Menkeu Patok Setoran Pajak Tahun Depan Rp 1.528,7 T .

Menteri Keuangan Sri Mulyani mematok penerimaan pajak tahun depan mencapai Rp 1.499,3 triliun sampai Rp 1.528,7 triliun.

Target tersebut tertuang dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2022. Menurut Sri Mul, terus membaiknya ekonomi akan meningkatkan penerimaan pajak tahun depan. 

Mantan Direktur Bank Dunia itu menargetkan rasio perpajakan 2022 akan berada pada kisaran 8,37 persen sampai 8,42 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau lebih tinggi dibanding target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar 8,18 persen PDB.

“Konsistensi dalam melakukan reformasi perpajakan dan pemulihan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan rasio perpajakan secara bertahap,” kata Sri Mul seperti dikutip dari Antara.

Menurutnya, optimalisasi penerimaan perpajakan akan dilakukan untuk menciptakan perpajakan yang lebih sehat dan adil, yaitu melalui reformasi administrasi dan kebijakan.

Secara umum, kata dia, optimalisasi penerimaan perpajakan 2022 akan ditempuh dengan menggali potensi perpajakan melalui kegiatan pengawasan dan pemetaan kepatuhan yang berbasis risiko. 

Kemudian memperluas basis perpajakan melalui perluasan objek dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan serta menyesuaikan regulasi perpajakan sejalan dengan struktur ekonomi dan karakteristik sektor perekonomian.

Sementara untuk penguatan administrasi perpajakan dalam jangka menengah akan dilakukan melalui lima pilar. Yakni mencakup sisi organisasi, proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi. [DIT]

]]> .
Menteri Keuangan Sri Mulyani mematok penerimaan pajak tahun depan mencapai Rp 1.499,3 triliun sampai Rp 1.528,7 triliun.

Target tersebut tertuang dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2022. Menurut Sri Mul, terus membaiknya ekonomi akan meningkatkan penerimaan pajak tahun depan. 

Mantan Direktur Bank Dunia itu menargetkan rasio perpajakan 2022 akan berada pada kisaran 8,37 persen sampai 8,42 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau lebih tinggi dibanding target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar 8,18 persen PDB.

“Konsistensi dalam melakukan reformasi perpajakan dan pemulihan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan rasio perpajakan secara bertahap,” kata Sri Mul seperti dikutip dari Antara.

Menurutnya, optimalisasi penerimaan perpajakan akan dilakukan untuk menciptakan perpajakan yang lebih sehat dan adil, yaitu melalui reformasi administrasi dan kebijakan.

Secara umum, kata dia, optimalisasi penerimaan perpajakan 2022 akan ditempuh dengan menggali potensi perpajakan melalui kegiatan pengawasan dan pemetaan kepatuhan yang berbasis risiko. 

Kemudian memperluas basis perpajakan melalui perluasan objek dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan serta menyesuaikan regulasi perpajakan sejalan dengan struktur ekonomi dan karakteristik sektor perekonomian.

Sementara untuk penguatan administrasi perpajakan dalam jangka menengah akan dilakukan melalui lima pilar. Yakni mencakup sisi organisasi, proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi. [DIT]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories