Mau Ke Tanah Suci, Wajib Vaksinasi Lho

Arab Saudi menetapkan syarat bagi calon jemaah yang akan melaksanakan ibadah umrah dan haji, yakni melakukan vaksinasi. Tak sem­barang vaksin. Harus yang sudah disertifikasi World Health Organization (WHO). Masalahnya, vaksin yang saat ini digunakan di Indonesia, Sinovac, belum punya serti­fikat WHO

Syarat tersebut diungkapkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Menurutnya, mulai bulan Ramadan, Saudi sudah membuka kembali Tanah Suci untuk umrah. “Tapi harus sudah divaksin. Vaksinnya itu harus sudah disertifikasi oleh WHO,” ujarnya dikutip dari laman resmi Kemenag, kemarin.

Vaksin yang sudah digu­nakan di Indonesia saat ini adalah vaksin Sinovac. Vaksin asal China itu, belum menda­pat sertifikat WHO. Yaqut memperkirakan, ada proses yang sedang dilakukan agar Sinovac bisa teregistrasi di Badan Kesehatan Dunia terse­but.

Dia mengakui, ada isu geo­politik dan perang dagang terkait kebijakan tersebut. Namun, Yaqut mengatakan, dia tak memiliki kewenangan untuk menjelaskan hal terse­but.

Sementara soal pelaksanaan ibadah haji 2021, Yaqut menga­takan, Kemenag terus menjalin korespondensi dengan pihak Saudi. Dia berupaya berko­munikasi dengan Menteri Haji Arab Saudi yang baru. “Kita belum komunikasi langsung dengan Arab Saudi, karena sejak Pak Saleh Benten di-reshuffle, kita belum mendapat akses ke menteri yang baru,” tandasnya.

Dr. Muhammad Saleh bin Thahir Benten) adalah Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi sejak 9 Mei 2016. Dia masih merupakan keturunan Banten.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku khawatir, pemerintah Saudi akan me­nentukan jenis vaksin tertentu bagi calon jemaah haji. “Ini sedang kita terus menjaga komunikasi, karena nanti akan jadi sulit kalau dibatasi jenis vaksinnya,” ujar Budi dalam rapat Komisi IX secara virtual, Kamis (8/4).

Saat ini, belum ada kepu­tusan pemerintah Saudi soal pelaksanaan haji. Meski be­gitu, pemerintah Indonesia terus melakukan penyuntikkan terhadap calon jemaah haji di atas usia 60 tahun.

Budi mengungkapkan, dari 57 ribu orang calon jemaah haji di atas 60 tahun, sudah sekitar 67 persen yang menjalani vaksinasi. “Jadi seenggaknya siap dulu lah. Kalau misalnya dikasih 100 ribu, ya setengah­nya sudah kita vaksin,” imbuh eks Direktur Utama PT Inalum (Persero) ini.

Sementara soal wacana paspor vaksinasi bagi pelaku perjalanan, Budi mengatakan, hal tersebut masih dibicarakan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Soalnya, meski individu sudah disuntik vaksin, namun masih berisiko terpapar Covid-19.

“Karena itu, para epidemiolog ini bilang, paspor vaksin baru make sense kalau sebagian besar penduduk di negara yang membuka travel koridor itu sudah divaksinasi,” tandas Budi.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi me­nyebut, vaksinasi Covid-19 juga difokuskan kepada je­maah haji. Paling tidak diper­kirakan pada Juni menda­tang, pemerintah sudah mulai memberangkatkan jemaah haji jika sudah ada izin dari pemerintah Saudi.

Soalnya, di luar negeri ada banyak faktor risiko tertu­larnya virus SARS-CoV-2. Belum lagi ditambah adanya mutasi virus baru. Apalagi, rata-rata calon jemaah haji di Tanah Air sudah masuk kategori lanjut usia (lansia). “Sekarang ini kita harus kejar terus agar lansia dapat divak­sin,” tuturnya. [JAR]

]]> Arab Saudi menetapkan syarat bagi calon jemaah yang akan melaksanakan ibadah umrah dan haji, yakni melakukan vaksinasi. Tak sem­barang vaksin. Harus yang sudah disertifikasi World Health Organization (WHO). Masalahnya, vaksin yang saat ini digunakan di Indonesia, Sinovac, belum punya serti­fikat WHO

Syarat tersebut diungkapkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Menurutnya, mulai bulan Ramadan, Saudi sudah membuka kembali Tanah Suci untuk umrah. “Tapi harus sudah divaksin. Vaksinnya itu harus sudah disertifikasi oleh WHO,” ujarnya dikutip dari laman resmi Kemenag, kemarin.

Vaksin yang sudah digu­nakan di Indonesia saat ini adalah vaksin Sinovac. Vaksin asal China itu, belum menda­pat sertifikat WHO. Yaqut memperkirakan, ada proses yang sedang dilakukan agar Sinovac bisa teregistrasi di Badan Kesehatan Dunia terse­but.

Dia mengakui, ada isu geo­politik dan perang dagang terkait kebijakan tersebut. Namun, Yaqut mengatakan, dia tak memiliki kewenangan untuk menjelaskan hal terse­but.

Sementara soal pelaksanaan ibadah haji 2021, Yaqut menga­takan, Kemenag terus menjalin korespondensi dengan pihak Saudi. Dia berupaya berko­munikasi dengan Menteri Haji Arab Saudi yang baru. “Kita belum komunikasi langsung dengan Arab Saudi, karena sejak Pak Saleh Benten di-reshuffle, kita belum mendapat akses ke menteri yang baru,” tandasnya.

Dr. Muhammad Saleh bin Thahir Benten) adalah Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi sejak 9 Mei 2016. Dia masih merupakan keturunan Banten.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku khawatir, pemerintah Saudi akan me­nentukan jenis vaksin tertentu bagi calon jemaah haji. “Ini sedang kita terus menjaga komunikasi, karena nanti akan jadi sulit kalau dibatasi jenis vaksinnya,” ujar Budi dalam rapat Komisi IX secara virtual, Kamis (8/4).

Saat ini, belum ada kepu­tusan pemerintah Saudi soal pelaksanaan haji. Meski be­gitu, pemerintah Indonesia terus melakukan penyuntikkan terhadap calon jemaah haji di atas usia 60 tahun.

Budi mengungkapkan, dari 57 ribu orang calon jemaah haji di atas 60 tahun, sudah sekitar 67 persen yang menjalani vaksinasi. “Jadi seenggaknya siap dulu lah. Kalau misalnya dikasih 100 ribu, ya setengah­nya sudah kita vaksin,” imbuh eks Direktur Utama PT Inalum (Persero) ini.

Sementara soal wacana paspor vaksinasi bagi pelaku perjalanan, Budi mengatakan, hal tersebut masih dibicarakan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Soalnya, meski individu sudah disuntik vaksin, namun masih berisiko terpapar Covid-19.

“Karena itu, para epidemiolog ini bilang, paspor vaksin baru make sense kalau sebagian besar penduduk di negara yang membuka travel koridor itu sudah divaksinasi,” tandas Budi.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi me­nyebut, vaksinasi Covid-19 juga difokuskan kepada je­maah haji. Paling tidak diper­kirakan pada Juni menda­tang, pemerintah sudah mulai memberangkatkan jemaah haji jika sudah ada izin dari pemerintah Saudi.

Soalnya, di luar negeri ada banyak faktor risiko tertu­larnya virus SARS-CoV-2. Belum lagi ditambah adanya mutasi virus baru. Apalagi, rata-rata calon jemaah haji di Tanah Air sudah masuk kategori lanjut usia (lansia). “Sekarang ini kita harus kejar terus agar lansia dapat divak­sin,” tuturnya. [JAR]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories