Luncurin Peta Okupasi Pemerintah Kerek Kualitas SDM Industri Logistik .

Kemenko Perekonomian mengesahkan Peta Okupasi Nasional Bidang Logistik dan Rantai Pasok (supply chain). Tujuan untuk meningkatkan SDM sektor logistik. 

Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi nasional akan membaik di kuartal I-2021 ini. Tahun ini, target pertumbuhan ekonomi tahun ini adalah 4,5 persen-5,3 persen. 

Dia optimis, akan ada percepatan pemulihan ekonomi. Sebab, ada juga sektor yang mengalami blessing, misalnya logistik dengan kemajuan e-commerce di masa pandemi ini. 

“Untuk itu, kita harus mengantisipasi sumber daya manusia (SDM), termasuk di bidang logistik,” ujarnya, Selasa (9/3).

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas), lanjut Sesmenko, SDM yang kompeten dan profesional mulai dari tingkat operasional sampai manajerial menjadi salah satu kunci penggerak perbaikan logistik nasional.

Selain itu, juga selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang jasa, harus memiliki tenaga teknis kompeten yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Kerena itu, Kemenko Perekonomian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kadin Indonesia sepakat untuk mengesahkan Peta Okupasi Nasional Bidang Logistik dan Supply Chain.

Menurut dia, penyusunan peta okupasi nasional ini disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri atas perusahaan manufaktur, asosiasi usaha, penyedia jasa logistik, akademisi, lembaga pelatihan dan sertifikasi.

Sejatinya, terdapat banyak kegiatan dalam proses logistik dan rantai pasok, mulai dari asal barang (hulu) sampai ke konsumen akhir (hilir). Namun dalam penyusunan peta okupasi tahap ini, tim penyusun sepakat untuk fokus pada tiga kegiatan utama, yaitu: Pengadaan; Penyimpanan; dan Pengiriman.

“Untuk tahap pertama, baru dikembangkan sebanyak 38 okupasi, dan tidak menutup kemungkinan untuk terus dikembangkan dengan okupasi lainnya yang saat ini belum terindentifikasi,” ujarnya.

Mengingat okupasi di berbagai perusahaan/industri bersifat sangat dinamis, dia berharap, para pihak yang berkepentingan dapat mengembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan perkembangan industri dan teknologi. Jadi, pada akhirnya dapat dipetakan berbagai okupasi pada setiap simpul di dalam proses logistik dan rantai pasok dari hulu ke hilir secara komprehensif.

Lebih lanjut, Susiwijono mengharapkan, peta okupansi nasional yang merupakan informasi jabatan-jabatan pekerjaan di bidang logistik dan rantai pasok, dapat menjadi instrumen dan sumber informasi untuk mendukung berjalannya proses link and match antara kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi dengan skill yang dibutuhkan industri.

“Ini yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Logistik, serta dapat menjadi dasar dalam perumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Logistik,” tukasnya. [DIT]

]]> .
Kemenko Perekonomian mengesahkan Peta Okupasi Nasional Bidang Logistik dan Rantai Pasok (supply chain). Tujuan untuk meningkatkan SDM sektor logistik. 

Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi nasional akan membaik di kuartal I-2021 ini. Tahun ini, target pertumbuhan ekonomi tahun ini adalah 4,5 persen-5,3 persen. 

Dia optimis, akan ada percepatan pemulihan ekonomi. Sebab, ada juga sektor yang mengalami blessing, misalnya logistik dengan kemajuan e-commerce di masa pandemi ini. 

“Untuk itu, kita harus mengantisipasi sumber daya manusia (SDM), termasuk di bidang logistik,” ujarnya, Selasa (9/3).

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas), lanjut Sesmenko, SDM yang kompeten dan profesional mulai dari tingkat operasional sampai manajerial menjadi salah satu kunci penggerak perbaikan logistik nasional.

Selain itu, juga selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang jasa, harus memiliki tenaga teknis kompeten yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Kerena itu, Kemenko Perekonomian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kadin Indonesia sepakat untuk mengesahkan Peta Okupasi Nasional Bidang Logistik dan Supply Chain.

Menurut dia, penyusunan peta okupasi nasional ini disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri atas perusahaan manufaktur, asosiasi usaha, penyedia jasa logistik, akademisi, lembaga pelatihan dan sertifikasi.

Sejatinya, terdapat banyak kegiatan dalam proses logistik dan rantai pasok, mulai dari asal barang (hulu) sampai ke konsumen akhir (hilir). Namun dalam penyusunan peta okupasi tahap ini, tim penyusun sepakat untuk fokus pada tiga kegiatan utama, yaitu: Pengadaan; Penyimpanan; dan Pengiriman.

“Untuk tahap pertama, baru dikembangkan sebanyak 38 okupasi, dan tidak menutup kemungkinan untuk terus dikembangkan dengan okupasi lainnya yang saat ini belum terindentifikasi,” ujarnya.

Mengingat okupasi di berbagai perusahaan/industri bersifat sangat dinamis, dia berharap, para pihak yang berkepentingan dapat mengembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan perkembangan industri dan teknologi. Jadi, pada akhirnya dapat dipetakan berbagai okupasi pada setiap simpul di dalam proses logistik dan rantai pasok dari hulu ke hilir secara komprehensif.

Lebih lanjut, Susiwijono mengharapkan, peta okupansi nasional yang merupakan informasi jabatan-jabatan pekerjaan di bidang logistik dan rantai pasok, dapat menjadi instrumen dan sumber informasi untuk mendukung berjalannya proses link and match antara kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi dengan skill yang dibutuhkan industri.

“Ini yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Logistik, serta dapat menjadi dasar dalam perumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Logistik,” tukasnya. [DIT]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories