Listrik Byar Pet, Ikan Tangkapan Busuk Datangi KSP, Tokoh Adat Pulau Buru Minta Proyek Pembangkit Mesin Gas Dilanjutkan .

Para Raja Petuanan Lilialy berserta tokoh masyarakat Pulau Buru, Provinsi Maluku menyambangi Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/3). Mereka curhat krisis listrik di wilayahnya.

Perwakilan tokoh adat ditemui oleh Deputi I Bidang Infrastruktur Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta. Mereka menyampaikan terbengkalainya proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 10 MW di Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Perwakilan tokoh curhat satu persatu tentang kondisi krisis listrik di Pulau Buru. Listrik yang merupakan kebutuhan dasar sudah didambakan sejak lama oleh masyarakat Pulau Buru. Karenanya, para tokoh ini mendesak PLTMG yang mangkrak sejak 2016 dan progresnya sudah 40 persen ini dilanjutkan.

“Proyek ini bukti nyata kepedulian Presiden Jokowi terhadap masyarakat Pulau Buru. Sudah diidamkan masyarakat, tetapi mengapa berhenti?” tanya perwakilan tokoh Emphie Sahetapy kepada perwakilan KSP, di Jakarta, Selasa (16/3).

Kata dia, KSP merespon positif aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh para raja dan tokoh adat. KSP berjanji akan mengkaji persoalan ini. Para tokoh adat pun mengapresiasi KSP yang begitu responsif dan peduli terhadap berbagai persoalan di daerah, khususnya, kepada masyarakat Pulau Buru.

“Pertama, KSP akan megundang pihak terkait, yang dianggap menghambat proyek ini. Kedua, 23 Maret besok KSP akan turun langsung ke Pulau Buru. Ketiga, pemerintah akan membuat jalan 300 kilometer. Selama ini tak ada akses. Sekarang sudah mulai dibuat. Tahun 2024 harus rampung jalan ini,” kata Emphie.

Sementara itu, tokoh adat Pulau Buru Bagaian Barat Talim Wamnebo menyampaikan imbas tak ada listrik yang stabil, hasil perikanan yang sangat banyak, hanya dijual untuk konsumsi masyarakat lokal. Sisanya busuk karena tak punya cold storage.

“Masyarakat nelayan kurang infrastruktur. Tak ada cold storage yang bisa untuk menyimpan ikan tangkapan yang begitu banyak. Ikan akhirnya dibuang karena busuk,” tegasnya.

Selain itu, proses belajar jarak jauh selama pandemi juga terkendala listrik. “Warga bisa jual hasil pala dan cengkeh mereka untuk beli handphone. Tapi tak bisa digunakan karena tak ada listrik. Terutama yang di pegunungan,” kata Talim.

Serupa, Milton Mauritz, perwakilan tokoh Buru Selatan yang juga sebagai tokoh masyarakat Buru di Jabodetabek, mengungkapkan krisis listrik di Pulau Buru perlu perhatian khusus. Dia mendesak proyek PLTMG diteruskan agar masyarakat segera dapat menikmati manfaatnya.

“Kami sampaikan, saat ini di Pulau Buru, krisis listrik. Lebih banyak padam daripada nyala. Kami memohon kepada KSP, persoalan ini harus dipandang serius. Karena masyarakat Buru menunggu proyek yang amat baik dan sangat bermanfaat amat besar,” harap Milton.

Sedangkan Sutomo, tokoh transmigran asal Banyuwangi yang hijrah sejak tahun 1981 meminta infrastruktur listrik ditingkatkan. Listrik sangat penting untuk petani dan peternak. “Petani, khususnya, butuh pengeringan padi. Juga peternal, penetasan telur ayam banyak yang mati. Ya karena sering padamnya listrik itu. Beli genset terlalu mahal,” ungkap dia.

Ibrahim Wael, perwakilan Raja Pulau Buru menyatakan, masyarakat sudah sangat senang atas pembangunan PLTMG di Pulau Buru. Sayangnya, dia menyanyangkan adanya persoalan tanah dan masalah hukum yang membuat pihaknya merasa bingung.

“Kami para raja, ikhlas memberi 500 ribu hektar cuma-cuman pada 1966 saat pulau kami jadi tempat pembuangan PKI. Kami para raja juga ikhlas banyak transmigran. Kodam Pattimura, butuh 500 hektar, kami hibah, tanpa imbalan. Masalah lahan, kami tidak pernah menghambat. Kami para raja jadi bingung. Yang sekarang ini, masyarakat siap dengan ganti rugi. Kami trauma, jangan-jangan kami jadi tersangka. Kami tidak tahu masalah hukum,” tegasnya.

Kedatangan mereka yang diterima Deputi I Bidang Infrastruktur Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai bentuk penyampaian sikap dan tuntutan kepada Presiden Jokowi, Jaksa Agung, dan Komisi III DPR. Emphie meminta, presiden menyikapi permasalahan ini agar pembangunan PLTMG 10 MW di Pulau Buru segera dilanjutkan. Sehingga uang rakyat yang digunakan untuk pembangunan proyek l tidak terbuang.

“Bahwa kami tidak mencampuri urusan penegakan hukum yang sudah hampir 4 tahun berjalan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Maluku. Tetapi hendaknya proses hukum dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan bukan karena ada indikasi lain. Kalau berlarut-larut begini, masyarakat Pulau Buru yang menjadi korban karena terus krisis listrik,” tutup Emphie Sahetapy. [FAQ]

]]> .
Para Raja Petuanan Lilialy berserta tokoh masyarakat Pulau Buru, Provinsi Maluku menyambangi Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/3). Mereka curhat krisis listrik di wilayahnya.

Perwakilan tokoh adat ditemui oleh Deputi I Bidang Infrastruktur Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta. Mereka menyampaikan terbengkalainya proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 10 MW di Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Perwakilan tokoh curhat satu persatu tentang kondisi krisis listrik di Pulau Buru. Listrik yang merupakan kebutuhan dasar sudah didambakan sejak lama oleh masyarakat Pulau Buru. Karenanya, para tokoh ini mendesak PLTMG yang mangkrak sejak 2016 dan progresnya sudah 40 persen ini dilanjutkan.

“Proyek ini bukti nyata kepedulian Presiden Jokowi terhadap masyarakat Pulau Buru. Sudah diidamkan masyarakat, tetapi mengapa berhenti?” tanya perwakilan tokoh Emphie Sahetapy kepada perwakilan KSP, di Jakarta, Selasa (16/3).

Kata dia, KSP merespon positif aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh para raja dan tokoh adat. KSP berjanji akan mengkaji persoalan ini. Para tokoh adat pun mengapresiasi KSP yang begitu responsif dan peduli terhadap berbagai persoalan di daerah, khususnya, kepada masyarakat Pulau Buru.

“Pertama, KSP akan megundang pihak terkait, yang dianggap menghambat proyek ini. Kedua, 23 Maret besok KSP akan turun langsung ke Pulau Buru. Ketiga, pemerintah akan membuat jalan 300 kilometer. Selama ini tak ada akses. Sekarang sudah mulai dibuat. Tahun 2024 harus rampung jalan ini,” kata Emphie.

Sementara itu, tokoh adat Pulau Buru Bagaian Barat Talim Wamnebo menyampaikan imbas tak ada listrik yang stabil, hasil perikanan yang sangat banyak, hanya dijual untuk konsumsi masyarakat lokal. Sisanya busuk karena tak punya cold storage.

“Masyarakat nelayan kurang infrastruktur. Tak ada cold storage yang bisa untuk menyimpan ikan tangkapan yang begitu banyak. Ikan akhirnya dibuang karena busuk,” tegasnya.

Selain itu, proses belajar jarak jauh selama pandemi juga terkendala listrik. “Warga bisa jual hasil pala dan cengkeh mereka untuk beli handphone. Tapi tak bisa digunakan karena tak ada listrik. Terutama yang di pegunungan,” kata Talim.

Serupa, Milton Mauritz, perwakilan tokoh Buru Selatan yang juga sebagai tokoh masyarakat Buru di Jabodetabek, mengungkapkan krisis listrik di Pulau Buru perlu perhatian khusus. Dia mendesak proyek PLTMG diteruskan agar masyarakat segera dapat menikmati manfaatnya.

“Kami sampaikan, saat ini di Pulau Buru, krisis listrik. Lebih banyak padam daripada nyala. Kami memohon kepada KSP, persoalan ini harus dipandang serius. Karena masyarakat Buru menunggu proyek yang amat baik dan sangat bermanfaat amat besar,” harap Milton.

Sedangkan Sutomo, tokoh transmigran asal Banyuwangi yang hijrah sejak tahun 1981 meminta infrastruktur listrik ditingkatkan. Listrik sangat penting untuk petani dan peternak. “Petani, khususnya, butuh pengeringan padi. Juga peternal, penetasan telur ayam banyak yang mati. Ya karena sering padamnya listrik itu. Beli genset terlalu mahal,” ungkap dia.

Ibrahim Wael, perwakilan Raja Pulau Buru menyatakan, masyarakat sudah sangat senang atas pembangunan PLTMG di Pulau Buru. Sayangnya, dia menyanyangkan adanya persoalan tanah dan masalah hukum yang membuat pihaknya merasa bingung.

“Kami para raja, ikhlas memberi 500 ribu hektar cuma-cuman pada 1966 saat pulau kami jadi tempat pembuangan PKI. Kami para raja juga ikhlas banyak transmigran. Kodam Pattimura, butuh 500 hektar, kami hibah, tanpa imbalan. Masalah lahan, kami tidak pernah menghambat. Kami para raja jadi bingung. Yang sekarang ini, masyarakat siap dengan ganti rugi. Kami trauma, jangan-jangan kami jadi tersangka. Kami tidak tahu masalah hukum,” tegasnya.

Kedatangan mereka yang diterima Deputi I Bidang Infrastruktur Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai bentuk penyampaian sikap dan tuntutan kepada Presiden Jokowi, Jaksa Agung, dan Komisi III DPR. Emphie meminta, presiden menyikapi permasalahan ini agar pembangunan PLTMG 10 MW di Pulau Buru segera dilanjutkan. Sehingga uang rakyat yang digunakan untuk pembangunan proyek l tidak terbuang.

“Bahwa kami tidak mencampuri urusan penegakan hukum yang sudah hampir 4 tahun berjalan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Maluku. Tetapi hendaknya proses hukum dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan bukan karena ada indikasi lain. Kalau berlarut-larut begini, masyarakat Pulau Buru yang menjadi korban karena terus krisis listrik,” tutup Emphie Sahetapy. [FAQ]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .