Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca, Airlangga Gandeng OECD .

Pemerintah Indonesia dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) giat melakukan kerja sama untuk memperkuat praktik tata kelola pemerintahan serta bertukar pengalaman di berbagai bidang lainnya. Salah satunya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Di awal 2019, Delegasi Indonesia diundang ke Kantor Pusat OECD di Paris dalam rangka pengembangan sektor energi bersih di negara-negara berkembang. Kemudian di akhir 2019, Pemerintah Indonesia dan OECD secara resmi meluncurkan Program Clean Energy Finance and Investment Mobilisation (CEFIM) Indonesia.

Salah satu kegiatan utama Program CEFIM Indonesia yaitu penyusunan Clean Energy Finance and Investment (CEFI) Policy Review of Indonesia yang telah selesai dan siap untuk diluncurkan. Laporan tersebut memuat sejumlah rekomendasi implementatif bagi Indonesia guna mendukung upaya pengurangan emisi GRK serta mempercepat transisi energi bersih dan berkelanjutan Indonesia.

“Saya mengapresiasi OECD yang telah menyusun laporan ini, yang secara komprehensif menggambarkan tantangan dan peluang untuk meningkatkan pembiayaan dan investasi energi bersih di Indonesia,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya di acara webinar peluncuran laporan Tinjauan OECD terhadap Pembiayaan dan Investasi Energi Bersih Indonesia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (28/6)

Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29 persen di 2030 yang sejalan dengan konsep pemulihan dan pembangunan yang lebih baik menemui momentumnya. Pasalnya, saat ini merupakan kesempatan terbaik berkolaborasi dengan komunitas global untuk mengatasi dampak perubahan iklim di Indonesia.

Menurut Airlangga, mengubah komitmen menjadi rangkaian aksi membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar, tidak hanya sekadar mengandalkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Indonesia harus memiliki fokus strategi yang bukan saja dapat mengurangi tingkat emisi, tetapi juga untuk membuka dan mengoptimalkan potensi energi bersih yang ketersediaannya melimpah untuk menarik investasi.

“Dibutuhkan sinergi para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan semua tantangan sehingga pada akhirnya dapat mempercepat pembiayaan dan investasi energi bersih di Indonesia,” ucap Airlangga.

Dalam mendukung pembiayaan infrastruktur strategis termasuk energi bersih, kata Airlangga, pemerintah mendirikan Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) dan juga menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dirancang untuk menarik lebih banyak investasi. Sistem baru Online Single Submission (OSS) yang akan diluncurkan juga diharapkan dapat memperbaiki tingkat kemudahan berusaha.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga menyampaikan berbagai upaya pemerintah dalam mengatasi tantangan pandemi Covid-19. Di antaranya melalui pemberian program bantuan sosial, insentif untuk aktivitas bisnis UMKM dan korporasi, peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui Kartu Prakerja. 

Sementara itu program vaksinasi yang dijadikan sebagai game changer terus dioptimalkan dan telah berhasil mencapai angka tertinggi 1,3 juta dosis pada 26 Juni 2021. Airlangga juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kontribusi pihak-pihak yang turut berperan dalam penyelesaian laporan tersebut. 

Airlangga berharap, OECD tidak hanya berhenti di pemberian rekomendasi, tapi juga dapat terus memberikan dukungannya terutama dalam hal berbagi praktik dan pengalaman terbaik serta memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Yang terpenting, saya mendorong negara-negara OECD untuk yakin dalam membiayai dan berinvestasi di proyek energi bersih di Indonesia, saya harap semua pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif untuk mempercepat pembangunan rendah karbon di Indonesia,” pungkas  Airlangga.

Turut hadir dalam acara webinar ini di antaranya Duta Besar Denmark Lars Bo Larsen, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann, serta pejabat eselon I dari Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM dan Kementerian LHK. [DIT]

]]> .
Pemerintah Indonesia dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) giat melakukan kerja sama untuk memperkuat praktik tata kelola pemerintahan serta bertukar pengalaman di berbagai bidang lainnya. Salah satunya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Di awal 2019, Delegasi Indonesia diundang ke Kantor Pusat OECD di Paris dalam rangka pengembangan sektor energi bersih di negara-negara berkembang. Kemudian di akhir 2019, Pemerintah Indonesia dan OECD secara resmi meluncurkan Program Clean Energy Finance and Investment Mobilisation (CEFIM) Indonesia.

Salah satu kegiatan utama Program CEFIM Indonesia yaitu penyusunan Clean Energy Finance and Investment (CEFI) Policy Review of Indonesia yang telah selesai dan siap untuk diluncurkan. Laporan tersebut memuat sejumlah rekomendasi implementatif bagi Indonesia guna mendukung upaya pengurangan emisi GRK serta mempercepat transisi energi bersih dan berkelanjutan Indonesia.

“Saya mengapresiasi OECD yang telah menyusun laporan ini, yang secara komprehensif menggambarkan tantangan dan peluang untuk meningkatkan pembiayaan dan investasi energi bersih di Indonesia,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya di acara webinar peluncuran laporan Tinjauan OECD terhadap Pembiayaan dan Investasi Energi Bersih Indonesia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (28/6)

Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29 persen di 2030 yang sejalan dengan konsep pemulihan dan pembangunan yang lebih baik menemui momentumnya. Pasalnya, saat ini merupakan kesempatan terbaik berkolaborasi dengan komunitas global untuk mengatasi dampak perubahan iklim di Indonesia.

Menurut Airlangga, mengubah komitmen menjadi rangkaian aksi membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar, tidak hanya sekadar mengandalkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Indonesia harus memiliki fokus strategi yang bukan saja dapat mengurangi tingkat emisi, tetapi juga untuk membuka dan mengoptimalkan potensi energi bersih yang ketersediaannya melimpah untuk menarik investasi.

“Dibutuhkan sinergi para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan semua tantangan sehingga pada akhirnya dapat mempercepat pembiayaan dan investasi energi bersih di Indonesia,” ucap Airlangga.

Dalam mendukung pembiayaan infrastruktur strategis termasuk energi bersih, kata Airlangga, pemerintah mendirikan Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) dan juga menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dirancang untuk menarik lebih banyak investasi. Sistem baru Online Single Submission (OSS) yang akan diluncurkan juga diharapkan dapat memperbaiki tingkat kemudahan berusaha.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga menyampaikan berbagai upaya pemerintah dalam mengatasi tantangan pandemi Covid-19. Di antaranya melalui pemberian program bantuan sosial, insentif untuk aktivitas bisnis UMKM dan korporasi, peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui Kartu Prakerja. 

Sementara itu program vaksinasi yang dijadikan sebagai game changer terus dioptimalkan dan telah berhasil mencapai angka tertinggi 1,3 juta dosis pada 26 Juni 2021. Airlangga juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kontribusi pihak-pihak yang turut berperan dalam penyelesaian laporan tersebut. 

Airlangga berharap, OECD tidak hanya berhenti di pemberian rekomendasi, tapi juga dapat terus memberikan dukungannya terutama dalam hal berbagi praktik dan pengalaman terbaik serta memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Yang terpenting, saya mendorong negara-negara OECD untuk yakin dalam membiayai dan berinvestasi di proyek energi bersih di Indonesia, saya harap semua pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif untuk mempercepat pembangunan rendah karbon di Indonesia,” pungkas  Airlangga.

Turut hadir dalam acara webinar ini di antaranya Duta Besar Denmark Lars Bo Larsen, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann, serta pejabat eselon I dari Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM dan Kementerian LHK. [DIT]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories