Masuk Musim Panen, Cak Imin Minta Stop Impor Beras

Penolakan wacana impor 1 juta ton beras menggelinding kencang. Tak hanya ditolak para petani, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tegas menolak wacana impor beras di tengah situasi musim panen padi. 

Menurut pria yang akrab disapa Imin ini, impor beras 1 juta ton di musim panen sangat merugikan para petani yang telah berjuang di tengah pandemi Covid-19.

“Tentu ini yang sedang menjadi keprihatinan kita adalah panen yang banyak, jangan perbanyak impor,” tegas Imin usai peluncuran buku karyanya dengan judul ‘Negara dan Politik Kesejahteraan’ di Perpustakaan Nasional, Jakarta, kemarin.

Acara itu dihadiri Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar serta sejumlah Anggota DPR.

Selain itu, hadir juga cendekiawan kenegaraan Yudi Latif, Founder dan CEO Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah dan Rektor IPB Prof Dr Arif Satria. 

Menurut Imin, masyarakat terutama petani harus diperjuangkan aspirasinya. Apalagi, di tengah Covid-19 pemerintah harus benar-benar hadir memberikan dukungan kepada para petani. 

“Makanya, hentikan impor agar ruang produksi pertanian kita tinggi,” katanya.

Tak hanya impor beras saja, Wakil Ketua DPR ini juga meminta pemerintah menelaah lagi kebijakan impor garam. Dalam situasi saat ini, pemerintah harus membantu petani garam. 

Caranya, proses produksi garamnya harus dicanggihkan. Lalu, mutu atau kualitasnya dibaguskan sehingga bisa bersaing dengan produk luar negeri. 

“Sambil proses tersebut diperbaiki, pemerintah kita mengurangi impornya,” sarannya.

Imin juga mengingatkan pentingnya peran serta dan kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan masalah rakyat. 

Dengan begitu, masyarakat tak merasa sendirian di masa pandemi Covid-19 dengan berbagai masalah kebangsaan, seperti kemiskinan, ketimpangan hingga intoleransi.

Diakui Imin, pandemi yang melanda dunia termasuk Indonesia telah merobohkan sendi perekonomian, di mana sekitar 3-4 juta orang kehilangan pekerjaan. Angka kemiskinan mencapai 27,5 juta, sementara ada 9,7 juta pengangguran.

Untuk menjawab masalah itu, perlu langkah fundamental dan strategis yang dilakukan agar bangsa tidak mengalami krisis yang lebih dalam. Yakni dengan melakukan reoreintasi arah politik kesejahteraan.

Sedangkan arah politik kesejahteraan terletak pada komitmen negara dalam memberikan perluasan akses, kepabilitas, serta peluang kepada seluruh warga negara dalam meningkatkan taraf hidup, serta pengaturan institusional yang dapat menjamin terdistribusinya penciptaan kesejahteraan.

Imin juga menyarankan empat langkah fundamental untuk mewujudkan visi politik kesejahteraan. Pertama, negara dalam jangka pendek maupun panjang, harus menjadi sistem jaminan sosial sebagai backbone kesejahteraan.

Kedua, adanya komitmen politik kesejahteraan yang dimulai dengan pemenuhan hak dasar warga negara, melalui pembangunan berbasis sumber data produktif perekonomian sebagai penopang sistem jaminan sosial.

Ketiga, politik kesejahteraan selalu berpijak pada asas bahwa pertumbuhan ekonomi beserta hasil-hasil pembangunan yang dilahirkan harus berorientasi pada pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Keempat, dengan menciptakan pemerintan yang kuat dan responsif terhadap persoalan-persoalan publik. 

Langkah ini, menurut Imin, bisa dimulai dengan penciptaan inovasi-inovasi pelayanan publik di seluruh altar birokrasi negara. [REN]

]]> Penolakan wacana impor 1 juta ton beras menggelinding kencang. Tak hanya ditolak para petani, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tegas menolak wacana impor beras di tengah situasi musim panen padi. 

Menurut pria yang akrab disapa Imin ini, impor beras 1 juta ton di musim panen sangat merugikan para petani yang telah berjuang di tengah pandemi Covid-19.

“Tentu ini yang sedang menjadi keprihatinan kita adalah panen yang banyak, jangan perbanyak impor,” tegas Imin usai peluncuran buku karyanya dengan judul ‘Negara dan Politik Kesejahteraan’ di Perpustakaan Nasional, Jakarta, kemarin.

Acara itu dihadiri Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar serta sejumlah Anggota DPR.

Selain itu, hadir juga cendekiawan kenegaraan Yudi Latif, Founder dan CEO Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah dan Rektor IPB Prof Dr Arif Satria. 

Menurut Imin, masyarakat terutama petani harus diperjuangkan aspirasinya. Apalagi, di tengah Covid-19 pemerintah harus benar-benar hadir memberikan dukungan kepada para petani. 

“Makanya, hentikan impor agar ruang produksi pertanian kita tinggi,” katanya.

Tak hanya impor beras saja, Wakil Ketua DPR ini juga meminta pemerintah menelaah lagi kebijakan impor garam. Dalam situasi saat ini, pemerintah harus membantu petani garam. 

Caranya, proses produksi garamnya harus dicanggihkan. Lalu, mutu atau kualitasnya dibaguskan sehingga bisa bersaing dengan produk luar negeri. 

“Sambil proses tersebut diperbaiki, pemerintah kita mengurangi impornya,” sarannya.

Imin juga mengingatkan pentingnya peran serta dan kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan masalah rakyat. 

Dengan begitu, masyarakat tak merasa sendirian di masa pandemi Covid-19 dengan berbagai masalah kebangsaan, seperti kemiskinan, ketimpangan hingga intoleransi.

Diakui Imin, pandemi yang melanda dunia termasuk Indonesia telah merobohkan sendi perekonomian, di mana sekitar 3-4 juta orang kehilangan pekerjaan. Angka kemiskinan mencapai 27,5 juta, sementara ada 9,7 juta pengangguran.

Untuk menjawab masalah itu, perlu langkah fundamental dan strategis yang dilakukan agar bangsa tidak mengalami krisis yang lebih dalam. Yakni dengan melakukan reoreintasi arah politik kesejahteraan.

Sedangkan arah politik kesejahteraan terletak pada komitmen negara dalam memberikan perluasan akses, kepabilitas, serta peluang kepada seluruh warga negara dalam meningkatkan taraf hidup, serta pengaturan institusional yang dapat menjamin terdistribusinya penciptaan kesejahteraan.

Imin juga menyarankan empat langkah fundamental untuk mewujudkan visi politik kesejahteraan. Pertama, negara dalam jangka pendek maupun panjang, harus menjadi sistem jaminan sosial sebagai backbone kesejahteraan.

Kedua, adanya komitmen politik kesejahteraan yang dimulai dengan pemenuhan hak dasar warga negara, melalui pembangunan berbasis sumber data produktif perekonomian sebagai penopang sistem jaminan sosial.

Ketiga, politik kesejahteraan selalu berpijak pada asas bahwa pertumbuhan ekonomi beserta hasil-hasil pembangunan yang dilahirkan harus berorientasi pada pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Keempat, dengan menciptakan pemerintan yang kuat dan responsif terhadap persoalan-persoalan publik. 

Langkah ini, menurut Imin, bisa dimulai dengan penciptaan inovasi-inovasi pelayanan publik di seluruh altar birokrasi negara. [REN]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories