Makin Marak Maling Bansos Belum Tobat .

Banyaknya kasus pungli bansos yang terbongkar dan diproses hukum nggak bikin para maling bertobat. Yang ada, para maling bansos ini malah makin marak.

Pemerintah kembali menyalurkan bansos tunai Rp 300 ribu untuk membantu warga di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dilakukan pemerintah sejak awal Juli lalu. Bansos yang dicairkan untuk dua bulan: Juni dan Juli. Dengan begitu totalnya mencapai Rp 600 ribu.

Harapan pemerintah, bansos tersebut dapat mengurangi beban masyarakat. Namun, di lapangannya masih banyak masalah. Banyak daerah yang melakukan pemotongan bansos. Nilainya, dari Rp 50 ribu sampai Rp 300 ribu.

Menteri Sosial Tri Rismaharini saat blusukan ke daerah-daerah memperoleh pengaduan soal potongan bansos. Risma meminta pelaku pemotong bansos ditindak.

Meski sudah banyak yang ditindak dan diproses hukum, ternyata maling-maling bansos makin banyak. Bahkan sampai ke desa-desa. Alasannya, macam-macam. Salah satunya untuk membantu warga yang tidak dapat.

Berdasarkan data yang dihimpun Rakyat Merdeka, pungli dan pemotongan bansos hampir terjadi di seluruh wilayah Jabodetabek. Misalnya di Depok, Jawa Barat. Warga RW 05, Beji, mengaku dana bansos miliknya dipotong Rp 50 ribu. Pungutan tersebut akan digunakan untuk perbaikan mobil ambulans yang turun mesin.

Pemotongan bansos juga dialami warga Kelurahan Curug, Cimanggis, Dodi. Dia mengaku, bansos Rp 600.000 terancam dipotong lebih dari separuhnya. Pemotongan itu dilakukan dengan dalih donasi. Jika menolak, akan dipersulit urusannya dengan RT.

Pemotongan bansos juga terjadi di Karawang, Jawa Barat. Seorang warga bernama Ade Munim melaporkan, kasus pemotongan bansos tunai sebesar Rp 300 ribu ke Kejaksaan Negeri Karawang, Jumat kemarin.

Duit bansos tunai yang dipotong itu ialah bantuan Kemensos tahap 5 dan 6 di Desa Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Karawang. Ade mengaku, telah menyerahkan berkas permohonan laporan beserta kelengkapan dokumen sebagai barang bukti kepada Kejari Karawang.

Di Banyumas, Jawa Tengah juga terjadi kejadian yang sama. Polresta Banyumas mengaku tengah menyelidiki dugaan penyunatan bansos. Kepolisian telah menerima laporan empat perwakilan penerima manfaat yang mengalami penyunatan bantuan. Dalam cerita warga, bantuan pangan yang mereka terima tidak genap Rp 200 ribu.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily menyayangkan masih terjadinya pemotongan bansos. Menurut dia, pemotongan bansos itu tak boleh terjadi dengan alasan apa pun.

“Jika masalahnya soal pemerataan penerima bantuan sosial, sebaiknya Kepala Desa mengajukannya ke Kemensos melalui dinas sosial setempat,” ujarnya.

Ace juga telah meminta Risma membenahi data penerima bansos. “Dengan begitu, bantuan bisa tetap sasaran,” ujarnya.

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah tidak memungkiri persepsi publik bahwa bansos merupakan bancakan. Baik di pusat maupun daerah.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum bagi pemotongan bansos membuatnya subur. “Pengawasan lemah. Terutama di daerah. Data yang ada pun tanpa verifikasi pusat,” imbuh Trubus. [UMM]

]]> .
Banyaknya kasus pungli bansos yang terbongkar dan diproses hukum nggak bikin para maling bertobat. Yang ada, para maling bansos ini malah makin marak.

Pemerintah kembali menyalurkan bansos tunai Rp 300 ribu untuk membantu warga di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dilakukan pemerintah sejak awal Juli lalu. Bansos yang dicairkan untuk dua bulan: Juni dan Juli. Dengan begitu totalnya mencapai Rp 600 ribu.

Harapan pemerintah, bansos tersebut dapat mengurangi beban masyarakat. Namun, di lapangannya masih banyak masalah. Banyak daerah yang melakukan pemotongan bansos. Nilainya, dari Rp 50 ribu sampai Rp 300 ribu.

Menteri Sosial Tri Rismaharini saat blusukan ke daerah-daerah memperoleh pengaduan soal potongan bansos. Risma meminta pelaku pemotong bansos ditindak.

Meski sudah banyak yang ditindak dan diproses hukum, ternyata maling-maling bansos makin banyak. Bahkan sampai ke desa-desa. Alasannya, macam-macam. Salah satunya untuk membantu warga yang tidak dapat.

Berdasarkan data yang dihimpun Rakyat Merdeka, pungli dan pemotongan bansos hampir terjadi di seluruh wilayah Jabodetabek. Misalnya di Depok, Jawa Barat. Warga RW 05, Beji, mengaku dana bansos miliknya dipotong Rp 50 ribu. Pungutan tersebut akan digunakan untuk perbaikan mobil ambulans yang turun mesin.

Pemotongan bansos juga dialami warga Kelurahan Curug, Cimanggis, Dodi. Dia mengaku, bansos Rp 600.000 terancam dipotong lebih dari separuhnya. Pemotongan itu dilakukan dengan dalih donasi. Jika menolak, akan dipersulit urusannya dengan RT.

Pemotongan bansos juga terjadi di Karawang, Jawa Barat. Seorang warga bernama Ade Munim melaporkan, kasus pemotongan bansos tunai sebesar Rp 300 ribu ke Kejaksaan Negeri Karawang, Jumat kemarin.

Duit bansos tunai yang dipotong itu ialah bantuan Kemensos tahap 5 dan 6 di Desa Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Karawang. Ade mengaku, telah menyerahkan berkas permohonan laporan beserta kelengkapan dokumen sebagai barang bukti kepada Kejari Karawang.

Di Banyumas, Jawa Tengah juga terjadi kejadian yang sama. Polresta Banyumas mengaku tengah menyelidiki dugaan penyunatan bansos. Kepolisian telah menerima laporan empat perwakilan penerima manfaat yang mengalami penyunatan bantuan. Dalam cerita warga, bantuan pangan yang mereka terima tidak genap Rp 200 ribu.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily menyayangkan masih terjadinya pemotongan bansos. Menurut dia, pemotongan bansos itu tak boleh terjadi dengan alasan apa pun.

“Jika masalahnya soal pemerataan penerima bantuan sosial, sebaiknya Kepala Desa mengajukannya ke Kemensos melalui dinas sosial setempat,” ujarnya.

Ace juga telah meminta Risma membenahi data penerima bansos. “Dengan begitu, bantuan bisa tetap sasaran,” ujarnya.

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah tidak memungkiri persepsi publik bahwa bansos merupakan bancakan. Baik di pusat maupun daerah.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum bagi pemotongan bansos membuatnya subur. “Pengawasan lemah. Terutama di daerah. Data yang ada pun tanpa verifikasi pusat,” imbuh Trubus. [UMM]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .