Lindungi Peternak Rakyat Guru Besar IPB: Revisi UU Peternakan!

Guru Besar Ilmu Ekonomi FEM IPB, Prof Didin Damanhuri menuturkan, terjadinya persaingan tak sehat industri perunggasan ini merupakan dampak dari berkembangnya bisnis di era reformasi. KPPU tidak boleh mengutip UU Peternakan dalam perspektif ke UU Monopoli dan persaingan sehat.

“Saya meneliti, kondisi persaingan industri unggas ini sudah oligopolistik yang membahayakan sendi-sendi perekonomian negara. Harusnya sesuai Undang-Undang Dasar Pasal 33 di mana kekayaan negara dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, bukan perusahaan besar,” sentilnya dalam diskusi “Nasib Rakyat Peternak Ayam: Dijerat Para Raksasa” yang digelar FEM Stasion IPB University seperti dikutip dari akun YouTube FEMStation, Selasa (7/9).

Acara ini dihadiri juga Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ukay Karyadi. Acara dimoderatori oleh Hardy Hermawan.

Didin juga menyebut, di ternak ayam tahun 2011 hingga saat ini, makin dikuasai oleh korporasi. Sementara ternak mandiri/rakyat merupakan strata paling bawah setelah Koperasi, Yayasan dan BUMN.

Sekitar 13 juta peternak rakyat itu rumah tangga. Jika satu kepala keluarga itu ada tiga orang, total sekitar 40 juta nasib mereka yang harus dipertaruhkan. “Undang-Undang Peternakan yang membolehkan integrasi harus segara direvisi,” desaknya. [DWI]

]]> Guru Besar Ilmu Ekonomi FEM IPB, Prof Didin Damanhuri menuturkan, terjadinya persaingan tak sehat industri perunggasan ini merupakan dampak dari berkembangnya bisnis di era reformasi. KPPU tidak boleh mengutip UU Peternakan dalam perspektif ke UU Monopoli dan persaingan sehat.

“Saya meneliti, kondisi persaingan industri unggas ini sudah oligopolistik yang membahayakan sendi-sendi perekonomian negara. Harusnya sesuai Undang-Undang Dasar Pasal 33 di mana kekayaan negara dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, bukan perusahaan besar,” sentilnya dalam diskusi “Nasib Rakyat Peternak Ayam: Dijerat Para Raksasa” yang digelar FEM Stasion IPB University seperti dikutip dari akun YouTube FEMStation, Selasa (7/9).

Acara ini dihadiri juga Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ukay Karyadi. Acara dimoderatori oleh Hardy Hermawan.

Didin juga menyebut, di ternak ayam tahun 2011 hingga saat ini, makin dikuasai oleh korporasi. Sementara ternak mandiri/rakyat merupakan strata paling bawah setelah Koperasi, Yayasan dan BUMN.

Sekitar 13 juta peternak rakyat itu rumah tangga. Jika satu kepala keluarga itu ada tiga orang, total sekitar 40 juta nasib mereka yang harus dipertaruhkan. “Undang-Undang Peternakan yang membolehkan integrasi harus segara direvisi,” desaknya. [DWI]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories