Mantan Dirjen Daglu Kemendag Di Kasus Izin Ekspor Minyak Sawit Rugikan Negara Rp 20 Triliun!

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memperoleh perhitungan kerugian negara dalam kasus izin ekspor minyak sawit. Jumlahnya mencengangkan: Rp 20 triliun.

Angka itu akumulasi dari kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian, dan pendapatan tidak sah atau illegal gains yang diperoleh tersangka. “Total kerugian keuangan negara sekitar Rp 6 triliun, kemudian ada juga namanya (kerugian) perekonomian sekitar Rp 12 triliun, terus ada illegal gains itu sekitar Rp 2 triliun.

Total 20 triliun,” beber Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Supardi usai peringatan Hari Bhakti Adhyaksa Ke-62, Jumat (22/7/2022).

Perhitungan kerugian negara dilakukan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama penyidik Gedung Bundar. Juga menggandeng ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam perkara itu, penyidik telah memeriksa mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada Rabu (22/6/2022).

Lutfi diperiksa sebagai saksi perkara tersangka mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar (Daglu) Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana dan konsultan swasta Lin Che Wei.

Penyidik telah melimpahkan berkas perkara lima tersangka kasus ini kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kelima tersangka ini berasal dari unsur pemerintahan dan pihak swasta yakni Master Parulian Tumanggor (PT Wilmar Nabati Indonesia), Stanley MA (PT Pelita Agung Agrindustri), Picare Tagore Sitanggang (PT Musim Mas).

Supardi menyampaikan segera melakukan pelimpahan perkara tahap dua. Penyidik akan menyerahkan tersangka dan barang bukti. “Sementara pekan ini. Kalau kepepet pekan depan,” katanya.

Untuk menelusuri keuntungan ekspor minyak sawit — yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri — penyidik.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana mengutarakan, penyidik telah memeriksa Head Accounting Departement PT Wilmar Nabati Indonesia, Lusianti Lauren dan Direktur PT Sari Agrotama Persada (SAP), Tonny Muksim.

 

PT SAP merupakan anak usaha Wilmar yang memproduksi minyak goreng merek Fortune. “Kedua saksi diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada periode Januari 2021 sampai Maret 2022,” katanya.

Pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas ekspor yang dilakukan Wilmar selama kurun itu. Juga keuntungan yang diraup dari penjualan ke luar negeri. Apalagi harga minyak sawit di pasar internasional tengah melambung.

Padahal, PT Wilmar belum memenuhi ketentuan memasok kebutuhan di dalam negeri maupun menjual harga minyak goreng sesuai ketetapan pemerintah.

Penyidik menganggap Lusianti mengetahui arus keluar masuk keuangan perusahaan. “Arahnya kepada jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat ekspor PT WNI,” tambah Supardi.

Sementara Tonny Muksim dikorek mengenai pendistribusian minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri.

“Pada prinsipnya semua hal menyangkut kebijakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng di dalam negeri serta produk turunan yang diekspor kita kroscek,” kata Supardi.

Diduga terjadi tindak pidana korupsi dalam penerbitan persetujuan ekspor (PE) dari Kemendag ke para eksportir CPO. Padahal, eksportir itu tidak memenuhi syarat memenuhi kewajiban domestik market dan harga domestik.

Sebelumnya, JAM Pidsus Febrie Adriansyah menyebutkan, sedikitnya terdapat 88 perusahaan melakukan aktivitas ekspor CPO dan turunannya selama periode Januari 2021 sampai Maret 2022.

Data kegiatan ekspor ini masih dikembangkan. “Kita cek, benar nggak ekspor itu dikeluarkan dia telah memenuhi DMO di pasaran domestik. Kalau dia enggak (memenuhi kewajiban), ya bisa tersangka,” kata mantan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu. ■

]]> Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memperoleh perhitungan kerugian negara dalam kasus izin ekspor minyak sawit. Jumlahnya mencengangkan: Rp 20 triliun.

Angka itu akumulasi dari kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian, dan pendapatan tidak sah atau illegal gains yang diperoleh tersangka. “Total kerugian keuangan negara sekitar Rp 6 triliun, kemudian ada juga namanya (kerugian) perekonomian sekitar Rp 12 triliun, terus ada illegal gains itu sekitar Rp 2 triliun.

Total 20 triliun,” beber Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Supardi usai peringatan Hari Bhakti Adhyaksa Ke-62, Jumat (22/7/2022).

Perhitungan kerugian negara dilakukan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama penyidik Gedung Bundar. Juga menggandeng ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam perkara itu, penyidik telah memeriksa mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada Rabu (22/6/2022).

Lutfi diperiksa sebagai saksi perkara tersangka mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar (Daglu) Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana dan konsultan swasta Lin Che Wei.

Penyidik telah melimpahkan berkas perkara lima tersangka kasus ini kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kelima tersangka ini berasal dari unsur pemerintahan dan pihak swasta yakni Master Parulian Tumanggor (PT Wilmar Nabati Indonesia), Stanley MA (PT Pelita Agung Agrindustri), Picare Tagore Sitanggang (PT Musim Mas).

Supardi menyampaikan segera melakukan pelimpahan perkara tahap dua. Penyidik akan menyerahkan tersangka dan barang bukti. “Sementara pekan ini. Kalau kepepet pekan depan,” katanya.

Untuk menelusuri keuntungan ekspor minyak sawit — yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri — penyidik.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana mengutarakan, penyidik telah memeriksa Head Accounting Departement PT Wilmar Nabati Indonesia, Lusianti Lauren dan Direktur PT Sari Agrotama Persada (SAP), Tonny Muksim.

 

PT SAP merupakan anak usaha Wilmar yang memproduksi minyak goreng merek Fortune. “Kedua saksi diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada periode Januari 2021 sampai Maret 2022,” katanya.

Pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas ekspor yang dilakukan Wilmar selama kurun itu. Juga keuntungan yang diraup dari penjualan ke luar negeri. Apalagi harga minyak sawit di pasar internasional tengah melambung.

Padahal, PT Wilmar belum memenuhi ketentuan memasok kebutuhan di dalam negeri maupun menjual harga minyak goreng sesuai ketetapan pemerintah.

Penyidik menganggap Lusianti mengetahui arus keluar masuk keuangan perusahaan. “Arahnya kepada jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat ekspor PT WNI,” tambah Supardi.

Sementara Tonny Muksim dikorek mengenai pendistribusian minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri.

“Pada prinsipnya semua hal menyangkut kebijakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng di dalam negeri serta produk turunan yang diekspor kita kroscek,” kata Supardi.

Diduga terjadi tindak pidana korupsi dalam penerbitan persetujuan ekspor (PE) dari Kemendag ke para eksportir CPO. Padahal, eksportir itu tidak memenuhi syarat memenuhi kewajiban domestik market dan harga domestik.

Sebelumnya, JAM Pidsus Febrie Adriansyah menyebutkan, sedikitnya terdapat 88 perusahaan melakukan aktivitas ekspor CPO dan turunannya selama periode Januari 2021 sampai Maret 2022.

Data kegiatan ekspor ini masih dikembangkan. “Kita cek, benar nggak ekspor itu dikeluarkan dia telah memenuhi DMO di pasaran domestik. Kalau dia enggak (memenuhi kewajiban), ya bisa tersangka,” kata mantan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories