Lengkapi Berkas Perkara, KPK Perpanjang Penahanan Dodi Reza Alex Noerdin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati nonaktif Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin, serta tiga tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa itu.

Ketiganya yakni Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy. Mereka ditahan lagi selama 40 hari ke depan.

“Terhitung mulai 5 November 2021 sampai dengan 14 Desember 2021,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Jumat (5/11).

Dijelaskan jubir berlatarbelakang jaksa itu, perpanjangan penahanan ini dilakukan karena penyidik masih memerlukan waktu untuk melengkapi berkas perkara para tersangka.

Dodi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Kavling C1. Sementara Herman, ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.

Kemudian Eddi Umari ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Sedangkan Suhandy ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih.

 

Dodi, Herman, dan Eddi dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, Suhandy dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [OKT]

]]> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati nonaktif Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin, serta tiga tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa itu.

Ketiganya yakni Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy. Mereka ditahan lagi selama 40 hari ke depan.

“Terhitung mulai 5 November 2021 sampai dengan 14 Desember 2021,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Jumat (5/11).

Dijelaskan jubir berlatarbelakang jaksa itu, perpanjangan penahanan ini dilakukan karena penyidik masih memerlukan waktu untuk melengkapi berkas perkara para tersangka.

Dodi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Kavling C1. Sementara Herman, ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.

Kemudian Eddi Umari ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Sedangkan Suhandy ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih.

 

Dodi, Herman, dan Eddi dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, Suhandy dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [OKT]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories