Lapak E-Commerce Dibanjiri Produk Asing Darmadi Minta Road Map UMKM Segera Disusun .

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto khawatir maraknya produk-produk asing yang diperdagangkan secara bebas di berbagai perusahaan e-commerce bakal mematikan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Ia meminta pemerintah memberikan kebijakan yang tidak hanya mampu memproteksi para pelaku UMKM dalam negeri tapi mampu meningkatkan daya saing di tengah persaingan global yang makin ketat ini.

“Sekarang yang di e-commerce itu kan banyak (produk) asing. Pemerintah sudah menurunkan pajaknya yang semula (kena pajak produk asing) 75 dollar (Amerika Serikat), menjadi 3 dollar. Tapi ternyata masih merajalela. Di online-online yang gede itu kan masih banyak jual produk-produk luar. Makanya muncul hastag seller asing bunuh UMKM,” kata Darmadi di Jakarta, Minggu (21/2).

Menurutnya, jika pemerintah serius mau memproteksi produk-produk lokal, harusnya regulasi yang dibuat tidak hanya memperketat masuknya produk asing dalam negeri tapi juga bisa memberikan stimulus terhadap kelangsungan UMKM.

Darmadi mengatakan dalam hal ini pemerintah menginstruksikan kepada setiap kementerian, lembaga dan institusi untuk memprioritaskan belanja anggarannya untuk produk-produk UMKM.

“Jangan beli produk-produk perusahaan-perusahaan besar apalagi produk asing. Regulasinya juga jangan sampai malah mempersulit UMKM ,” tuturnya.

Politisi PDIP ini khawatir merebaknya produk luar negeri akan berdampak panjang bagi pelaku usaha lokal. Ia mengingatkan dengan murahnya barang impor dengan model-model yang lebih baik pula, akan mengancam kelangsungan hidup pelaku UMKM.

Makin banyak UMKM yang gulung tikar tentu saja akan mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Untuk itu, Darmadi juga berharap platform-platform e commerce yang ada di tanah air memberikan porsi yang lebih kepada produk-produk UMKM dalam negeri.

“Ini penting agar produk-produk UMKM tersalurkan dengan maksimal. Platform e commerce kita juga mesti membatasi produk dari luar. Itu makanya perlu ada regulasi yang mengatur ini semua,” tegasnya.

Nantinya, lanjut dia, regulasi yang dirancang, penekannya tidak hanya pada aspek penerimaan negara dari sisi pajak saja, namun bagaimana agar pemerintah mempunyai blue print untuk peningkatan daya saing.

 

Sayangnya, kata dia, sampai saat ini pemerintah belum memiliki blue print atau road map peningkatan daya saing bagi pelaku UMKM. Sebab selama ini, kebijakan yang diarahkan selama ini tidak fokus lantaran terlalu banyak kementerian dan lembaga yang ikut menangani UMKM.

Darmadi menilai program blue print ini bisa memastikan produk-produk lokal tetap terlindungi dan mencegah jangan sampai produk UMKM terdelusi oleh produk-produk asing karena kalah bersaing.

“Ke depan yang mengurus UMKM itu disatukan saja, jangan tersebar. Disatukan di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Kenapa? supaya Kementerian Koperasi dan UMKM ini juga punya dana yang besar untuk peningkatan pelatihan dan penumbuhan daya saing UMKM,” katanya.

Cuma masalahnya, sambung politisi daerah pemilihan DKI Jakarta ini, anggaran Kementerian yang dipimpin oleh Teten Masduki terus mengalami penurunan. Untuk tahun anggaran 2021 saja, pemerintah mengalokasikan Rp 900 miliar lebih untuk Kementerian Koperasi dan UMKM.

Darmadi mengatakan saat ini UMKM sangat membutuhkan komitmen dari pemerintah untuk menumbuhkan daya saing UMKM. “Komitmen itu bisa diawali dengan mengarahkan setiap anggaran belanja kementerian/lembaga, pemerintah daerah, utamanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk lebih memprioritaskan produk UMKM,” pungkasnya. [KAL]

]]> .
Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto khawatir maraknya produk-produk asing yang diperdagangkan secara bebas di berbagai perusahaan e-commerce bakal mematikan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Ia meminta pemerintah memberikan kebijakan yang tidak hanya mampu memproteksi para pelaku UMKM dalam negeri tapi mampu meningkatkan daya saing di tengah persaingan global yang makin ketat ini.

“Sekarang yang di e-commerce itu kan banyak (produk) asing. Pemerintah sudah menurunkan pajaknya yang semula (kena pajak produk asing) 75 dollar (Amerika Serikat), menjadi 3 dollar. Tapi ternyata masih merajalela. Di online-online yang gede itu kan masih banyak jual produk-produk luar. Makanya muncul hastag seller asing bunuh UMKM,” kata Darmadi di Jakarta, Minggu (21/2).

Menurutnya, jika pemerintah serius mau memproteksi produk-produk lokal, harusnya regulasi yang dibuat tidak hanya memperketat masuknya produk asing dalam negeri tapi juga bisa memberikan stimulus terhadap kelangsungan UMKM.

Darmadi mengatakan dalam hal ini pemerintah menginstruksikan kepada setiap kementerian, lembaga dan institusi untuk memprioritaskan belanja anggarannya untuk produk-produk UMKM.

“Jangan beli produk-produk perusahaan-perusahaan besar apalagi produk asing. Regulasinya juga jangan sampai malah mempersulit UMKM ,” tuturnya.

Politisi PDIP ini khawatir merebaknya produk luar negeri akan berdampak panjang bagi pelaku usaha lokal. Ia mengingatkan dengan murahnya barang impor dengan model-model yang lebih baik pula, akan mengancam kelangsungan hidup pelaku UMKM.

Makin banyak UMKM yang gulung tikar tentu saja akan mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Untuk itu, Darmadi juga berharap platform-platform e commerce yang ada di tanah air memberikan porsi yang lebih kepada produk-produk UMKM dalam negeri.

“Ini penting agar produk-produk UMKM tersalurkan dengan maksimal. Platform e commerce kita juga mesti membatasi produk dari luar. Itu makanya perlu ada regulasi yang mengatur ini semua,” tegasnya.

Nantinya, lanjut dia, regulasi yang dirancang, penekannya tidak hanya pada aspek penerimaan negara dari sisi pajak saja, namun bagaimana agar pemerintah mempunyai blue print untuk peningkatan daya saing.

 

Sayangnya, kata dia, sampai saat ini pemerintah belum memiliki blue print atau road map peningkatan daya saing bagi pelaku UMKM. Sebab selama ini, kebijakan yang diarahkan selama ini tidak fokus lantaran terlalu banyak kementerian dan lembaga yang ikut menangani UMKM.

Darmadi menilai program blue print ini bisa memastikan produk-produk lokal tetap terlindungi dan mencegah jangan sampai produk UMKM terdelusi oleh produk-produk asing karena kalah bersaing.

“Ke depan yang mengurus UMKM itu disatukan saja, jangan tersebar. Disatukan di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Kenapa? supaya Kementerian Koperasi dan UMKM ini juga punya dana yang besar untuk peningkatan pelatihan dan penumbuhan daya saing UMKM,” katanya.

Cuma masalahnya, sambung politisi daerah pemilihan DKI Jakarta ini, anggaran Kementerian yang dipimpin oleh Teten Masduki terus mengalami penurunan. Untuk tahun anggaran 2021 saja, pemerintah mengalokasikan Rp 900 miliar lebih untuk Kementerian Koperasi dan UMKM.

Darmadi mengatakan saat ini UMKM sangat membutuhkan komitmen dari pemerintah untuk menumbuhkan daya saing UMKM. “Komitmen itu bisa diawali dengan mengarahkan setiap anggaran belanja kementerian/lembaga, pemerintah daerah, utamanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk lebih memprioritaskan produk UMKM,” pungkasnya. [KAL]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories