Kudeta Militer Telan Korban Jiwa Politisi PKS Desak Pemerintah Lebih Proaktif Tekan Myanmar .

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti peristiwa kudeta militer di Myanmar yang kian pelik. Tercatat, lebih dari 50 pejuang demokrasi gugur akibat bentrok saat berdemonstrasi menentang kudeta militer.

Partai oposisi pemerintah ini menyerukan agar Indonesia lebih proaktif memperjuangkan diplomasi damai. “Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di ASEAN. Saya berharap pemerintah lebih proaktif dan terus melakukan upaya menghadirkan solusi atas krisis di Myanmar,” ujar Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri Dewan Pimpinan Pusat (BPPLN DPP) PKS, Sukamta kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Anggota Komisi I DPR ini mendorong pemerintah agar tidak ragu bersikap tegas atas krisis politik yang terjadi di Myanmar. Pasalnya, situasi Negeri Seribu Pagoda itu terkini dalam status Siaga II, dengan pemberlakuan jam malam.

Dia menyarankan, agar pemerintah memberikan peringatan keras kepada pelaku kudeta di Myanmar jika dugaan pelanggaran HAM terus terjadi. Meski ada prinsip non interfere dalam komunitas ASEAN, tapi juga bukan berarti menutup mata.

“Indonesia perlu terus mendorong penegakan HAM dan demokrasi menjadi agenda utama ASEAN. Tekanan politik secara proporsional juga perlu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti peristiwa kudeta militer di Myanmar yang kian pelik. Tercatat, lebih dari 50 pejuang demokrasi gugur akibat bentrok saat berdemonstrasi menentang kudeta militer. Partai oposisi pemerintah ini menyerukan agar Indonesia lebih proaktif memperjuangkan diplomasi damai. dilakukan,” tegasnya.

Meski begitu, Sukamta menyambut baik upaya Menteri Luar (Menlu) Negeri Retno Marsudi atas inisiatif pertemuan dengan sejumlah Menlu ASEAN. Indonesia, bisa menjadi contoh yang baik perdamaian atas suksesi tata kelola keragaman etnis dan pemilu damai.

Menurutnya, model pendekatan ala Indonesia yang mengedepankan dialog akan lebih didengar elite militer berkuasa di Myamnar. Namun, bila dalam waktu dekat tidak menemui titik temu perdamaian, dikhawatirkan akan banyak rakyat Myanmar yang akan menjadi korban.

“Karena itu, harus ada langkah konkret dari para pemimpin ASEAN untuk mencegah jatuhnya kembali korban jiwa dengan mendesak elite berkuasa di Myanmar mau menahan diri. Selanjutnya, membuka dialog dengan kelompok demonstran,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia terus berupaya agar tercipta perdamaian di Myanmar. “Indonesia menyerukan agar aparat keamanan tidak menggunakan kekerasan dan menahan diri, guna menghindari lebih banyak korban jatuh. Serta mencegah situasi tidak semakin buruk,” tulis Kemenlu dalam pernyataan resminya.

Kemenlu memastikan keprihatinan Indonesia atas meningkatnya kekerasan di Myanmar yang telah memakan korban jiwa. “Ucapan duka cita dan bela sungkawa yang mendalam kepada korban dan keluarganya,” lanjut pernyataan itu.

Selanjutnya, Kemenlu melalui KBRI di Myanmar menghimbau agar warga Indonesia di sana untuk tetap tenang dan berdiam diri di kediaman masing-masing, menghindari bepergian, termasuk ke tempat kerja, jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak.

Kemenlu dan KBRI Yangon menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi di Myanmar. Namun, saat ini dipandang belum mendesak untuk melakukan evakuasi WNI.

Sebagai catatan, sejak kudeta yang dilakukan junta militer Myanmar terhadap pemerintahan sipil 1 Februari lalu, lebih dari 50 orang tewas dalam demonstrasi berdarah. Sebanyak 38 di antaranya tewas pada Rabu (3/3) ketika demonstrasi yang berujung bentrok di seluruh Kota Myanmar. [BSH]

]]> .
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti peristiwa kudeta militer di Myanmar yang kian pelik. Tercatat, lebih dari 50 pejuang demokrasi gugur akibat bentrok saat berdemonstrasi menentang kudeta militer.

Partai oposisi pemerintah ini menyerukan agar Indonesia lebih proaktif memperjuangkan diplomasi damai. “Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di ASEAN. Saya berharap pemerintah lebih proaktif dan terus melakukan upaya menghadirkan solusi atas krisis di Myanmar,” ujar Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri Dewan Pimpinan Pusat (BPPLN DPP) PKS, Sukamta kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Anggota Komisi I DPR ini mendorong pemerintah agar tidak ragu bersikap tegas atas krisis politik yang terjadi di Myanmar. Pasalnya, situasi Negeri Seribu Pagoda itu terkini dalam status Siaga II, dengan pemberlakuan jam malam.

Dia menyarankan, agar pemerintah memberikan peringatan keras kepada pelaku kudeta di Myanmar jika dugaan pelanggaran HAM terus terjadi. Meski ada prinsip non interfere dalam komunitas ASEAN, tapi juga bukan berarti menutup mata.

“Indonesia perlu terus mendorong penegakan HAM dan demokrasi menjadi agenda utama ASEAN. Tekanan politik secara proporsional juga perlu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti peristiwa kudeta militer di Myanmar yang kian pelik. Tercatat, lebih dari 50 pejuang demokrasi gugur akibat bentrok saat berdemonstrasi menentang kudeta militer. Partai oposisi pemerintah ini menyerukan agar Indonesia lebih proaktif memperjuangkan diplomasi damai. dilakukan,” tegasnya.

Meski begitu, Sukamta menyambut baik upaya Menteri Luar (Menlu) Negeri Retno Marsudi atas inisiatif pertemuan dengan sejumlah Menlu ASEAN. Indonesia, bisa menjadi contoh yang baik perdamaian atas suksesi tata kelola keragaman etnis dan pemilu damai.

Menurutnya, model pendekatan ala Indonesia yang mengedepankan dialog akan lebih didengar elite militer berkuasa di Myamnar. Namun, bila dalam waktu dekat tidak menemui titik temu perdamaian, dikhawatirkan akan banyak rakyat Myanmar yang akan menjadi korban.

“Karena itu, harus ada langkah konkret dari para pemimpin ASEAN untuk mencegah jatuhnya kembali korban jiwa dengan mendesak elite berkuasa di Myanmar mau menahan diri. Selanjutnya, membuka dialog dengan kelompok demonstran,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia terus berupaya agar tercipta perdamaian di Myanmar. “Indonesia menyerukan agar aparat keamanan tidak menggunakan kekerasan dan menahan diri, guna menghindari lebih banyak korban jatuh. Serta mencegah situasi tidak semakin buruk,” tulis Kemenlu dalam pernyataan resminya.

Kemenlu memastikan keprihatinan Indonesia atas meningkatnya kekerasan di Myanmar yang telah memakan korban jiwa. “Ucapan duka cita dan bela sungkawa yang mendalam kepada korban dan keluarganya,” lanjut pernyataan itu.

Selanjutnya, Kemenlu melalui KBRI di Myanmar menghimbau agar warga Indonesia di sana untuk tetap tenang dan berdiam diri di kediaman masing-masing, menghindari bepergian, termasuk ke tempat kerja, jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak.

Kemenlu dan KBRI Yangon menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi di Myanmar. Namun, saat ini dipandang belum mendesak untuk melakukan evakuasi WNI.

Sebagai catatan, sejak kudeta yang dilakukan junta militer Myanmar terhadap pemerintahan sipil 1 Februari lalu, lebih dari 50 orang tewas dalam demonstrasi berdarah. Sebanyak 38 di antaranya tewas pada Rabu (3/3) ketika demonstrasi yang berujung bentrok di seluruh Kota Myanmar. [BSH]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories