Kubu SBY: KLB Praktek Pelacuran Eks Kader Demi Kekuasaan Dan Duit

Partai Demokrat kembali menegaskan  tidak akan ada Kongres Luar Biasa (KLB) di partai berlambang bintang mercy itu.

“Kami tegaskan tidak ada KLB di Partai Demokrat. Jika ada pihak yang mengatasnamakan Partai Demokrat untuk menyelenggarakan KLB, itu pasti ilegal,” kata Deputi Bappilu DPP PD, Kamhar Lakumani dalam rilisnya, Jumat (5/3).

Kamhar menyebutkan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat belum pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepanitiaan tentang penyelenggaraan KLB.

“Jika ada demikian, itu berarti makar, tak sesuai konstitusi Partai Demokrat. Tak punya legal standing,” tegasnya.

Apalagi, lanjut Kamhar, mereka yang telah dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat dan mengaku akan menggelar KLB itu, sama sekali tak punya hak untuk membawa-bawa nama Partai Demokrat dan menggunakan atribut Partai Demokrat.

Mencermati kondisi Partai Demokrat saat ini, Kamhar menyebutkan partainya tidak dalam keadaan memaksa atau raison d’etre yang memadai untuk diselenggarakan KLB. Malah sebaliknya kepengurusan di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus diapresiasi karena memiliki banyak pencapaian.

Bahkan hasil survei terakhir beberapa lembaga survei, Partai Demokrat telah masuk tiga besar dengan persentase elektabilitas double digit.

Kamhar menuturkan, partainya memandang, Gerakan Pengambilalihan Kepemimipinan Partai Demokrat (GPK PD) ini murni sebagai praktek pelacuran kader dan para mantan kader yang terobsesi kekuasaan.

Serta praktek mempertontonkan arogansi kekuasaan di mana Moeldoko yang juga Kepala Staf Presiden berambisi mengambil alih Partai Demokrat untuk pemenuhan syahwat politiknya pada 2024 nanti.

“Sekali lagi kami tegaskan ini bukan persoalan internal Partai Demokrat, karena tak ada sama sekali persoalan atau riak-riak dari segenap kader yang memiliki legal standing atau pemilik suara sah yaitu 34 orang Ketua DPD dan 514 orang Ketua DPC,” ujarnya.

Bagi Partai Demokrat, kata Kamhar, ini terbaca sebagai operasi yang dimotori aktor eksternal yang terafiliasi dengan kekuasaan yang menggunakan tangan para mantan kader dan segelintir kader yang diduga tergiur kekuasaan dan rupiah. Jadi ini bukan hanya indikasi praktek kekuasaan yang mengancam kedaulatan Partai Demokrat.

“Ini sangat jelas mengancam eksistensi demokrasi yang kita perjuangkan bersama sebagai agenda reformasi. Sekali lagi kami pastikan tak ada Ketua DPD dan Ketua DPC yang sah menghadiri kegiatan KLB abal-abal tersebut. Semuanya masih waras,” pungkasnya. [EDY]

]]> Partai Demokrat kembali menegaskan  tidak akan ada Kongres Luar Biasa (KLB) di partai berlambang bintang mercy itu.

“Kami tegaskan tidak ada KLB di Partai Demokrat. Jika ada pihak yang mengatasnamakan Partai Demokrat untuk menyelenggarakan KLB, itu pasti ilegal,” kata Deputi Bappilu DPP PD, Kamhar Lakumani dalam rilisnya, Jumat (5/3).

Kamhar menyebutkan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat belum pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepanitiaan tentang penyelenggaraan KLB.

“Jika ada demikian, itu berarti makar, tak sesuai konstitusi Partai Demokrat. Tak punya legal standing,” tegasnya.

Apalagi, lanjut Kamhar, mereka yang telah dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat dan mengaku akan menggelar KLB itu, sama sekali tak punya hak untuk membawa-bawa nama Partai Demokrat dan menggunakan atribut Partai Demokrat.

Mencermati kondisi Partai Demokrat saat ini, Kamhar menyebutkan partainya tidak dalam keadaan memaksa atau raison d’etre yang memadai untuk diselenggarakan KLB. Malah sebaliknya kepengurusan di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus diapresiasi karena memiliki banyak pencapaian.

Bahkan hasil survei terakhir beberapa lembaga survei, Partai Demokrat telah masuk tiga besar dengan persentase elektabilitas double digit.

Kamhar menuturkan, partainya memandang, Gerakan Pengambilalihan Kepemimipinan Partai Demokrat (GPK PD) ini murni sebagai praktek pelacuran kader dan para mantan kader yang terobsesi kekuasaan.

Serta praktek mempertontonkan arogansi kekuasaan di mana Moeldoko yang juga Kepala Staf Presiden berambisi mengambil alih Partai Demokrat untuk pemenuhan syahwat politiknya pada 2024 nanti.

“Sekali lagi kami tegaskan ini bukan persoalan internal Partai Demokrat, karena tak ada sama sekali persoalan atau riak-riak dari segenap kader yang memiliki legal standing atau pemilik suara sah yaitu 34 orang Ketua DPD dan 514 orang Ketua DPC,” ujarnya.

Bagi Partai Demokrat, kata Kamhar, ini terbaca sebagai operasi yang dimotori aktor eksternal yang terafiliasi dengan kekuasaan yang menggunakan tangan para mantan kader dan segelintir kader yang diduga tergiur kekuasaan dan rupiah. Jadi ini bukan hanya indikasi praktek kekuasaan yang mengancam kedaulatan Partai Demokrat.

“Ini sangat jelas mengancam eksistensi demokrasi yang kita perjuangkan bersama sebagai agenda reformasi. Sekali lagi kami pastikan tak ada Ketua DPD dan Ketua DPC yang sah menghadiri kegiatan KLB abal-abal tersebut. Semuanya masih waras,” pungkasnya. [EDY]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories