Larangan Mudik Lebaran 2021 Asal Penuhi Syarat, 5 Kriteria Ini Boleh Lakukan Perjalanan .

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), telah mengumumkan larangan mudik Lebaran bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai tanggal 6-17 Mei 2021. Demi menekan laju penyebaran Covid-19 dan memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi.

Sesuai Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriyah yang diteken Ketua Satgas Covid-19, peniadaan mudik dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik. Serta pelaku perjalanan dengan kepentingan mendesak untuk kepentingan non mudik, dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Orang yang bekerja/melakukan perjalanan dinas. 
  2. Kunjungan keluarga sakit
  3. Kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal
  4. Ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga
  5. Kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang

Mereka yang masuk dalam kriteria ini wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) sebagai persyaratan melakukan perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Pegawai instansi pemerintahan/Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMN/BUMD, prajurit TNI, dan anggota TNI, wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II, yang dilengkapi tandatangan basah/elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
  2. Pegawai swasta, wajib melampirkan izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik pimpinan perusahaan, serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
  3. Pekerja sektor informal, wajib melampirkan print out surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
  4. Masyarakat umum non pekerja, wajib melampirkan print out surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Surat izin perjalanan/SIKM tersebut berlaku secara individual, berlaku untuk satu kali perjalanan pergi-pulang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara, serta bersifat wajib bagi pelaku perjalanan berusia 17 tahun ke atas. [HES]

]]> .
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), telah mengumumkan larangan mudik Lebaran bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai tanggal 6-17 Mei 2021. Demi menekan laju penyebaran Covid-19 dan memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi.

Sesuai Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriyah yang diteken Ketua Satgas Covid-19, peniadaan mudik dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik. Serta pelaku perjalanan dengan kepentingan mendesak untuk kepentingan non mudik, dengan kriteria sebagai berikut:

Orang yang bekerja/melakukan perjalanan dinas. 
Kunjungan keluarga sakit
Kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal
Ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga
Kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang

Mereka yang masuk dalam kriteria ini wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) sebagai persyaratan melakukan perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pegawai instansi pemerintahan/Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMN/BUMD, prajurit TNI, dan anggota TNI, wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II, yang dilengkapi tandatangan basah/elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
Pegawai swasta, wajib melampirkan izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik pimpinan perusahaan, serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
Pekerja sektor informal, wajib melampirkan print out surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
Masyarakat umum non pekerja, wajib melampirkan print out surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Surat izin perjalanan/SIKM tersebut berlaku secara individual, berlaku untuk satu kali perjalanan pergi-pulang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara, serta bersifat wajib bagi pelaku perjalanan berusia 17 tahun ke atas. [HES]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories