Masalah Azis MKD Tak Mau Nyalip KPK .

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ogah terburu-buru dalam menyikapi perkara yang melilit Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. MKD memilih menunggu perkembangan di KPK. MKD tak mau nyalip KPK dalam menentukan nasib Azis.
 
Azis saat ini sedang menghadapi masalah besar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu disebut menyuap penyidik KPK, Stephanus Robin Pattuju, senilai Rp 3 miliar untuk mengamankan kasus jual beli jabatan yang dilakukan Bupati Tanjungbalai, M Syahrial. Nama Azis masuk dalam dakwaan Robin, yang sidangnya akan digelar 13 September nanti. 
 
Atas kasus ini, sejak April lalu, Azis sudah dilaporkan ke MKD untuk disidang etik. Sampai saat ini, total sudah ada lima laporan dari masyarakat dan LSM terkait Azis ke MKD. Di antaranya oleh Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Komite Pemantau Legislatif. Namun, sejauh ini, MKD belum melakukan apa-apa.
 
Wakil Ketua MKD Trimedya Panjaitan memastikan, aduan terhadap Azis tidak ditutup. Pihaknya pun berencana mengundang pelapor. Namun, sebelum itu, MKD akan melakukan rapat internal dulu. Sayangnya, agenda rapat internal juga belum jelas.
 
“Beberapa anggota dewan sedang ada kegiatan lain. Mungkin minggu depan kita agendakan rapat lagi,” ujar politisi senior PDIP ini, kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 
 
Namun, sebelum menindaklanjuti laporan itu, MKD akan lebih dulu mencermati proses yang ada di KPK. Sebab, meski nama Azis ada dalam dakwaan, belum tentu akan ada dalam putusan hakim. 
 
“Jadi, tunggu saja sampai Pak Azis diperiksa di persidangan. Kita tidak mau mendahului,” papar politisi asal Sumatera Utara itu. 
 
Wakil Ketua MKD Habiburokhman menyatakan hal yang sama. Dia beralasan, kasus yang melilit Azis merupakan dugaan pelanggaran hukum dan pelanggaran etik secara sekaligus. Karena itu, MKD tidak boleh membuat putusan lebih dulu sebelum kasus Azis di KPK selesai.
 
“MKD menempatkan hukum sebagai panglima. Jadi, kami nggak mau offside mendahului proses hukum yang sedang berjalan,” kata politisi Partai Gerindra itu, kemarin. 
 
Menurutnya, penyampaian surat dakwaan merupakan awal dari rangkaian proses persidangan. MKD akan mengambil sikap setelah ada putusan tetap. “Jika kelak sudah ada putusan pengadilan, ya kami akan menyesuaikan,” ungkapnya.

 

Apakah sikap MKD sudah tepat? Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menyatakan, iya. Menurutnya, memang seharusnya MKD menunggu hasil akhir KPK. 
 
“Pernyataan MKD saya nilai sangat bijak, tak akan menyalip kewenangan KPK. Karena dalam perkara ini, KPK punya wewenang,” ujar Jerry, kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 
 
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengaku terus bekerja untuk mengumpulkan keterangan dan berbagai barang bukti terkait Azis sebelum memberikan keterangan utuh ke publik. 

“Kami masih terus bekerja. Pada saatnya kami akan memberikan penjelasan kepada publik,” ujar Firli, dalam keterangan resminya, kemarin.
 
Ia berharap, masyarakat memberikan waktu agar KPK bekerja maksimal. “Bukti itu membuat terangnya suatu peristiwa pidana korupsi dan menemukan tersangka,” jelas Firli. 
 
Firli memegang prinsip ‘the sun rise and the sun set principle‘ dalam menangani perkara. Jadi, ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka harus segera diajukan ke pengadilan. 
 
Dalam bekerja, sambung Firli, KPK berpedoman terhadap berbagai asas-asas pelaksanaan tugas. Di antaranya, menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, kepentingan umum, transparan, akuntabel, proporsionalitas, dan tinggi hak asasi manusia. 
 
Firli juga memastikan, semua informasi dari masyarakat akan menjadi perhatian KPK. Pihaknya akan mempelajari dan mendalami keterangan yang disampaikan langsung ke lembaganya, maupun keterangan dan fakta di persidangan. [UMM]

]]> .
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ogah terburu-buru dalam menyikapi perkara yang melilit Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. MKD memilih menunggu perkembangan di KPK. MKD tak mau nyalip KPK dalam menentukan nasib Azis.
 
Azis saat ini sedang menghadapi masalah besar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu disebut menyuap penyidik KPK, Stephanus Robin Pattuju, senilai Rp 3 miliar untuk mengamankan kasus jual beli jabatan yang dilakukan Bupati Tanjungbalai, M Syahrial. Nama Azis masuk dalam dakwaan Robin, yang sidangnya akan digelar 13 September nanti. 
 
Atas kasus ini, sejak April lalu, Azis sudah dilaporkan ke MKD untuk disidang etik. Sampai saat ini, total sudah ada lima laporan dari masyarakat dan LSM terkait Azis ke MKD. Di antaranya oleh Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Komite Pemantau Legislatif. Namun, sejauh ini, MKD belum melakukan apa-apa.
 
Wakil Ketua MKD Trimedya Panjaitan memastikan, aduan terhadap Azis tidak ditutup. Pihaknya pun berencana mengundang pelapor. Namun, sebelum itu, MKD akan melakukan rapat internal dulu. Sayangnya, agenda rapat internal juga belum jelas.
 
“Beberapa anggota dewan sedang ada kegiatan lain. Mungkin minggu depan kita agendakan rapat lagi,” ujar politisi senior PDIP ini, kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 
 
Namun, sebelum menindaklanjuti laporan itu, MKD akan lebih dulu mencermati proses yang ada di KPK. Sebab, meski nama Azis ada dalam dakwaan, belum tentu akan ada dalam putusan hakim. 
 
“Jadi, tunggu saja sampai Pak Azis diperiksa di persidangan. Kita tidak mau mendahului,” papar politisi asal Sumatera Utara itu. 
 
Wakil Ketua MKD Habiburokhman menyatakan hal yang sama. Dia beralasan, kasus yang melilit Azis merupakan dugaan pelanggaran hukum dan pelanggaran etik secara sekaligus. Karena itu, MKD tidak boleh membuat putusan lebih dulu sebelum kasus Azis di KPK selesai.
 
“MKD menempatkan hukum sebagai panglima. Jadi, kami nggak mau offside mendahului proses hukum yang sedang berjalan,” kata politisi Partai Gerindra itu, kemarin. 
 
Menurutnya, penyampaian surat dakwaan merupakan awal dari rangkaian proses persidangan. MKD akan mengambil sikap setelah ada putusan tetap. “Jika kelak sudah ada putusan pengadilan, ya kami akan menyesuaikan,” ungkapnya.

 

Apakah sikap MKD sudah tepat? Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menyatakan, iya. Menurutnya, memang seharusnya MKD menunggu hasil akhir KPK. 
 
“Pernyataan MKD saya nilai sangat bijak, tak akan menyalip kewenangan KPK. Karena dalam perkara ini, KPK punya wewenang,” ujar Jerry, kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 
 
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengaku terus bekerja untuk mengumpulkan keterangan dan berbagai barang bukti terkait Azis sebelum memberikan keterangan utuh ke publik. 

“Kami masih terus bekerja. Pada saatnya kami akan memberikan penjelasan kepada publik,” ujar Firli, dalam keterangan resminya, kemarin.
 
Ia berharap, masyarakat memberikan waktu agar KPK bekerja maksimal. “Bukti itu membuat terangnya suatu peristiwa pidana korupsi dan menemukan tersangka,” jelas Firli. 
 
Firli memegang prinsip ‘the sun rise and the sun set principle’ dalam menangani perkara. Jadi, ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka harus segera diajukan ke pengadilan. 
 
Dalam bekerja, sambung Firli, KPK berpedoman terhadap berbagai asas-asas pelaksanaan tugas. Di antaranya, menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, kepentingan umum, transparan, akuntabel, proporsionalitas, dan tinggi hak asasi manusia. 
 
Firli juga memastikan, semua informasi dari masyarakat akan menjadi perhatian KPK. Pihaknya akan mempelajari dan mendalami keterangan yang disampaikan langsung ke lembaganya, maupun keterangan dan fakta di persidangan. [UMM]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories