KUR Dan Dukungan BUMN Kebut UMKM Naik Kelas

Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbukti mempercepat Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) naik kelas. Ke depan diharapkan makin banyak lagi pelaku usaha kecil dapat dukungan perusahaan pelat merah.

Pendapat itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny. Menurutnya, atas kontribusi BUMN, korporasi besar, dan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), UMKM bisa semakin cepat naik level.

Dia memuji, tangan dingin Menteri BUMN Erick Thohir, mensinergikan UMKM dan perusahaan pelat merah, menuai hasil positif untuk kemajuan UMKM di Tanah Air.

“Menjadikan UMKM mitra bisnis BUMN membuat harga diri UMKM meningkat. Hal ini tentu dapat memperkokoh perekonomian nasional. Sehingga pendekatannya tak sekadar kucuran dana atau kredit UMKM,” ucapnya kepada Rakyat Merdeka.

Hermawati berharap, ke depan pemberian KUR oleh BUMN menjaring lebih banyak pelaku usaha skala mikro. Pasalnya, masih banyak pelaku usaha mikro yang membutuhkan bantuan modal. Selain itu, BUMN harus terus memberikan pendampingan.

Karena jika tidak, pelaku usaha mikro penerima KUR akan sulit untuk naik kelas.

Ia juga berharap momen Indonesia sebagai Presidensi G20 bisa menemukan dan mengatasi berbagai Pekerjaan Rumah (PR) UMKM. Misalnya, berkaitan dengan penyediaan bahan baku produksi UMKM supaya lebih berkesinambungan. Menurutnya, pemenuhan itu memerlukan peran korporasi.

Untuk itu, Hermawati mendorong Pemerintah memberikan insentif yang lebih menarik bagi pelaku usaha berskala besar. Ini supaya perusahaan besar tersebut lebih terdorong melakukan pembinaan dan kolaborasi dengan UMKM.

Sebenarnya, sambung dia, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sudah membuat aturan mewajibkan perusahaan besar untuk bersinergi dengan pelaku UMKM. Bahkan diberikan reward seperti pengurangan bea atau pajak.

 

“Tapi menurut saya, diskon pajak atau bea masuk barang tidak signifikan memangkas ongkos produksi perusahaan besar. Jadi harus ada reward yang berdampak besar dalam hal produksi mereka,” sarannya.

Sebelumnya, Menteri Erick bilang, KUR yang disalurkan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) memiliki kontribusi besar.

Erick merinci, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp 104,5 triliun untuk 2,7 juta pelaku UMKM hingga Mei 2022. Atau 41,12 persen dari target breakdown Pemerintah di tahun ini (Januari-Mei) yang sebesar Rp 254,1 triliun kepada BRI.

Kemudian Bank Mandiri, telah menyalurkan KUR sebesar Rp 16,85 triliun kepada lebih dari 156 ribu debitur hingga Mei 2022.

Angka tersebut meningkat 7,51 persen jika dibandingkan Mei 2021. Selanjutnya, BNI telah menyalurkan pertumbuhan KUR 13 persen year on year (yoy), menjadi Rp 13,6 triliun pada Mei 2022.

Alhamdulillah upaya kami membuka lapangan kerja mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Tentu kolaborasi dari setiap elemen, sangat membantu BUMN berkontribusi nyata dalam perekonomian bangsa,” jelas Erick di Jakarta, Senin (11/7).

Erick mewanti-wanti BUMN agar tak berpuas diri atas capaian itu. Karena, Pemerintah berkomitmen terus meningkatkan porsi pembiayaan kepada UMKM, sehingga akan berdampak langsung pada peningkatan lapangan kerja baru.

Namun harus diakui, dari sisi pembiayaan, pada porsi pembiayaan untuk UMKM di Indonesia baru sekitar 20 persen. Atau masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Seperti Singapura sebesar 39 persen, Malaysia dan Thailand sebesar 50 persen, atau dengan Jepang yang mencapai 65 persen, dan Korea Selatan dengan 80 persen.

“Seiring dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menargetkan pembiayaan perbankan untuk sektor UMKM mencapai 30 persen pada 2024 dan terus meningkat hingga 50 persen,” ujarnya.

Presiden Jokowi, tegas Erick, beberapa kali menekankan pentingnya keberpihakan terhadap UMKM. Hal ini karena 52 persen dari 57 juta pelaku UMKM belum memiliki akses pembiayaan formal.

 

Untuk itu, Bos Mahaka Group ini meminta holding BUMN ultra mikro yang digawangi BRI, PNM, dan Pegadaian, tidak sekadar membantu pembiayaan. Namun ikut mendampingi pelaku UMKM, agar mampu beradaptasi dengan perubahan model bisnis pasca pandemi Covid-19.

Menurut Erick, hanya 12,5 persen UMKM yang tak terdampak pandemi. Hal ini lantaran mereka mampu manfaatkan digitalisasi dalam menjual produk. Sementara 87,5 persen UMKM lainnya mengalami tekanan besar akibat pandemi.

Ia juga telah meminta holding ultra mikro memberikan kemudahan dan kecepatan layanan dalam membantu para pelaku UMKM terdampak pandemi. Khususnya melalui sinergi colocation dengan akses bunga lebih rendah, dan layanan yang lebih baik.

“Kita harapkan upaya ini dapat membawa pelaku UMKM semakin naik kelas dan bisa bisa bersaing dengan negara tetangga,” tegasnya.

Permudah NIB

Tak hanya menyalurkan KUR, BRI menjalankan berbagai inisiatif untuk memberdayakan dan mengembangkan pelaku UMKM.

Seperti diketahui, segmen ini menjadi salah satu penopang utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan BRI Agus Noorsanto mengatakan, BRI akan terus hadir untuk mendampingi para pelaku UMKM agar naik kelas.

“Perseroan terbuka untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Terutama dalam mendukung UMKM mengembangkan dan meningkatkan kapasitas usahanya,” ucap Agus dalam keterangan persnya, Rabu (13/7).

Diketahui, sebanyak 125 nasabah BRI mengikuti acara pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB), yang sekaligus merupakan sosialisasi pendaftaran izin usaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS).

NIB berlaku sebagai legalitas, Standar Nasional Indonesia (SNI), serta Sertifikat Jaminan Produk Halal (SJPH) bagi pelaku usaha yang produk atau jasanya wajib SNI dan halal. ■

]]> Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbukti mempercepat Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) naik kelas. Ke depan diharapkan makin banyak lagi pelaku usaha kecil dapat dukungan perusahaan pelat merah.

Pendapat itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny. Menurutnya, atas kontribusi BUMN, korporasi besar, dan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), UMKM bisa semakin cepat naik level.

Dia memuji, tangan dingin Menteri BUMN Erick Thohir, mensinergikan UMKM dan perusahaan pelat merah, menuai hasil positif untuk kemajuan UMKM di Tanah Air.

“Menjadikan UMKM mitra bisnis BUMN membuat harga diri UMKM meningkat. Hal ini tentu dapat memperkokoh perekonomian nasional. Sehingga pendekatannya tak sekadar kucuran dana atau kredit UMKM,” ucapnya kepada Rakyat Merdeka.

Hermawati berharap, ke depan pemberian KUR oleh BUMN menjaring lebih banyak pelaku usaha skala mikro. Pasalnya, masih banyak pelaku usaha mikro yang membutuhkan bantuan modal. Selain itu, BUMN harus terus memberikan pendampingan.

Karena jika tidak, pelaku usaha mikro penerima KUR akan sulit untuk naik kelas.

Ia juga berharap momen Indonesia sebagai Presidensi G20 bisa menemukan dan mengatasi berbagai Pekerjaan Rumah (PR) UMKM. Misalnya, berkaitan dengan penyediaan bahan baku produksi UMKM supaya lebih berkesinambungan. Menurutnya, pemenuhan itu memerlukan peran korporasi.

Untuk itu, Hermawati mendorong Pemerintah memberikan insentif yang lebih menarik bagi pelaku usaha berskala besar. Ini supaya perusahaan besar tersebut lebih terdorong melakukan pembinaan dan kolaborasi dengan UMKM.

Sebenarnya, sambung dia, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sudah membuat aturan mewajibkan perusahaan besar untuk bersinergi dengan pelaku UMKM. Bahkan diberikan reward seperti pengurangan bea atau pajak.

 

“Tapi menurut saya, diskon pajak atau bea masuk barang tidak signifikan memangkas ongkos produksi perusahaan besar. Jadi harus ada reward yang berdampak besar dalam hal produksi mereka,” sarannya.

Sebelumnya, Menteri Erick bilang, KUR yang disalurkan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) memiliki kontribusi besar.

Erick merinci, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp 104,5 triliun untuk 2,7 juta pelaku UMKM hingga Mei 2022. Atau 41,12 persen dari target breakdown Pemerintah di tahun ini (Januari-Mei) yang sebesar Rp 254,1 triliun kepada BRI.

Kemudian Bank Mandiri, telah menyalurkan KUR sebesar Rp 16,85 triliun kepada lebih dari 156 ribu debitur hingga Mei 2022.

Angka tersebut meningkat 7,51 persen jika dibandingkan Mei 2021. Selanjutnya, BNI telah menyalurkan pertumbuhan KUR 13 persen year on year (yoy), menjadi Rp 13,6 triliun pada Mei 2022.

“Alhamdulillah upaya kami membuka lapangan kerja mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Tentu kolaborasi dari setiap elemen, sangat membantu BUMN berkontribusi nyata dalam perekonomian bangsa,” jelas Erick di Jakarta, Senin (11/7).

Erick mewanti-wanti BUMN agar tak berpuas diri atas capaian itu. Karena, Pemerintah berkomitmen terus meningkatkan porsi pembiayaan kepada UMKM, sehingga akan berdampak langsung pada peningkatan lapangan kerja baru.

Namun harus diakui, dari sisi pembiayaan, pada porsi pembiayaan untuk UMKM di Indonesia baru sekitar 20 persen. Atau masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Seperti Singapura sebesar 39 persen, Malaysia dan Thailand sebesar 50 persen, atau dengan Jepang yang mencapai 65 persen, dan Korea Selatan dengan 80 persen.

“Seiring dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menargetkan pembiayaan perbankan untuk sektor UMKM mencapai 30 persen pada 2024 dan terus meningkat hingga 50 persen,” ujarnya.

Presiden Jokowi, tegas Erick, beberapa kali menekankan pentingnya keberpihakan terhadap UMKM. Hal ini karena 52 persen dari 57 juta pelaku UMKM belum memiliki akses pembiayaan formal.

 

Untuk itu, Bos Mahaka Group ini meminta holding BUMN ultra mikro yang digawangi BRI, PNM, dan Pegadaian, tidak sekadar membantu pembiayaan. Namun ikut mendampingi pelaku UMKM, agar mampu beradaptasi dengan perubahan model bisnis pasca pandemi Covid-19.

Menurut Erick, hanya 12,5 persen UMKM yang tak terdampak pandemi. Hal ini lantaran mereka mampu manfaatkan digitalisasi dalam menjual produk. Sementara 87,5 persen UMKM lainnya mengalami tekanan besar akibat pandemi.

Ia juga telah meminta holding ultra mikro memberikan kemudahan dan kecepatan layanan dalam membantu para pelaku UMKM terdampak pandemi. Khususnya melalui sinergi colocation dengan akses bunga lebih rendah, dan layanan yang lebih baik.

“Kita harapkan upaya ini dapat membawa pelaku UMKM semakin naik kelas dan bisa bisa bersaing dengan negara tetangga,” tegasnya.

Permudah NIB

Tak hanya menyalurkan KUR, BRI menjalankan berbagai inisiatif untuk memberdayakan dan mengembangkan pelaku UMKM.

Seperti diketahui, segmen ini menjadi salah satu penopang utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan BRI Agus Noorsanto mengatakan, BRI akan terus hadir untuk mendampingi para pelaku UMKM agar naik kelas.

“Perseroan terbuka untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Terutama dalam mendukung UMKM mengembangkan dan meningkatkan kapasitas usahanya,” ucap Agus dalam keterangan persnya, Rabu (13/7).

Diketahui, sebanyak 125 nasabah BRI mengikuti acara pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB), yang sekaligus merupakan sosialisasi pendaftaran izin usaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS).

NIB berlaku sebagai legalitas, Standar Nasional Indonesia (SNI), serta Sertifikat Jaminan Produk Halal (SJPH) bagi pelaku usaha yang produk atau jasanya wajib SNI dan halal. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories