Kudeta Terhadap AHY Bukan Sandiwara Demokrat: Indonesia Lagi Beneran Genting

Partai Demokrat menegaskan, upaya kudeta yang terjadi atas kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) benar dan nyata. Bukan drama politik.

“Kalau memang menghamba kepada kekuasaan, setidaknya janganlah kemudian menjadi intelektual tukang stempel maunya pemerintah ataupun pesanan pihak-pihak tertentu,” ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan (Bakomstra DPP) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada Rakyat Merdeka, Senin (15/3).

Menurutnya, demokrasi Indonesia saat ini sedang genting. Salah satu indikasinya adalah adanya upaya kudeta kepemimpinan AHY yang dinamainya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD). “Perilaku segerombolan pelaku GPK-PD berselingkuh dengan kekuasaan,” tudingnya.

Dengan demikian, kata dia, tudingan kisruh di Partai Demokrat adalah drama politik untuk mendongkrak elektabilitas adalah tidak benar. Apalagi, saat ini popularitas partai non­pemerintah ini justru sedang naik secara elektabilitas di sejumlah hasil survei politik.

Dijelaskan, berbagai upaya Demokrat yang kini berujung kepada gugatan hukum kepada kelompok Kongres Luar Biasa (KLB) Sumatera Utara, tidak hanya untuk kepentingan partai, melainkan menyelamatkan demokrasi Indonesia.

Herzaky mempertanyakan, apakah sekelompok orang yang tidak berhak, diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan politik yang diklaim sebagai KLB dan mengklaim Ketua Umum Baru? Padahal, yang hadir bukanlah pemilik suara yang sah, dan ada orang dalam Istana.

“Lalu, tanpa izin dari pihak berwenang, di tengah musim Covid-19, tetap bisa menggelar kegiatan dengan peserta ratusan orang, tanpa dibubarkan oleh pihak berwenang,” ketusnya.

Politisi jebolan Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan, saat ini perilaku penyalahgunaan kekuasaan yang bisa meluluhlantakkan demokrasi telah terang benderang terjadi. Aktornya, oknum kekuasaan bersama antek-anteknya, mantan kader Demokrat, melalui GPK-PD.

“Kesewenang-wenangan kekuasaan yang ditunjukkan secara nyata ini, secara brutal telah memperkosa demokrasi, menafikan etika, norma, ke­patutan, dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Lalu, masih ada saja yang berpikir ini drama politik?” tutupnya. [BSH]

]]> Partai Demokrat menegaskan, upaya kudeta yang terjadi atas kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) benar dan nyata. Bukan drama politik.

“Kalau memang menghamba kepada kekuasaan, setidaknya janganlah kemudian menjadi intelektual tukang stempel maunya pemerintah ataupun pesanan pihak-pihak tertentu,” ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan (Bakomstra DPP) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada Rakyat Merdeka, Senin (15/3).

Menurutnya, demokrasi Indonesia saat ini sedang genting. Salah satu indikasinya adalah adanya upaya kudeta kepemimpinan AHY yang dinamainya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD). “Perilaku segerombolan pelaku GPK-PD berselingkuh dengan kekuasaan,” tudingnya.

Dengan demikian, kata dia, tudingan kisruh di Partai Demokrat adalah drama politik untuk mendongkrak elektabilitas adalah tidak benar. Apalagi, saat ini popularitas partai non­pemerintah ini justru sedang naik secara elektabilitas di sejumlah hasil survei politik.

Dijelaskan, berbagai upaya Demokrat yang kini berujung kepada gugatan hukum kepada kelompok Kongres Luar Biasa (KLB) Sumatera Utara, tidak hanya untuk kepentingan partai, melainkan menyelamatkan demokrasi Indonesia.

Herzaky mempertanyakan, apakah sekelompok orang yang tidak berhak, diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan politik yang diklaim sebagai KLB dan mengklaim Ketua Umum Baru? Padahal, yang hadir bukanlah pemilik suara yang sah, dan ada orang dalam Istana.

“Lalu, tanpa izin dari pihak berwenang, di tengah musim Covid-19, tetap bisa menggelar kegiatan dengan peserta ratusan orang, tanpa dibubarkan oleh pihak berwenang,” ketusnya.

Politisi jebolan Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan, saat ini perilaku penyalahgunaan kekuasaan yang bisa meluluhlantakkan demokrasi telah terang benderang terjadi. Aktornya, oknum kekuasaan bersama antek-anteknya, mantan kader Demokrat, melalui GPK-PD.

“Kesewenang-wenangan kekuasaan yang ditunjukkan secara nyata ini, secara brutal telah memperkosa demokrasi, menafikan etika, norma, ke­patutan, dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Lalu, masih ada saja yang berpikir ini drama politik?” tutupnya. [BSH]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories