Lawan Hoaks, Rakyat Sehat, Ekonomi Bangkit Kembali .

Informasi bohong atau hoaks terkait vaksinasi dinilai mengganggu kelancaran program pemerintah tersebut. Sampai hari ini, sudah ada 150 hoaks terkait vaksinasi. Sebanyak 113 di antaranya sudah diproses kepolisian karena mengganggu program vaksinasi.

Tidak hanya proses penyelenggaraannya, namun juga berdampak pada aspek kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Untuk itulah pemerintah melakukan berbagai upaya dari hulu hingga ke hilir, seperti kerja-kerja kolaboratif, multi stakeholder atau kerja sama antara pemangku kepentingan, yang tujuannya untuk memberantas hoaks.

“Ada literasi digital, ada juga proses klarifikasi-klarifikasi. Baru bila itu sudah dilaksanakan, namun pada praktiknya masih ada kasus, mari kita gunakan pasal-pasal hukum. Ada Kominfo yang bisa melakukan pemblokiran atau kepolisian yang memproses para pelaku pembuatan hoaks,” ujar Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Donny Budi Utoyo, dalam dialog bertema “Hoax Dilawan Jangan Dibiarkan” yang diselenggarakan secara daring oleh KPCPEN, Selasa (30/3).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Presidium Mafindo Septiadji Eko Nugroho menyebutkan problem hoaks di Indonesia karena berbagai faktor, termasuk literasi digital yang dinilainya kurang.

Faktor lainnya yang membuat hoaks masih bebas berkeliaran di Indonesia adalah rasa percaya di antara masyarakat yang tergerus, termasuk kepercayaan masyarakat terhadap otoritas kesehatan.

“Soal trust ini membutuhkan partisipasi semua elemen masyarakat dan juga khususnya dari pemerintah bagaimana komunikasi itu bisa lebih baik, lebih merangkul dan lebih menjelaskan,” imbuhnya.

Vaksinasi adalah program yang saat ini menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di tanah air.

Pemerintah berencana memperbanyak sekaligus mempercepat program penyuntikan vaksin virus corona (SARS-CoV-2) untuk 181,5 juta penduduk di Tanah Air, untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus penyebab Covid-19.

Untuk itulah, masyarakat diminta agar saring sebelum sharing semua hal yang berkaitan dengan vaksinasi agar herd immunity dapat terbentuk sesuai dengan yang diharapkan, agar kesehatan negara segera pulih, sehingga ekonomi dapat segera bangkit. [NOV]

]]> .
Informasi bohong atau hoaks terkait vaksinasi dinilai mengganggu kelancaran program pemerintah tersebut. Sampai hari ini, sudah ada 150 hoaks terkait vaksinasi. Sebanyak 113 di antaranya sudah diproses kepolisian karena mengganggu program vaksinasi.

Tidak hanya proses penyelenggaraannya, namun juga berdampak pada aspek kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Untuk itulah pemerintah melakukan berbagai upaya dari hulu hingga ke hilir, seperti kerja-kerja kolaboratif, multi stakeholder atau kerja sama antara pemangku kepentingan, yang tujuannya untuk memberantas hoaks.

“Ada literasi digital, ada juga proses klarifikasi-klarifikasi. Baru bila itu sudah dilaksanakan, namun pada praktiknya masih ada kasus, mari kita gunakan pasal-pasal hukum. Ada Kominfo yang bisa melakukan pemblokiran atau kepolisian yang memproses para pelaku pembuatan hoaks,” ujar Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Donny Budi Utoyo, dalam dialog bertema “Hoax Dilawan Jangan Dibiarkan” yang diselenggarakan secara daring oleh KPCPEN, Selasa (30/3).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Presidium Mafindo Septiadji Eko Nugroho menyebutkan problem hoaks di Indonesia karena berbagai faktor, termasuk literasi digital yang dinilainya kurang.

Faktor lainnya yang membuat hoaks masih bebas berkeliaran di Indonesia adalah rasa percaya di antara masyarakat yang tergerus, termasuk kepercayaan masyarakat terhadap otoritas kesehatan.

“Soal trust ini membutuhkan partisipasi semua elemen masyarakat dan juga khususnya dari pemerintah bagaimana komunikasi itu bisa lebih baik, lebih merangkul dan lebih menjelaskan,” imbuhnya.

Vaksinasi adalah program yang saat ini menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di tanah air.

Pemerintah berencana memperbanyak sekaligus mempercepat program penyuntikan vaksin virus corona (SARS-CoV-2) untuk 181,5 juta penduduk di Tanah Air, untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus penyebab Covid-19.

Untuk itulah, masyarakat diminta agar saring sebelum sharing semua hal yang berkaitan dengan vaksinasi agar herd immunity dapat terbentuk sesuai dengan yang diharapkan, agar kesehatan negara segera pulih, sehingga ekonomi dapat segera bangkit. [NOV]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories