Mau Pajaki Pemilik Jet Pribadi Sri Mul Banjir Dukungan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal “meres” para konglomerat yang punya fasilitas mewah seperti jet pribadi. Mulai tahun depan, fasilitas yang mereka gunakan akan dipajaki Sri Mul. Kebijakan Sri Mul ini dianggap adil dan banjir dukungan.

Rencana memajaki fasilitas ini diumumkan Sri Mulyani dalam Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP), di Aula Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, kemarin. Namanya adalah, pengenaan pajak atas fasilitas kantor (natura) yang diterima petinggi perusahaan.

Sri Mul mengatakan, pajak natura ini hanya menyasar kelompok tertentu, terutama petinggi perusahaan yang memperoleh kendaraan dinas dengan nilai fantastis, seperti jet pribadi.

“Kalau levelnya CEO (Chief Executive Officer), itu naturanya kan gede banget. Mobil dinasnya, kalau kata Pak Misbakhun (Mukhamad Misbakhun, Anggota Komisi XI DPR), private jet. Yang seperti itu, yang pantasnya dipajaki,” terangnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini lalu berbicara mengenai adanya tudingan yang menyatakan dirinya tega mengenakan pajak penghasilan (PPh) kepada karyawan yang mendapatkan fasilitas kantor, seperti laptop hingga uang makan. Sri Mul menyesalkan salah persepsi ini. Bahkan ada yang menyebutnya tega kepada rakyat kecil karena memajaki uang makan dan laptop fasilitas kantor.

Bendahara negara ini memastikan, tudingan itu keliru. Ketentuan natura tidak menyasar berbagai fasilitas kantor seperti laptop dan HP. Pemerintah tetap selektif memilih fasilitas kantor mana saja yang layak dalam kategori natura yang dipajaki.

Dalam UU HPP, lanjut Sri Mul, telah ditetapkan lima jenis natura yang dikecualikan dari pengenaan pajak. Yakni, penyediaan makanan atau minuman bagi pegawai, natura yang diberikan di daerah tertentu, natura yang diberikan karena keharusan pekerjaan seperti alat keselamatan kerja atau seragam, natura yang berasal dari APBN dan APBD, serta natura dengan jenis dan batasan tertentu.

“Kita ingin mendesain pajak yang netral, efisien, fleksibel, yang menjaga stabilitas, yang adil dan tentu reformasi pajak harus memberikan kepastian dan kesederhanaan,” sambungnya.

Pasalnya, kata Sri Mul, pajak adalah bagian yang tidak hanya untuk stabilitas tapi juga menciptakan keadilan. Artinya, masyarakat yang lemah tidak dipungut pajak bahkan dibantu. Sementara, yang punya kemampuan memiliki kewajiban membayar perpajakannya.

Sri Mul menambahkan, dalam UU HPP, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid 2, yang diberlakukan mulai 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Program ini memberikan kesempatan pada konglomerat yang selama ini menyembunyikan hartanya untuk melaporkan atau mengungkapkan secara sukarela.

 

Dia lalu berterima kasih kepada seluruh pembayar pajak yang selama ini sudah patuh dan terus melakukan kewajibannya dalam situasi Covid-19 yang sangat berat. “Pemerintah mencoba terus memperhatikan kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Ayo kita sama-sama memulihkan ekonomi Indonesia. Karena setiap uang pajak akan kembali lagi ke masyarakat dan ke dunia usaha,” sambungnya.

Pihak pengusaha tidak keberatan dengan langkah Sri Mul mau memajaki fasilitas mewah. Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan, pengenaan pajak itu sebagai upaya objek pajak taat hukum. Termasuk dalam hal ini para CEO ataupun pengusaha yang memiliki fasilitas jet pribadi.

“Ya nggak apa-apa kalau barang-barang mewah termasuk jet pribadi ini mau dipajakin. Sah-sah saja. Tapi jumlah besaran dan mekanismenya seperti apa harus diperinci secara detail,” katanya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono juga setuju dengan rencana Sri Mul ini. Menurutnya, pengenaan pajak natura saat ini adalah momentum yang tepat.

“Karena apa? Pemerintah masih berharap ada peningkatan penerimaan PPh untuk APBN di 2022 dan tahun-tahun selanjutnya dari sektor ini,” jelas Prianto, saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.

Selain itu, kata dia, otoritas pajak juga akan mudah melakukan kontrol kepada perusahaan, dibanding dengan pribadi perorangan. Sehingga lebih fokus pada pemberi kerja yang membayar imbalan tunai dan non-tunai kepada seluruh pegawainya (termasuk direksi/komisaris).

Di dunia maya, rencana Sri Mul ini banyak dipergunjingkan warganet. Sebagian, mengabarkan ke rekan-rekannya, bahwa para penikmat fasilitas jet pribadi siap-siap harus bayar pajak atas natura yang mereka gunakan.

“Sri Mulyani bakal tarik pajak dari bos-bos yang pakai jet pribadi,” tulis @Olonedale. “Pesawat jet pribadi akan dikenakan pajak natura oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Siapa saja yang pakai?” timpal @AjaGunggun.

Sementara, akun @CarStalker2 meluruskan isu pajak fasilitas kantor yang dikeluarkan Sri Mul. “Pajak yang dimaksud SM (Sri Mulyani) untuk penggunaan fasilitasnya,” tulisnya.

Sedangkan akun @assemblerAVR membayangkan sikap bos-bos penikmat fasilitas mewah atas ketentuan pajak yang dikeluarkan Sri Mul. “Kira-kira bakal ada yang teriak pajak naik nggak? Padahal boro-boro punya jet, naik aja belum pernah,” tulisnya. [IMA/DWI]

]]> Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal “meres” para konglomerat yang punya fasilitas mewah seperti jet pribadi. Mulai tahun depan, fasilitas yang mereka gunakan akan dipajaki Sri Mul. Kebijakan Sri Mul ini dianggap adil dan banjir dukungan.

Rencana memajaki fasilitas ini diumumkan Sri Mulyani dalam Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP), di Aula Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, kemarin. Namanya adalah, pengenaan pajak atas fasilitas kantor (natura) yang diterima petinggi perusahaan.

Sri Mul mengatakan, pajak natura ini hanya menyasar kelompok tertentu, terutama petinggi perusahaan yang memperoleh kendaraan dinas dengan nilai fantastis, seperti jet pribadi.

“Kalau levelnya CEO (Chief Executive Officer), itu naturanya kan gede banget. Mobil dinasnya, kalau kata Pak Misbakhun (Mukhamad Misbakhun, Anggota Komisi XI DPR), private jet. Yang seperti itu, yang pantasnya dipajaki,” terangnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini lalu berbicara mengenai adanya tudingan yang menyatakan dirinya tega mengenakan pajak penghasilan (PPh) kepada karyawan yang mendapatkan fasilitas kantor, seperti laptop hingga uang makan. Sri Mul menyesalkan salah persepsi ini. Bahkan ada yang menyebutnya tega kepada rakyat kecil karena memajaki uang makan dan laptop fasilitas kantor.

Bendahara negara ini memastikan, tudingan itu keliru. Ketentuan natura tidak menyasar berbagai fasilitas kantor seperti laptop dan HP. Pemerintah tetap selektif memilih fasilitas kantor mana saja yang layak dalam kategori natura yang dipajaki.

Dalam UU HPP, lanjut Sri Mul, telah ditetapkan lima jenis natura yang dikecualikan dari pengenaan pajak. Yakni, penyediaan makanan atau minuman bagi pegawai, natura yang diberikan di daerah tertentu, natura yang diberikan karena keharusan pekerjaan seperti alat keselamatan kerja atau seragam, natura yang berasal dari APBN dan APBD, serta natura dengan jenis dan batasan tertentu.

“Kita ingin mendesain pajak yang netral, efisien, fleksibel, yang menjaga stabilitas, yang adil dan tentu reformasi pajak harus memberikan kepastian dan kesederhanaan,” sambungnya.

Pasalnya, kata Sri Mul, pajak adalah bagian yang tidak hanya untuk stabilitas tapi juga menciptakan keadilan. Artinya, masyarakat yang lemah tidak dipungut pajak bahkan dibantu. Sementara, yang punya kemampuan memiliki kewajiban membayar perpajakannya.

Sri Mul menambahkan, dalam UU HPP, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid 2, yang diberlakukan mulai 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Program ini memberikan kesempatan pada konglomerat yang selama ini menyembunyikan hartanya untuk melaporkan atau mengungkapkan secara sukarela.

 

Dia lalu berterima kasih kepada seluruh pembayar pajak yang selama ini sudah patuh dan terus melakukan kewajibannya dalam situasi Covid-19 yang sangat berat. “Pemerintah mencoba terus memperhatikan kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Ayo kita sama-sama memulihkan ekonomi Indonesia. Karena setiap uang pajak akan kembali lagi ke masyarakat dan ke dunia usaha,” sambungnya.

Pihak pengusaha tidak keberatan dengan langkah Sri Mul mau memajaki fasilitas mewah. Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan, pengenaan pajak itu sebagai upaya objek pajak taat hukum. Termasuk dalam hal ini para CEO ataupun pengusaha yang memiliki fasilitas jet pribadi.

“Ya nggak apa-apa kalau barang-barang mewah termasuk jet pribadi ini mau dipajakin. Sah-sah saja. Tapi jumlah besaran dan mekanismenya seperti apa harus diperinci secara detail,” katanya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono juga setuju dengan rencana Sri Mul ini. Menurutnya, pengenaan pajak natura saat ini adalah momentum yang tepat.

“Karena apa? Pemerintah masih berharap ada peningkatan penerimaan PPh untuk APBN di 2022 dan tahun-tahun selanjutnya dari sektor ini,” jelas Prianto, saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.

Selain itu, kata dia, otoritas pajak juga akan mudah melakukan kontrol kepada perusahaan, dibanding dengan pribadi perorangan. Sehingga lebih fokus pada pemberi kerja yang membayar imbalan tunai dan non-tunai kepada seluruh pegawainya (termasuk direksi/komisaris).

Di dunia maya, rencana Sri Mul ini banyak dipergunjingkan warganet. Sebagian, mengabarkan ke rekan-rekannya, bahwa para penikmat fasilitas jet pribadi siap-siap harus bayar pajak atas natura yang mereka gunakan.

“Sri Mulyani bakal tarik pajak dari bos-bos yang pakai jet pribadi,” tulis @Olonedale. “Pesawat jet pribadi akan dikenakan pajak natura oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Siapa saja yang pakai?” timpal @AjaGunggun.

Sementara, akun @CarStalker2 meluruskan isu pajak fasilitas kantor yang dikeluarkan Sri Mul. “Pajak yang dimaksud SM (Sri Mulyani) untuk penggunaan fasilitasnya,” tulisnya.

Sedangkan akun @assemblerAVR membayangkan sikap bos-bos penikmat fasilitas mewah atas ketentuan pajak yang dikeluarkan Sri Mul. “Kira-kira bakal ada yang teriak pajak naik nggak? Padahal boro-boro punya jet, naik aja belum pernah,” tulisnya. [IMA/DWI]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories