Mau Nyapres Tak Perlu Mundur Menteri Dimanjain MK

Menteri yang mau nyapres di 2024 tak perlu “mengorbankan” jabatannya. Mahkamah Kehormatan (MK) telah memanjakan mereka. Menteri tersebut tak perlu mundur dari jabatannya saat nyapres, tapi cukup izin ke Presiden.

Putusan soal menteri cukup izin ini ditetapkan dalam Sidang MK, kemarin. Putusan ini dikeluarkan atas uji materiil Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan Partai Garuda.

Pasal tersebut berbunyi: “Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil walikota”. Dalam pasal tersebut, posisi menteri tidak termasuk yang dikecualikan.

MK memandang, frasa ‘pejabat negara’ dalam Pasal 170 ayat 1 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. “Termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri, mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden,” kata Ketua MK Anwar Usman, dalam sidang tersebut, yang disiarkan di channel YouTube MK, kemarin.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan, menteri yang mau mencalonkan diri sebagai capres tidak perlu mundur. Sikap Jokowi itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menkumham Yasonna H Laoly.

Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad menjelaskan, apabila ada menteri yang ingin maju sebagai capres/cawapres, dan mengundurkan diri, dikhawatirkan pelayanan di kementerian tidak akan maksimal.

“Hal tersebut dapat mengganggu urusan pemerintahan yang lainnya. Karena dalam pelaksanaannya, dalam menjunjung kesejahteraan rakyat, setiap urusan antarkementerian saling berkaitan dan berkesinambungan dalam penyelenggaraannya,” kata La Ode.

 

Saat ini, ada sejumlah menteri yang digadang-gadang akan maju di Pilpres 2024. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. 

Menanggapi keputusan ini, elite partai terbelah. Ada yang menolak, ada yang setuju. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tidak sepakat dengan keputusan ini. Menurutnya, capres/cawapres merupakan seseorang yang siap berperilaku sebagai negarawan. Makanya, menteri yang mau nyapres harusnya mundur dari jabatannya.

“Amanah menteri itu berat. Amanah capres super berat. Mekanisme yang baik, mekanisme moral dan etika. Ayo publik kita lihat mana capres yang siap jadi negarawan,” ujar Mardani.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi setuju dengan putusan MK. Menurutnya, menteri yang ingin ikut kontestasi cukup izin presiden dan cuti. Asalkan dalam kampanye menteri tersebut tidak menggunakan fasilitas negara dan kegiatannya tidak menurunkan kinerja kementerian.

“Jika kinerjanya menurun, maka Presiden harus menggunakan hak prerogatifnya me-reshuffle menteri tersebut. Agar tidak mengganggu kinerja Pemerintah,” pesan Viva.

Sementara, Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro melihat, putusan MK ini terlalu memanjakan menteri. Padahal, jika menteri tidak mundur saat nyapres, tugasnya mengeksekusi program untuk rakyat akan terganggu. Conflict of interest akan sering terjadi selama mengikuti Pilpres.

“Karena itu, pembatalan MK terkait kewajiban tidak harus mundur perlu dipertanyakan. Karena dengan demikian, bisa jadi akan memberi peluang bagi menteri mengalami konflik kepentingan. Ini kurang baik bagi upaya membangun integritas calon pemimpin nasional,” ujar Siti. [MEN]

]]> Menteri yang mau nyapres di 2024 tak perlu “mengorbankan” jabatannya. Mahkamah Kehormatan (MK) telah memanjakan mereka. Menteri tersebut tak perlu mundur dari jabatannya saat nyapres, tapi cukup izin ke Presiden.

Putusan soal menteri cukup izin ini ditetapkan dalam Sidang MK, kemarin. Putusan ini dikeluarkan atas uji materiil Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan Partai Garuda.

Pasal tersebut berbunyi: “Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil walikota”. Dalam pasal tersebut, posisi menteri tidak termasuk yang dikecualikan.

MK memandang, frasa ‘pejabat negara’ dalam Pasal 170 ayat 1 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. “Termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri, mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden,” kata Ketua MK Anwar Usman, dalam sidang tersebut, yang disiarkan di channel YouTube MK, kemarin.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan, menteri yang mau mencalonkan diri sebagai capres tidak perlu mundur. Sikap Jokowi itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menkumham Yasonna H Laoly.

Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad menjelaskan, apabila ada menteri yang ingin maju sebagai capres/cawapres, dan mengundurkan diri, dikhawatirkan pelayanan di kementerian tidak akan maksimal.

“Hal tersebut dapat mengganggu urusan pemerintahan yang lainnya. Karena dalam pelaksanaannya, dalam menjunjung kesejahteraan rakyat, setiap urusan antarkementerian saling berkaitan dan berkesinambungan dalam penyelenggaraannya,” kata La Ode.

 

Saat ini, ada sejumlah menteri yang digadang-gadang akan maju di Pilpres 2024. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. 

Menanggapi keputusan ini, elite partai terbelah. Ada yang menolak, ada yang setuju. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tidak sepakat dengan keputusan ini. Menurutnya, capres/cawapres merupakan seseorang yang siap berperilaku sebagai negarawan. Makanya, menteri yang mau nyapres harusnya mundur dari jabatannya.

“Amanah menteri itu berat. Amanah capres super berat. Mekanisme yang baik, mekanisme moral dan etika. Ayo publik kita lihat mana capres yang siap jadi negarawan,” ujar Mardani.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi setuju dengan putusan MK. Menurutnya, menteri yang ingin ikut kontestasi cukup izin presiden dan cuti. Asalkan dalam kampanye menteri tersebut tidak menggunakan fasilitas negara dan kegiatannya tidak menurunkan kinerja kementerian.

“Jika kinerjanya menurun, maka Presiden harus menggunakan hak prerogatifnya me-reshuffle menteri tersebut. Agar tidak mengganggu kinerja Pemerintah,” pesan Viva.

Sementara, Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro melihat, putusan MK ini terlalu memanjakan menteri. Padahal, jika menteri tidak mundur saat nyapres, tugasnya mengeksekusi program untuk rakyat akan terganggu. Conflict of interest akan sering terjadi selama mengikuti Pilpres.

“Karena itu, pembatalan MK terkait kewajiban tidak harus mundur perlu dipertanyakan. Karena dengan demikian, bisa jadi akan memberi peluang bagi menteri mengalami konflik kepentingan. Ini kurang baik bagi upaya membangun integritas calon pemimpin nasional,” ujar Siti. [MEN]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories