Makna Legacy Bagi Pejabat

Kenapa Harun Masiku belum atau sulit ditangkap? KPK tentu punya jawaban. Untuk kasus seperti ini, publik juga tahu jawabannya.

Di awal-awal, ketika publik mendesak penangkapan Harun Masiku, ada dalih “Nazaruddin saja cukup lama baru bisa ditangkap”.

Nazaruddin adalah buronan kasus korupsi yang kabur sampai ke Kolombia dan akhirnya ditangkap pada Agustus 2011. Setelah buron hampir tiga bulan, dia dibawa pulang ke Indonesia dan diadili. Juni 2020, dia sudah bebas.

Sekarang, setelah Harun Masiku buron bertahun-tahun, dan belum ada titik terang, “dalih Nazaruddin” sepertinya gugur.

KPK menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka pada 8 Januari 2020. Dia tersangkut kasus suap proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih dari Fraksi PDIP periode 2019-2024.

Penetapan ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Harun diduga memberikan uang kepada Wahyu agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu.

Karena belum tertangkap juga, beberapa mantan pegawai KPK menawarkan diri untuk membantu menangkap Harun. Bahkan ada yang mengaku tahu dimana posisi Harun sekarang.

Tawaran ini terdengar seperti “sindiran” sekaligus “tamparan” di tempat terbuka. Terhadap tawaran itu, KPK mengizinkan masyarakat ikut memburu Harun, tapi menggunakan biaya sendiri. Menarik.

 

Setiap kasus tentu punya kesulitan atau kemudahannya sendiri-sendiri. Ada yang menurut publik mudah ditangkap dan diungkap, ternyata sulit. Atau sebaliknya, dikira sulit, ternyata mudah.

Kita berharap, dalam kasus apa apun, aparat tidak meninggalkan “pekerjaan rumah” yang akan menjadi legenda dari masa ke masa. Karena, kegagalan akan menjadi monumen yang menyumbang citra negatif terhadap lembaga, termasuk lembaga hukum.

Sebaliknya, keberhasilan juga punya tempat khusus di mata publik. Kejaksaan Agung misalnya, sekarang reputasinya relatif naik karena bisa menangkap dan mengungkap kasus-kasus jumbo bernilai triliunan rupiah yang melibatkan nama-nama besar.

Keberhasilan apa pun yang dicapai lembaga hukum, tentu akan diapresiasi publik. Akan dapat poin positif. Namanya harum. Demikian pula sebaliknya, ketidakberhasilan akan mendapat poin negatif.

Dari waktu ke waktu, publik akan mengingat keberhasilan itu terjadi di era siapa. Atau, kegagalan itu di masa kepemimpinan siapa. Jejak-jejak itu akan tertanam kuat sampai puluhan tahun.

Seorang tokoh bisa saja menulis “buku putih” dan memilih aneka romantisme indah. Tapi sekarang, publik juga dengan mudah melacak jejak-jejak digital lainnya.

Itulah pentingnya legacy, reputasi dan nama baik bagi seorang pejabat. Dia akan meninggalkan monumen megah dan indah atau kopong penuh bopeng. ■

]]> Kenapa Harun Masiku belum atau sulit ditangkap? KPK tentu punya jawaban. Untuk kasus seperti ini, publik juga tahu jawabannya.

Di awal-awal, ketika publik mendesak penangkapan Harun Masiku, ada dalih “Nazaruddin saja cukup lama baru bisa ditangkap”.

Nazaruddin adalah buronan kasus korupsi yang kabur sampai ke Kolombia dan akhirnya ditangkap pada Agustus 2011. Setelah buron hampir tiga bulan, dia dibawa pulang ke Indonesia dan diadili. Juni 2020, dia sudah bebas.

Sekarang, setelah Harun Masiku buron bertahun-tahun, dan belum ada titik terang, “dalih Nazaruddin” sepertinya gugur.

KPK menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka pada 8 Januari 2020. Dia tersangkut kasus suap proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih dari Fraksi PDIP periode 2019-2024.

Penetapan ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Harun diduga memberikan uang kepada Wahyu agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu.

Karena belum tertangkap juga, beberapa mantan pegawai KPK menawarkan diri untuk membantu menangkap Harun. Bahkan ada yang mengaku tahu dimana posisi Harun sekarang.

Tawaran ini terdengar seperti “sindiran” sekaligus “tamparan” di tempat terbuka. Terhadap tawaran itu, KPK mengizinkan masyarakat ikut memburu Harun, tapi menggunakan biaya sendiri. Menarik.

 

Setiap kasus tentu punya kesulitan atau kemudahannya sendiri-sendiri. Ada yang menurut publik mudah ditangkap dan diungkap, ternyata sulit. Atau sebaliknya, dikira sulit, ternyata mudah.

Kita berharap, dalam kasus apa apun, aparat tidak meninggalkan “pekerjaan rumah” yang akan menjadi legenda dari masa ke masa. Karena, kegagalan akan menjadi monumen yang menyumbang citra negatif terhadap lembaga, termasuk lembaga hukum.

Sebaliknya, keberhasilan juga punya tempat khusus di mata publik. Kejaksaan Agung misalnya, sekarang reputasinya relatif naik karena bisa menangkap dan mengungkap kasus-kasus jumbo bernilai triliunan rupiah yang melibatkan nama-nama besar.

Keberhasilan apa pun yang dicapai lembaga hukum, tentu akan diapresiasi publik. Akan dapat poin positif. Namanya harum. Demikian pula sebaliknya, ketidakberhasilan akan mendapat poin negatif.

Dari waktu ke waktu, publik akan mengingat keberhasilan itu terjadi di era siapa. Atau, kegagalan itu di masa kepemimpinan siapa. Jejak-jejak itu akan tertanam kuat sampai puluhan tahun.

Seorang tokoh bisa saja menulis “buku putih” dan memilih aneka romantisme indah. Tapi sekarang, publik juga dengan mudah melacak jejak-jejak digital lainnya.

Itulah pentingnya legacy, reputasi dan nama baik bagi seorang pejabat. Dia akan meninggalkan monumen megah dan indah atau kopong penuh bopeng. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories