Literasi Ciptakan Manusia Berdaya Saing, Harus Didukung Semua Pihak

Rendahnya literasi sangat berbahaya untuk masa depan. Dalam riset UNESCO berjudul “The Social and Economic Impact of Literacy” yang dirilis pada 2010, disebutkan, tingkat literasi rendah mengakibatkan kehilangan atau penurunan produktivitas, tingginya beban biaya kesehatan, kehilangan proses pendidikan, dan terbatasnya hak advokasi akibat rendahnya partisipasi sosial dan politik. 

Untuk mengantisipasi hal ini, Pemprov Maluku menggelar acara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) dan Pengukuhan Bunda Literasi Maluku, di Ambon, Selasa (27/4). Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury menyatakan, upaya dan program ini patut didukung. Pengukuhan Bunda Literasi Maluku diharapkan menjadi pemicu dan pemacu gerakan literasi menjadi lebih massif. 

“Salah satu misi Gubernur Maluku adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Dewan mendukung. Dewan melihat gerakan literasi sangat dibutuhkan. Apa pun program yang berkaitan dengan literasi, harus didukung jika kita menginginkan manusia yang berdaya saing,” ujar Lucky Wattimury, di sela acara.

Menurut hasil kajian kegemaran membaca 2020 yang dilakukan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Maluku memperoleh nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 52,90 atau peringkat 26 dari 34 provinsi di Indonesia. Angka ini perlu digenjot lagi.

Di acara yang sama, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan, Rencana Strategis (Renstra) Perpusnas 2020-2024 merumuskan indikator sasaran strategis pembangunan, yaitu peningkatan nilai budaya baca masyarakat dan peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat. Hal tersebut merupakan bagian terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. 

Kemudian, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, perpustakaan merupakan salah satu pendukung pembangunan manusia berkualitas dan berdaya saing. Perpustakaan disebut sebagai pusat ilmu pengetahuan, pemberdayaan masyarakat, dan pusat kebudayaan.

Di era Presiden Jokowi, pengembangan perpustakaan dititikberatkan pada aspek aksesibilitas. Artinya, masyarakat harus diberikan keleluasaan mengakses segala jenis pengetahuan dan informasi. 

“Sejujurnya, Indonesia tidak kekurangan sarjana, namun kurang mendalami literasi sebagai parameter kompetitif individu. Maka, salah satu langkah penting untuk mengejar ketertinggalan adalah dengan merestorasi sistem pendidikan tinggi,” ucap Syarif Bando. 

Pada acara itu, Perpusnas menyerahkan dua unit Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) kepada Pemprov Maluku dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Perpusnas dengan Pemprov Maluku dan beberapa perguruan tinggi, antara lain Universitas Pattimura, IAIN Ambon, Politeknik Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Universitas Darussalam, Politeknik Perikanan Negeri Tual, Universitas Kristen Indonesia Maluku, dan STIKES Pasapua Ambon. [USU]

]]> Rendahnya literasi sangat berbahaya untuk masa depan. Dalam riset UNESCO berjudul “The Social and Economic Impact of Literacy” yang dirilis pada 2010, disebutkan, tingkat literasi rendah mengakibatkan kehilangan atau penurunan produktivitas, tingginya beban biaya kesehatan, kehilangan proses pendidikan, dan terbatasnya hak advokasi akibat rendahnya partisipasi sosial dan politik. 

Untuk mengantisipasi hal ini, Pemprov Maluku menggelar acara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) dan Pengukuhan Bunda Literasi Maluku, di Ambon, Selasa (27/4). Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury menyatakan, upaya dan program ini patut didukung. Pengukuhan Bunda Literasi Maluku diharapkan menjadi pemicu dan pemacu gerakan literasi menjadi lebih massif. 

“Salah satu misi Gubernur Maluku adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Dewan mendukung. Dewan melihat gerakan literasi sangat dibutuhkan. Apa pun program yang berkaitan dengan literasi, harus didukung jika kita menginginkan manusia yang berdaya saing,” ujar Lucky Wattimury, di sela acara.

Menurut hasil kajian kegemaran membaca 2020 yang dilakukan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Maluku memperoleh nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 52,90 atau peringkat 26 dari 34 provinsi di Indonesia. Angka ini perlu digenjot lagi.

Di acara yang sama, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan, Rencana Strategis (Renstra) Perpusnas 2020-2024 merumuskan indikator sasaran strategis pembangunan, yaitu peningkatan nilai budaya baca masyarakat dan peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat. Hal tersebut merupakan bagian terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. 

Kemudian, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, perpustakaan merupakan salah satu pendukung pembangunan manusia berkualitas dan berdaya saing. Perpustakaan disebut sebagai pusat ilmu pengetahuan, pemberdayaan masyarakat, dan pusat kebudayaan.

Di era Presiden Jokowi, pengembangan perpustakaan dititikberatkan pada aspek aksesibilitas. Artinya, masyarakat harus diberikan keleluasaan mengakses segala jenis pengetahuan dan informasi. 

“Sejujurnya, Indonesia tidak kekurangan sarjana, namun kurang mendalami literasi sebagai parameter kompetitif individu. Maka, salah satu langkah penting untuk mengejar ketertinggalan adalah dengan merestorasi sistem pendidikan tinggi,” ucap Syarif Bando. 

Pada acara itu, Perpusnas menyerahkan dua unit Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) kepada Pemprov Maluku dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Perpusnas dengan Pemprov Maluku dan beberapa perguruan tinggi, antara lain Universitas Pattimura, IAIN Ambon, Politeknik Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Universitas Darussalam, Politeknik Perikanan Negeri Tual, Universitas Kristen Indonesia Maluku, dan STIKES Pasapua Ambon. [USU]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories