Mayoritas Pendukungnya Ogah Divaksin Pak Prabowo, Gimana Ini?
Agar program vaksinasi Covid-19 berjalan lancar, pemerintah sepatutnya menyimak hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang memperlihatkan, masih banyak masyarakat Indonesia yang ogah divaksin. Sebagian besar dari mereka merupakan mantan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Wah, Pak Prabowo, gimana ini?
Survei IPI ini dilakukan terhadap 1.200 orang responden yang tersebar proporsional di 34 provinsi. Survei digelar 1-3 Februari 2021 via telepon. Margin of error survei plus minus 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasilnya, sebanyak 48,1 persen pendukung Prabowo-Sandi menyatakan ogah divaksin. Sebanyak 39,7 persen di antaranya mengaku tidak percaya dengan vaksin. Jumlah yang menolak vaksin dari pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin juga cukup banyak. Mencapai 36,1 persen. Sebanyak 24,8 persen di antaranya tidak percaya vaksin.
“Ternyata, pendukung Pak Prabowo-Sandi di 2019 itu cenderung tidak percaya vaksin dan efektivitas vaksin, ketimbang pendukung Pak Jokowi,” kata Direktur Eksekutif IPI, Burhanuddin Muhtadi, dalam acara rilis survei bertajuk “Siapa Enggan Divaksin? Tantangan dan Problem Vaksinasi Covid-19”, secara virtual, kemarin. Rilis ini dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Menurut Burhanuddin, alasan terbesar pendukung Prabowo-Sandi menolak vaksin adalah dugaan ada efek samping yang belum ditemukan. Jumlahnya mencapai 52,8 persen. Alasan lainnya menilai vaksin tidak efektif sebanyak 28,1 persen.
Data ini, pinta dosen ilmu politik UIN Jakarta ini, harus diperhatikan Pemerintah. Dia menyarankan Pemerintah menggandeng elite Prabowo-Sandi, termasuk Prabowo sendiri, untuk ikut vaksinasi massal.
“Saran saya kepada Pemerintah, yang divaksin, yang di-blow up jangan hanya Presiden Jokowi, Mas Ganjar. Tapi, juga Pak Prabowo, Mas Sandi, Mas Anies, harus divaksin ramai-ramai,” ujar Burhanuddin.
Burhanuddin melihat, pemilih Prabowo-Sandi masih mendewakan sikap jagoannya di Pilpres dulu tentang kebijakan Pemerintah. “Saya serius mengusulkan agar ada program vaksinasi Pak Prabowo-Sandi berdiri paling depan mengajak pendukungnya di 2019 ramai-ramai menyukseskan vaksinasi,” terangnya.
Temuan lain survei ini memperlihatkan, sebanyak 81,9 persen responden menyatakan bersedia disuntik jika vaksinnya halal. Artinya, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan kehalalan vaksin.
Menurut Ganjar Pranowo, temuan ini patut dihargai. Yang harus diperhatikan saat ini adalah agar saluran-saluran komunikasi publik berlaku adil terkait informasi mengenai efektivitas vaksinasi Covid-19. Artinya, penting untuk menyampaikan narasi positif mengenai vaksinasi.
“Misalnya, kami Hari Rabu besok ada acara dengan para ulama, para kiai, kayaknya relevan. Karena ceritanya juga peran ulama dalam berkontribusi terhadap penanggulangan Covid-19,” ungkap politisi PDIP itu.
Dia lalu menceritakan data di Jawa Tengah (Jateng) yang memperlihatkan jumlah tenaga kesehatan (nakes) yang terpapar Covid-19 semakin menurun seiring pemberian vaksin. Tujuh pekan sebelum divaksin, jumlah nakes di Jateng yang tertular Covid-19 dan meninggal masih tinggi. Sepekan setelah divaksin, angka penularan virus di kalangan nakes hanya 170-an orang.
Sedangkan Ridwan Kamil sudah mengajukan tiga usulan untuk memaksimalkan program vaksinasi. Pertama, vaksinasi tidak hanya dilakukan di Puskesmas, tapi juga di gedung olahraga.
Kedua, untuk menjangkau desa-desa terkecil dengan tingkat kasus Covid-19 tinggi, vaksinasi menggunakan mobil. “Ada mobil vaksin nguing-nguing keliling desa-desa untuk melakukan vaksinasi,” ucapnya.
Ketiga, memilih metode manajemen penyuntikan vaksin secepatnya. Jika vaksin mandiri dapat mempercepat terjadinya herd immunity, dia sangat setuju asal tidak mengganggu jadwal yang diatur di Puskesmas. Dia pun mendukung agar kelompok menengah atas membayar dan melakukan vaksin mandiri.
Bagaimana tanggapan pihak Prabowo-Sandi? Wasekjen Partai Gerindra, Kawendra Lukistian menyatakan, siapa pun yang ogah divaksin menjadi pekerjaan rumah Pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang lebih baik. “Agar masyarakat yang menolak semakin sedikit,” ucapnya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Sedangkan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco enggan mengomentari isu tersebut. “Nggak ada komen,” singkatnya, saat dikontak Rakyat Merdeka, kemarin. [UMM]
]]> Agar program vaksinasi Covid-19 berjalan lancar, pemerintah sepatutnya menyimak hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang memperlihatkan, masih banyak masyarakat Indonesia yang ogah divaksin. Sebagian besar dari mereka merupakan mantan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Wah, Pak Prabowo, gimana ini?
Survei IPI ini dilakukan terhadap 1.200 orang responden yang tersebar proporsional di 34 provinsi. Survei digelar 1-3 Februari 2021 via telepon. Margin of error survei plus minus 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasilnya, sebanyak 48,1 persen pendukung Prabowo-Sandi menyatakan ogah divaksin. Sebanyak 39,7 persen di antaranya mengaku tidak percaya dengan vaksin. Jumlah yang menolak vaksin dari pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin juga cukup banyak. Mencapai 36,1 persen. Sebanyak 24,8 persen di antaranya tidak percaya vaksin.
“Ternyata, pendukung Pak Prabowo-Sandi di 2019 itu cenderung tidak percaya vaksin dan efektivitas vaksin, ketimbang pendukung Pak Jokowi,” kata Direktur Eksekutif IPI, Burhanuddin Muhtadi, dalam acara rilis survei bertajuk “Siapa Enggan Divaksin? Tantangan dan Problem Vaksinasi Covid-19”, secara virtual, kemarin. Rilis ini dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Menurut Burhanuddin, alasan terbesar pendukung Prabowo-Sandi menolak vaksin adalah dugaan ada efek samping yang belum ditemukan. Jumlahnya mencapai 52,8 persen. Alasan lainnya menilai vaksin tidak efektif sebanyak 28,1 persen.
Data ini, pinta dosen ilmu politik UIN Jakarta ini, harus diperhatikan Pemerintah. Dia menyarankan Pemerintah menggandeng elite Prabowo-Sandi, termasuk Prabowo sendiri, untuk ikut vaksinasi massal.
“Saran saya kepada Pemerintah, yang divaksin, yang di-blow up jangan hanya Presiden Jokowi, Mas Ganjar. Tapi, juga Pak Prabowo, Mas Sandi, Mas Anies, harus divaksin ramai-ramai,” ujar Burhanuddin.
Burhanuddin melihat, pemilih Prabowo-Sandi masih mendewakan sikap jagoannya di Pilpres dulu tentang kebijakan Pemerintah. “Saya serius mengusulkan agar ada program vaksinasi Pak Prabowo-Sandi berdiri paling depan mengajak pendukungnya di 2019 ramai-ramai menyukseskan vaksinasi,” terangnya.
Temuan lain survei ini memperlihatkan, sebanyak 81,9 persen responden menyatakan bersedia disuntik jika vaksinnya halal. Artinya, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan kehalalan vaksin.
Menurut Ganjar Pranowo, temuan ini patut dihargai. Yang harus diperhatikan saat ini adalah agar saluran-saluran komunikasi publik berlaku adil terkait informasi mengenai efektivitas vaksinasi Covid-19. Artinya, penting untuk menyampaikan narasi positif mengenai vaksinasi.
“Misalnya, kami Hari Rabu besok ada acara dengan para ulama, para kiai, kayaknya relevan. Karena ceritanya juga peran ulama dalam berkontribusi terhadap penanggulangan Covid-19,” ungkap politisi PDIP itu.
Dia lalu menceritakan data di Jawa Tengah (Jateng) yang memperlihatkan jumlah tenaga kesehatan (nakes) yang terpapar Covid-19 semakin menurun seiring pemberian vaksin. Tujuh pekan sebelum divaksin, jumlah nakes di Jateng yang tertular Covid-19 dan meninggal masih tinggi. Sepekan setelah divaksin, angka penularan virus di kalangan nakes hanya 170-an orang.
Sedangkan Ridwan Kamil sudah mengajukan tiga usulan untuk memaksimalkan program vaksinasi. Pertama, vaksinasi tidak hanya dilakukan di Puskesmas, tapi juga di gedung olahraga.
Kedua, untuk menjangkau desa-desa terkecil dengan tingkat kasus Covid-19 tinggi, vaksinasi menggunakan mobil. “Ada mobil vaksin nguing-nguing keliling desa-desa untuk melakukan vaksinasi,” ucapnya.
Ketiga, memilih metode manajemen penyuntikan vaksin secepatnya. Jika vaksin mandiri dapat mempercepat terjadinya herd immunity, dia sangat setuju asal tidak mengganggu jadwal yang diatur di Puskesmas. Dia pun mendukung agar kelompok menengah atas membayar dan melakukan vaksin mandiri.
Bagaimana tanggapan pihak Prabowo-Sandi? Wasekjen Partai Gerindra, Kawendra Lukistian menyatakan, siapa pun yang ogah divaksin menjadi pekerjaan rumah Pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang lebih baik. “Agar masyarakat yang menolak semakin sedikit,” ucapnya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Sedangkan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco enggan mengomentari isu tersebut. “Nggak ada komen,” singkatnya, saat dikontak Rakyat Merdeka, kemarin. [UMM]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .