Lindungi Konveksi Lokal Dari Serbuan Impor APIKMI Desak Pemerintah Bikin Aturan Safeguards Barang Jadi

Asosiasi Pengusaha Industri Kecil Menengah Indonesia (APIKMI) meminta pemerintah memberlakukan safeguards untuk produk barang jadi (garment). Dengan kebijakan itu diharapkan  pelaku industri kecil menengah (IKM) di sektor garmen atau konveksi bisa bangkit. 

Sekjen APIKMI Widia Erlangga menceritakan, ada dua persoalan yang menyebabkan IKM sektor konveksi atau garmen sulit bersaing saat ini. Kedua masalah itu adalah melonjaknya harga bahan baku, dan gempuran impor produk barang jadi dari China dan Thailand. 

Menurut dia, melonjaknya harga bahan baku disebabkan antara lain pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pemberlakuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) atau Safeguards terhadap impor tekstil dan produk tekstil (TPT).

“Aturan yang bermaksud untuk melindungi industri tekstil dalam negeri itu ternyata berdampak pada ketimpangan supply dan demand bahan baku untuk pelaku IKM,” kata Widia dalam keterangan persnya, Rabu (24/3).

Meningkatnya impor barang jadi itu bisa dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Dari 2017-2019 terjadi peningkatan impor kerudung yang luar biasa dari 5 negara yaitu China, Turki, Malaysia, India dan Pakistan. Tahun 2017 jumlah impor mencapai  8,6 juta kilogram atau sebanyak 84,1 juta Pcs. Di tahun 2018 meningkat menjadi 12,9 juta kilogram atau sebanyak 125,2 juta Pcs, kemudian pada tahun 2019 sebesar 10,9 juta Kg atau sebanyak 105,6 juta Pcs. 

Dari data tersebut, Widia meminta pemerintah juga memberlakukan safeguard untuk barang jadi garment. Karena dapat terlihat angka impor yang masuk ke Indonesia untuk barang jadi kerudung atau scarf saja, jumlahnya begitu besar. 

Widia heran kenapa pemerintah, khususnya, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, tidak memberlakukan safeguards untuk barang jadi. Padahal serbuan impor barang jadi secara langsung dapat membunuh industri IKM garmen. 

Karena itu, ia berharap pemerintah memberlakukan safeguards untuk barang jadi. Agar proses produksi pelaku IKM garmen/konveksi kembali stabil dan harga jual yang ditawarkan ke konsumen tetap kompetitif.

“Pemerintah harus bertindak cepat, untuk menerbitkan kebijakan safeguards  barang jadi impor, agar situasi saat ini tidak dijadikan sebagai celah oleh segelintir pihak yang memanfaatkan keadaan,” ingat Widia.

Widia mengatakan, kebijakan tersebut dapat meringankan para pelaku IKM sektor konveksi atapun garment dan barang barang produksi lokal baik dari para pelaku IKM ataupun industri dalam negeri dapat menjadi primadona di pasar domestik negerinya sendiri.

Dia bilang, kerudung dijadikan sebagai contoh dikarenakan IKM yang memproduksi kerudung jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Karena itu, kalau tidak diberlakukan safeguard untuk impor barang jadi akan berdampak pada pelaku IKM konveksi.

Widia mencontohkan, salah satu yang paling terkena dampaknya adalah para IKM Cicalengka, yang terkenal sebagai salah satunkawasa IKM atau sentra produzesn kerudung terbesar di Jawa Barat. “Sekarang para pelaku IKM di sana terancam tutup usahanya,” ujarnya. 

Dikatakannya, kapasitas kemampuan produksi IKM kerudung di Cicalengka rata-rata mampu memproduksi kerudung sebanyak 2.000 kodi atau 40.000 pcs perbulannya per IKM.  Total IKM kerudung Cicalengka sebanyak 500 pelaku IKM. Jika dikalkulasikan, para pelaku IKM kerudung di Cicalengka mampu memproduksi sebanyak 240.000.000 pcs kerudung per tahun.

“Paling tidak sudah dapat mewakili sebagian besar kebutuhan kerudung di pasar domestik yang mana saat ini masih didominasi juga oleh kerudung atau scraf impor,” ungkapnya. [BCG]

]]> Asosiasi Pengusaha Industri Kecil Menengah Indonesia (APIKMI) meminta pemerintah memberlakukan safeguards untuk produk barang jadi (garment). Dengan kebijakan itu diharapkan  pelaku industri kecil menengah (IKM) di sektor garmen atau konveksi bisa bangkit. 

Sekjen APIKMI Widia Erlangga menceritakan, ada dua persoalan yang menyebabkan IKM sektor konveksi atau garmen sulit bersaing saat ini. Kedua masalah itu adalah melonjaknya harga bahan baku, dan gempuran impor produk barang jadi dari China dan Thailand. 

Menurut dia, melonjaknya harga bahan baku disebabkan antara lain pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pemberlakuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) atau Safeguards terhadap impor tekstil dan produk tekstil (TPT).

“Aturan yang bermaksud untuk melindungi industri tekstil dalam negeri itu ternyata berdampak pada ketimpangan supply dan demand bahan baku untuk pelaku IKM,” kata Widia dalam keterangan persnya, Rabu (24/3).

Meningkatnya impor barang jadi itu bisa dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Dari 2017-2019 terjadi peningkatan impor kerudung yang luar biasa dari 5 negara yaitu China, Turki, Malaysia, India dan Pakistan. Tahun 2017 jumlah impor mencapai  8,6 juta kilogram atau sebanyak 84,1 juta Pcs. Di tahun 2018 meningkat menjadi 12,9 juta kilogram atau sebanyak 125,2 juta Pcs, kemudian pada tahun 2019 sebesar 10,9 juta Kg atau sebanyak 105,6 juta Pcs. 

Dari data tersebut, Widia meminta pemerintah juga memberlakukan safeguard untuk barang jadi garment. Karena dapat terlihat angka impor yang masuk ke Indonesia untuk barang jadi kerudung atau scarf saja, jumlahnya begitu besar. 

Widia heran kenapa pemerintah, khususnya, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, tidak memberlakukan safeguards untuk barang jadi. Padahal serbuan impor barang jadi secara langsung dapat membunuh industri IKM garmen. 

Karena itu, ia berharap pemerintah memberlakukan safeguards untuk barang jadi. Agar proses produksi pelaku IKM garmen/konveksi kembali stabil dan harga jual yang ditawarkan ke konsumen tetap kompetitif.

“Pemerintah harus bertindak cepat, untuk menerbitkan kebijakan safeguards  barang jadi impor, agar situasi saat ini tidak dijadikan sebagai celah oleh segelintir pihak yang memanfaatkan keadaan,” ingat Widia.

Widia mengatakan, kebijakan tersebut dapat meringankan para pelaku IKM sektor konveksi atapun garment dan barang barang produksi lokal baik dari para pelaku IKM ataupun industri dalam negeri dapat menjadi primadona di pasar domestik negerinya sendiri.

Dia bilang, kerudung dijadikan sebagai contoh dikarenakan IKM yang memproduksi kerudung jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Karena itu, kalau tidak diberlakukan safeguard untuk impor barang jadi akan berdampak pada pelaku IKM konveksi.

Widia mencontohkan, salah satu yang paling terkena dampaknya adalah para IKM Cicalengka, yang terkenal sebagai salah satunkawasa IKM atau sentra produzesn kerudung terbesar di Jawa Barat. “Sekarang para pelaku IKM di sana terancam tutup usahanya,” ujarnya. 

Dikatakannya, kapasitas kemampuan produksi IKM kerudung di Cicalengka rata-rata mampu memproduksi kerudung sebanyak 2.000 kodi atau 40.000 pcs perbulannya per IKM.  Total IKM kerudung Cicalengka sebanyak 500 pelaku IKM. Jika dikalkulasikan, para pelaku IKM kerudung di Cicalengka mampu memproduksi sebanyak 240.000.000 pcs kerudung per tahun.

“Paling tidak sudah dapat mewakili sebagian besar kebutuhan kerudung di pasar domestik yang mana saat ini masih didominasi juga oleh kerudung atau scraf impor,” ungkapnya. [BCG]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories