Mantan Waketum: Demokrat Besar Karena Terbuka dan Modern

Mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua mengatakan, sejak awal berdiri, Partai Demokrat berjuang dengan landasan keterbukaan dan modern.

Namun dalam perjalanannya, Max memandang, arah partai sudah mengarah untuk menjadi partai keluarga. “Kita berjuang bersama Demokrat sejak awal, dengan modern dan terbuka. Tapi semakin lama seperti menjadi partai keluarga,” ujar Max Sopacua, Rabu (24/2).

Max menyebut, berubahnya Demokrat dari modern menjadi partai keluarga, bisa menurunkan kepercayaan masyarakat. Dia menceritakan, kejayaan partai sangat terlihat pada Kongres Pertama Partai Demokrat di Bali 2005. Kemudian dilanjutkan dengan diselenggarakannya Musyawarah Daerah (Musda) di provinsi dan Musyawarah Cabang (Muscab) di kabupaten/kota. 

Saat itu, berbondong-bondong Gubernur dan ada para bupati, masuk memimpin, mengambil posisi menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

“Dan tidak ada yang mengusik mempertanyakan, kapan kepala daerah yang bergabung saat itu, membuat KTA (kartu tanda anggota)? Oleh karena sejatinya Partai Demokrat memang berasaskan partai modern dan terbuka,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan bergabungnya putra-putra terbaik di masing-masing daerah, Partai Demokrat menjadi partai besar dan partai pemenang di Pemilu 2009.

Usai 2009, babak baru dimulai, setelah Anas Urbaningrum digantikan SBY menjadi Ketua Umum produk KLB (kongres luar biasa) di Bali pada 2013. Sementara putranya, Edy Baskoro Yudhoyono tetap menjadi Sekretaris Jenderal. “Maka mulai saat itulah ada stempel Partai Demokrat adalah partai keluarga,” beber Max.

Kemudian, pada kongres 2015 di Surabaya, SBY kembali mengukuhkan sebagai Ketua Umum, setelah menghadang paksa pencalonan Marzuki Alie. Padahal, kata Max, SBY pada KLB Bali berjanji, tujuan mengganti Anas Urbaningrum hanya untuk mengantarkan sampai Kongres 2015 saja. 

“Seandainya SBY memiliki etika moral politik dan kepemimpinan yang baik, tentunya mempersilakan Marzuki Alie untuk menjadi Ketua Umum di KLB Bali 2012 tersebut, mengingat Marzuki Alie adalah runner up pada Kongres di Bandung 2010,” tegasnya.

Meskipun SBY menahkodai langsung sebagai Ketua Umum, namun perolehan suara Partai Demokrat di Pemilu 2014 malah anjlok menjadi 10 persen.

SBY kemudian menunjuk putranya, Agus Yudhoyono Harimurti (AHY) yang gagal dalam Pilkada DKI 2017, sebagai Komandan Tugas Utama (Kogasma). Kogasma ini fungsinya memenangkan Pemilu 2019. Toh, AHY gagal mendongkrak perolehan suara Demokrat dalam Pemilu dua tahun lalu.

“Sejatinya, kemampuan AHY dalam membawa kemenangan Partai Demokrat sudah diuji-cobakan pada Pemilu 2019, namun alhasil bukannya perolehan Partai Demokrat naik atau bertahan, tetapi malah menurun menjadi 7,7 persen,” ucap Max. 

Max mengungkapkan, dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 2015-2020, jabatan strategis di jajaran pengurus DPP dikuasai oleh keluarga. Partai yang dikelola dengan manajemen keluarga, menurutnya, terbukti tidak mampu membesarkan dan memenangkan Partai Demokrat.

Kondisi diperparah setelah ke AHY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dengan cara aklamasi yang dipaksakan pada 2020.

“Kongres jadi-jadian, tidak ada tata tertib, tidak ada pertanggung jawaban keuangan dan program, bahkan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) 2020 dibuat di luar setelah kongres,” jelas Max.

Hal itulah yang akhirnya melandasi kader Partai Demokrat menggugat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) jilid 2. Ada dua kubu. Pertama, kubu dinasti SBY adalah kelompok kader yang ingin mempertahankan kemapanan Partai Demokrat untuk tetap menjadi partai dinasti SBY.

Sementara yang kedua, kubu garis lurus, yaitu kelompok kader yang berkehendak menyelamatkan, mengembalikan dan meluruskan cita-cita Partai Demokrat sebagaimana awal didirikan, yaitu sebagai partai modern dan partai terbuka. [JAR]

]]> Mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua mengatakan, sejak awal berdiri, Partai Demokrat berjuang dengan landasan keterbukaan dan modern.

Namun dalam perjalanannya, Max memandang, arah partai sudah mengarah untuk menjadi partai keluarga. “Kita berjuang bersama Demokrat sejak awal, dengan modern dan terbuka. Tapi semakin lama seperti menjadi partai keluarga,” ujar Max Sopacua, Rabu (24/2).

Max menyebut, berubahnya Demokrat dari modern menjadi partai keluarga, bisa menurunkan kepercayaan masyarakat. Dia menceritakan, kejayaan partai sangat terlihat pada Kongres Pertama Partai Demokrat di Bali 2005. Kemudian dilanjutkan dengan diselenggarakannya Musyawarah Daerah (Musda) di provinsi dan Musyawarah Cabang (Muscab) di kabupaten/kota. 

Saat itu, berbondong-bondong Gubernur dan ada para bupati, masuk memimpin, mengambil posisi menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

“Dan tidak ada yang mengusik mempertanyakan, kapan kepala daerah yang bergabung saat itu, membuat KTA (kartu tanda anggota)? Oleh karena sejatinya Partai Demokrat memang berasaskan partai modern dan terbuka,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan bergabungnya putra-putra terbaik di masing-masing daerah, Partai Demokrat menjadi partai besar dan partai pemenang di Pemilu 2009.

Usai 2009, babak baru dimulai, setelah Anas Urbaningrum digantikan SBY menjadi Ketua Umum produk KLB (kongres luar biasa) di Bali pada 2013. Sementara putranya, Edy Baskoro Yudhoyono tetap menjadi Sekretaris Jenderal. “Maka mulai saat itulah ada stempel Partai Demokrat adalah partai keluarga,” beber Max.

Kemudian, pada kongres 2015 di Surabaya, SBY kembali mengukuhkan sebagai Ketua Umum, setelah menghadang paksa pencalonan Marzuki Alie. Padahal, kata Max, SBY pada KLB Bali berjanji, tujuan mengganti Anas Urbaningrum hanya untuk mengantarkan sampai Kongres 2015 saja. 

“Seandainya SBY memiliki etika moral politik dan kepemimpinan yang baik, tentunya mempersilakan Marzuki Alie untuk menjadi Ketua Umum di KLB Bali 2012 tersebut, mengingat Marzuki Alie adalah runner up pada Kongres di Bandung 2010,” tegasnya.

Meskipun SBY menahkodai langsung sebagai Ketua Umum, namun perolehan suara Partai Demokrat di Pemilu 2014 malah anjlok menjadi 10 persen.

SBY kemudian menunjuk putranya, Agus Yudhoyono Harimurti (AHY) yang gagal dalam Pilkada DKI 2017, sebagai Komandan Tugas Utama (Kogasma). Kogasma ini fungsinya memenangkan Pemilu 2019. Toh, AHY gagal mendongkrak perolehan suara Demokrat dalam Pemilu dua tahun lalu.

“Sejatinya, kemampuan AHY dalam membawa kemenangan Partai Demokrat sudah diuji-cobakan pada Pemilu 2019, namun alhasil bukannya perolehan Partai Demokrat naik atau bertahan, tetapi malah menurun menjadi 7,7 persen,” ucap Max. 

Max mengungkapkan, dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 2015-2020, jabatan strategis di jajaran pengurus DPP dikuasai oleh keluarga. Partai yang dikelola dengan manajemen keluarga, menurutnya, terbukti tidak mampu membesarkan dan memenangkan Partai Demokrat.

Kondisi diperparah setelah ke AHY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dengan cara aklamasi yang dipaksakan pada 2020.

“Kongres jadi-jadian, tidak ada tata tertib, tidak ada pertanggung jawaban keuangan dan program, bahkan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) 2020 dibuat di luar setelah kongres,” jelas Max.

Hal itulah yang akhirnya melandasi kader Partai Demokrat menggugat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) jilid 2. Ada dua kubu. Pertama, kubu dinasti SBY adalah kelompok kader yang ingin mempertahankan kemapanan Partai Demokrat untuk tetap menjadi partai dinasti SBY.

Sementara yang kedua, kubu garis lurus, yaitu kelompok kader yang berkehendak menyelamatkan, mengembalikan dan meluruskan cita-cita Partai Demokrat sebagaimana awal didirikan, yaitu sebagai partai modern dan partai terbuka. [JAR]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories