Membangun Peradaban Berbasis Masjid (6) Fungsi Masjid Nabi (19): Tempat Pengendalian Pemerintahan (1)

Masjid pada masa Nabi betul-betul menjadi sentral akti­fitas untuk dunia dan akhirat. Salahsatu fungsi masjid Nabi ialah pusat pengen­dalian pemerintahan. Seperti kita ketahui, Nabi Muhammad SAW bukan hanya pemimpin spiritual sebagai nabi dan rasul tetapi juga se­bagai kepala pemerintahan masyarakat Madinah dan dunia Islam.

Masjid Nabi benar-benar bukan hanya sebagai tempat penyeleng­garaan ibadah mahdhah, tetapi juga sebagai kantor pemerintahan pusat dunia Islam. Persoalan-persoalan politik dan kemasyarakatan, termasuk penentuan urusan kenegaraan atau ke­bangsaan yang begitu rumit pada saat itu, karena Nabi sebagai pemimpin spiritual tetapi ia juga dibebani Kepala Pemerintahan.

Lebih rumit lagi karena selain kapasitasnya sebagai Nabi, Rasul, dan Kepala Pemerintahan tetapi juga ia adalah seorang muhajirin, pendatang dari kota Mekah, sebagaimana para pengungsi lainnya. Ia harus betul-betul hati-hati di dalam mengambil keputusan karena tidak tertutup ke­mungkinan ia bisa diprotes oleh etnik lain jika menetapkan keputusan yang dirasa kurang adil.

Peran masjid sebagai pusat pemer­intahan sangat efektif saat itu karena tidak ada bangunan lain yang bisa men­jadi rujukan atau legitimasi politik. Terdapat beberapa peristiwa politik antar Muhajirin dan Anshar diselesai­kan di masjid Nabi.

Pengelolaan zakat, pajak (jizyah), barang hilang (luqathah), harta rampasan perang (fai, ganimah), ‘usyr, khumus, hibah, washiyat, mawarits, dan perso­alan pidana (jinayat), dll, diselesaikan di masjid Nabi. Demikian pula sengketa antar personal, antar keluarga, antar qabilah, juga diselesaikan di masjid.

Administrasi keuangan dan kas per­bendaharaan negara dipegang oleh Abi Hurairah hingga akhir hayat Nabi.

]]> Masjid pada masa Nabi betul-betul menjadi sentral akti­fitas untuk dunia dan akhirat. Salahsatu fungsi masjid Nabi ialah pusat pengen­dalian pemerintahan. Seperti kita ketahui, Nabi Muhammad SAW bukan hanya pemimpin spiritual sebagai nabi dan rasul tetapi juga se­bagai kepala pemerintahan masyarakat Madinah dan dunia Islam.

Masjid Nabi benar-benar bukan hanya sebagai tempat penyeleng­garaan ibadah mahdhah, tetapi juga sebagai kantor pemerintahan pusat dunia Islam. Persoalan-persoalan politik dan kemasyarakatan, termasuk penentuan urusan kenegaraan atau ke­bangsaan yang begitu rumit pada saat itu, karena Nabi sebagai pemimpin spiritual tetapi ia juga dibebani Kepala Pemerintahan.

Lebih rumit lagi karena selain kapasitasnya sebagai Nabi, Rasul, dan Kepala Pemerintahan tetapi juga ia adalah seorang muhajirin, pendatang dari kota Mekah, sebagaimana para pengungsi lainnya. Ia harus betul-betul hati-hati di dalam mengambil keputusan karena tidak tertutup ke­mungkinan ia bisa diprotes oleh etnik lain jika menetapkan keputusan yang dirasa kurang adil.

Peran masjid sebagai pusat pemer­intahan sangat efektif saat itu karena tidak ada bangunan lain yang bisa men­jadi rujukan atau legitimasi politik. Terdapat beberapa peristiwa politik antar Muhajirin dan Anshar diselesai­kan di masjid Nabi.

Pengelolaan zakat, pajak (jizyah), barang hilang (luqathah), harta rampasan perang (fai, ganimah), ‘usyr, khumus, hibah, washiyat, mawarits, dan perso­alan pidana (jinayat), dll, diselesaikan di masjid Nabi. Demikian pula sengketa antar personal, antar keluarga, antar qabilah, juga diselesaikan di masjid.

Administrasi keuangan dan kas per­bendaharaan negara dipegang oleh Abi Hurairah hingga akhir hayat Nabi.
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories