajak semua pihak untuk mewujudkan pembangunan air minum yang aman bagi semua masyarakat di tahun 2030 melalui kerja sama semua pihak baik pusat dan daerah.

Dalam kunjungannya itu, Muhadjir juga meninjau pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Muhadjir mengapresiasi pelaksanaan program PAMSIMAS di Desa Sindangsari.

“Saya mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan dalam pembangunan air minum dan sanitasi seperti PAMSIMAS ini,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Menko PMK juga melakukan dialog dengan perangkat desa di beberapa wilayah di Kabupaten Serang, keluarga stunting, serta pendamping desa.

Muhadjir mendapatkan laporan dari perangkat desa terkait masalah ketersediaan air bersih di wilayahnya, serta masalah stunting di wilayah desanya.

Ia mengatakan masalah stunting di Kabupaten Serang bukan hanya soal pemenuhan gizi pada ibu dan anak, tetapi berkaitan dengan masalah ketersediaan air bersih dan sanitasi.

“Ketersediaan air bersih di wilayah Serang ini memerlukan penanganan. Permasalahan sanitasi, ketersediaan fasilitas MCK dan kebersihan lingkungan perlu diatasi dengan kerjasama antara Kementerian PUPR dengan pemerintah daerah,” pungkas Muhadjir. [DIR]

]]> Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, masalah ketersediaan air bersih sangat erat kaitannya dengan isu pembangunan manusia, khususnya masalah stunting pada anak.

“Keberadaan air bersih ini sangat terkait erat dengan masalah-masalah pembangunan manusia khususnya di bidang kesehatan, dan terutama berkaitan dengan upaya kita perang melawan stunting,” ujar Muhadjir, seperti keterangan pers yang diterima RM.id, saat peringatan Hari Air Sedunia ke-29 di Bendungan Sindangheula, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (23/3).

Saat ini, angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia masih sebesar 27,67 persen.

Presiden Jokowi telah mencanangkan target penurunan stunting menjadi 14 persen di tahun 2024. Muhadjir yang juga merupakan Ketua Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penyediaan Air Minum mengatakan, ketersediaan air bersih dan sanitasi layak berkontribusi besar dalam penanganan stunting.

Ia mengungkapkan, intervensi penyediaan air minum, sanitasi yang layak serta perubahan perilaku berkontribusi 70 persen dalam pencegahan stunting. “Bukan hanya soal gizi bayi, bukan hanya pemberian asupan gizi yang memenuhi standard untuk ibu hamil ibu menyusui. Tetapi penyediaan air minum dan sanitasi layak mempunyai share yang besar” ungkap Muhadjir.

Akses terhadap air bersih dan pelayanan sanitasi dasar merupakan salah satu program prioritas nasional. Hal itu terbukti dengan adanya Perpres Nomor 185 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.

Diketahui, tahun 2020, sebanyak 90,21 persen Rumah tangga memiliki akses air mimum layak, dan 20,69 persen rumah tangga memiliki air minum perpipaan.

Sedangkan pada tahun 2024, Indonesia harus mencapai 100 persen akses air minum layak, 15 persen akses air minum aman, 30 persen akses air minum perpipaan, dan 10 juta sambungan rumah.

Karena itu, Muhadjir menerangkan, pemerintah terus berupaya melakukan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi yang aman. Dia mengatakan, berdasarkan Perpres Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, terdapat empat kebijakan dan strategi yang ditekankan pemerintah.

“Pertama, peningkatan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak dan aman, Kedua, peningkatan kapasitas penyelenggara air minum, Ketiga, pengembangan dan pengelolaan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM), Keempat, perubahan perilaku masyarakat serta upaya konservasi sumberdaya air,” tuturnya.

Muhadjir menekankan, untuk merawat ketersediaan air bersih, maka perlu dibentuk perilaku masyarakat yang menghargai dan memanfaatkan air dengan bijak. “Ini kerja keras kita bagaimana mengetuk ruang kesadaran masyarakat kita. Sehari-hari kita masih berperilaku boros terhadap air tidak pernah berpikir bahwa setiap tetes air itu mengandung makna untuk kehidupan,” ujarnya.

Ia menambahkan melalui momentum Hari Air Sedunia ke-29 ini saya mengajak semua pihak untuk mewujudkan pembangunan air minum yang aman bagi semua masyarakat di tahun 2030 melalui kerja sama semua pihak baik pusat dan daerah.

Dalam kunjungannya itu, Muhadjir juga meninjau pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Muhadjir mengapresiasi pelaksanaan program PAMSIMAS di Desa Sindangsari.

“Saya mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan dalam pembangunan air minum dan sanitasi seperti PAMSIMAS ini,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Menko PMK juga melakukan dialog dengan perangkat desa di beberapa wilayah di Kabupaten Serang, keluarga stunting, serta pendamping desa.

Muhadjir mendapatkan laporan dari perangkat desa terkait masalah ketersediaan air bersih di wilayahnya, serta masalah stunting di wilayah desanya.

Ia mengatakan masalah stunting di Kabupaten Serang bukan hanya soal pemenuhan gizi pada ibu dan anak, tetapi berkaitan dengan masalah ketersediaan air bersih dan sanitasi.

“Ketersediaan air bersih di wilayah Serang ini memerlukan penanganan. Permasalahan sanitasi, ketersediaan fasilitas MCK dan kebersihan lingkungan perlu diatasi dengan kerjasama antara Kementerian PUPR dengan pemerintah daerah,” pungkas Muhadjir. [DIR]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .