Larangan Ekspor Batubara PDIP Memilih Jalan Oposisi

Sebagai partai pendukung Pemerintah, PDIP biasanya selalu mendukung berbagai kebijakan Presiden Jokowi. Namun, dalam urusan larangan ekspor batubara, Banteng memilih jalan oposisi. PDIP menilai kebijakan itu tak tepat dan terburu-buru.

Kebijakan penghentian sementara ekspor batubara ini sebenarnya sangat baik. Sebab, hal ini dilakukan untuk mengamankan pasokan batubara ke PLN, agar Indonesia tidak gelap-gulita. Banyak pihak mendukung kebijakan ini.

Di DPR, mayoritas juga mendukung kebijakan ini. Dari 9 fraksi yang ada, 7 menyatakan, yes. Bahkan, PKS dan Partai Demokrat, dua oposisi yang masih tersisa, juga menyatakan setuju dengan kebijakan Pemerintah itu. Namun, PDIP, sebagai pendukung utama Pemerintah, malah menyatakan, no.

Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Said Abdullah menilai, larangan ekspor batubara itu sangat mendadak. Sehingga berdampak tak baik terhadap iklim usaha. Padahal, kata dia, Presiden Jokowi rela melakukan banyak hal agar iklim usaha tumbuh subur. “Kebijakan seperti ini kita minta tidak terulang lagi di masa mendatang,” ujar Said, kemarin.

Hal serupa disampaikan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah. Kata dia, di saat pandemi ini, ekspor minerba, khususnya batubara mengalami peningkatan yang tajam. Ekspor ini memberikan dampak secara politik, ekonomi, dan geopolitik. “Kalau tiba-tiba ekspor ini dilarang, saya pikir Kementerian ESDM kurang bijaksana,” ucapnya.

Kata dia, kalau larangan ekspor ini ditujukan agar para pemilik tambang memenuhi kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO), seharusnya tidak disamaratakan pemberlakuannya. Dia merasa, Pemerintah perlu memilah dulu, mana perusahaan yang suka membangkang, mana perusahaan yang taat dengan kewajiban DMO. Karena itu, dia ingin larangan ini dibicarakan ulang.

“Saya pikir bisa dilihat data perusahaan mana yang saat ini tidak memiliki komitmen terkait suplai batubara untuk dalam negeri. Kalau semuanya digebyah-uyah (disamaratakan), ini juga tidak baik. Semua perusahaan tambang dianggap tidak memenuhi kewajiban mensuplai di dalam negeri, itu juga tidak baik,” ungkap Sekretaris Umum PP Bamusi ini.

 

Partai NasDem, yang juga partai koalisi Pemerintah, ikut tidak setuju dengan penghentian ekspor batubara ini. Hanya saja, suara penolakan NasDem tidak sekeras PDIP. 

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Ahmad Ali menyebut, ekspor batubara berdampak baik terhadap pendapatan negara. “Karena itu, kenapa Pemerintah tidak lebih memperketat pengaturan pembagian? Jadi, DMO-nya diatur supaya kemudian beberapa persen dari setiap produksi pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan) itu wajib melakukan penjualan dalam negeri untuk pemenuhan bahan baku dalam negeri, sisanya baru diekspor. Dua-duanya penting,” ujarnya.

Ali juga mempertanyakan apakah PLN dapat menampung semua batubara produksi dalam negeri selama larangan ekspor diberlakukan. Sementara itu, di sisi lain pengusaha ekspor batubara sudah membuat komitmen dengan pembeli di luar negeri.

Sikap PDIP yang memilih jalan oposisi itu menjadi obrolan warga Twitter. Sebagian pengguna heran kenapa partai yang mengusung Jokowi justru menilai kebijakan yang dikeluarkan Jokowi. 

“Berjuang untuk rakyat. Batubara untuk PLTU ditolak. Membela rakyat apa pengusaha. Gagal paham saya,” ujar @bonasfa. 

“Katanya konon kabarnya … PDIP partainya wong cilik & NKRI harga mati. Lha negara sedang butuh batubara untuk kebutuhan PLN kok nggak didukung,” timpal @jokondo_mukidi.

Sementara, akun @Ikadarrusman membandingkan sikap PDIP dengan partai lain. “7 Fraksi DPR Dukung Jokowi Larang Ekspor Batu Bara, PDIP Tegas Menolak!,” tulisnya. 

Sementara, pengamat ekonomi Ariston Tjendra berpendapat sama dengan PDIP. Menurutnya, larangan ekspor ini memang berdampak pada kinerja ekspor. Ia khawatir, neraca perdagangan yang selalu surplus, yang ditopang ekspor batubara, akan negatif. Dampaknya, bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah. “Saat ini, surplus neraca perdagangan amat bergantung pada ekspor komoditas yang harganya sedang melonjak,” katanya. [BCG]

]]> Sebagai partai pendukung Pemerintah, PDIP biasanya selalu mendukung berbagai kebijakan Presiden Jokowi. Namun, dalam urusan larangan ekspor batubara, Banteng memilih jalan oposisi. PDIP menilai kebijakan itu tak tepat dan terburu-buru.

Kebijakan penghentian sementara ekspor batubara ini sebenarnya sangat baik. Sebab, hal ini dilakukan untuk mengamankan pasokan batubara ke PLN, agar Indonesia tidak gelap-gulita. Banyak pihak mendukung kebijakan ini.

Di DPR, mayoritas juga mendukung kebijakan ini. Dari 9 fraksi yang ada, 7 menyatakan, yes. Bahkan, PKS dan Partai Demokrat, dua oposisi yang masih tersisa, juga menyatakan setuju dengan kebijakan Pemerintah itu. Namun, PDIP, sebagai pendukung utama Pemerintah, malah menyatakan, no.

Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Said Abdullah menilai, larangan ekspor batubara itu sangat mendadak. Sehingga berdampak tak baik terhadap iklim usaha. Padahal, kata dia, Presiden Jokowi rela melakukan banyak hal agar iklim usaha tumbuh subur. “Kebijakan seperti ini kita minta tidak terulang lagi di masa mendatang,” ujar Said, kemarin.

Hal serupa disampaikan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah. Kata dia, di saat pandemi ini, ekspor minerba, khususnya batubara mengalami peningkatan yang tajam. Ekspor ini memberikan dampak secara politik, ekonomi, dan geopolitik. “Kalau tiba-tiba ekspor ini dilarang, saya pikir Kementerian ESDM kurang bijaksana,” ucapnya.

Kata dia, kalau larangan ekspor ini ditujukan agar para pemilik tambang memenuhi kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO), seharusnya tidak disamaratakan pemberlakuannya. Dia merasa, Pemerintah perlu memilah dulu, mana perusahaan yang suka membangkang, mana perusahaan yang taat dengan kewajiban DMO. Karena itu, dia ingin larangan ini dibicarakan ulang.

“Saya pikir bisa dilihat data perusahaan mana yang saat ini tidak memiliki komitmen terkait suplai batubara untuk dalam negeri. Kalau semuanya digebyah-uyah (disamaratakan), ini juga tidak baik. Semua perusahaan tambang dianggap tidak memenuhi kewajiban mensuplai di dalam negeri, itu juga tidak baik,” ungkap Sekretaris Umum PP Bamusi ini.

 

Partai NasDem, yang juga partai koalisi Pemerintah, ikut tidak setuju dengan penghentian ekspor batubara ini. Hanya saja, suara penolakan NasDem tidak sekeras PDIP. 

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Ahmad Ali menyebut, ekspor batubara berdampak baik terhadap pendapatan negara. “Karena itu, kenapa Pemerintah tidak lebih memperketat pengaturan pembagian? Jadi, DMO-nya diatur supaya kemudian beberapa persen dari setiap produksi pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan) itu wajib melakukan penjualan dalam negeri untuk pemenuhan bahan baku dalam negeri, sisanya baru diekspor. Dua-duanya penting,” ujarnya.

Ali juga mempertanyakan apakah PLN dapat menampung semua batubara produksi dalam negeri selama larangan ekspor diberlakukan. Sementara itu, di sisi lain pengusaha ekspor batubara sudah membuat komitmen dengan pembeli di luar negeri.

Sikap PDIP yang memilih jalan oposisi itu menjadi obrolan warga Twitter. Sebagian pengguna heran kenapa partai yang mengusung Jokowi justru menilai kebijakan yang dikeluarkan Jokowi. 

“Berjuang untuk rakyat. Batubara untuk PLTU ditolak. Membela rakyat apa pengusaha. Gagal paham saya,” ujar @bonasfa. 

“Katanya konon kabarnya … PDIP partainya wong cilik & NKRI harga mati. Lha negara sedang butuh batubara untuk kebutuhan PLN kok nggak didukung,” timpal @jokondo_mukidi.

Sementara, akun @Ikadarrusman membandingkan sikap PDIP dengan partai lain. “7 Fraksi DPR Dukung Jokowi Larang Ekspor Batu Bara, PDIP Tegas Menolak!,” tulisnya. 

Sementara, pengamat ekonomi Ariston Tjendra berpendapat sama dengan PDIP. Menurutnya, larangan ekspor ini memang berdampak pada kinerja ekspor. Ia khawatir, neraca perdagangan yang selalu surplus, yang ditopang ekspor batubara, akan negatif. Dampaknya, bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah. “Saat ini, surplus neraca perdagangan amat bergantung pada ekspor komoditas yang harganya sedang melonjak,” katanya. [BCG]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories