KTT ASEAN Hasilkan Lima Konsensus Junta Militer Myanmar Jangan Mbalelo Dong Ya .

Partai Golkar berharap, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang digelar Sabtu (24/4) lalu bisa memberikan solusi konkrit dalam upaya menghentikan kekerasan Myanmar

“Kami harapkan negara-negara ASEAN dapat memberikan jalan terbaik dan konkrit sehingga kekerasan di Myanmar dapat segera dihentikan,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Meutya Hafid, di Jakarta, kemarin.

Ketua Komisi I DPR ini menegaskan, partainya mendukung penuh pertemuan yang dihadiri tujuh negara ASEAN. Termasuk, Jenderal Min Aung Hlaing dari Myanmar dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Administrasi Negara Myanmar.

Apalagi, katanya, pertemuan ini merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo untuk mencari solusi atas krisis yang terjadi di Myanmar. “Masyarakat Indonesia dan ASEAN perlu mendukung keputusan yang dihasilkan dari Pertemuan Pemimpin ASEAN 2021,” tutupnya.

Hal senada disampaikan politisi Golkar di Senayan, Christina Aryani. Anggota Komisi I DPR ini merinci ada lima poin kesepakatan atau konsensus sebagai respons atas krisis politik yang terjadi di Myanmar. Kelima poin itu bisa menjadi harapan baru bagi masalah politik di Negeri Seribu Pagoda itu.

Rinciannya pertama, para pihak akan menahan diri dan segera menghentikan penggunaan kekerasan. Kedua, akan dimulai dialog konstruktif untuk menemukan solusi damai demi kepentingan rakyat Myanmar. Ketiga, Utusan Khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi proses mediasi dengan mendapat asistensi dari Sekretaris Jenderal ASEAN.

Keempat, ASEAN akan memberikan asistensi kemanusiaan melalui ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance for Disaster Management (AHA Centre). Terakhir, Utusan Khusus ASEAN dan delegasinya akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan para pihak.

Kelima kesepakatan ini, kata Chirstina, baiknya segera dijalankan, khususnya oleh rezim militer di Myanmar agar permasalahan ini segera selesai dan tidak lagi jatuh korban jiwa. “Kami juga mendukung agar konsensus tersebut segera diimplementasikan sehingga krisis politik di Myanmar dapat segera terselesaikan,” pungkasnya.

Menilik data kelompok masyarakat sipil bertajuk Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) di Myanmar melaporkan kondisi di Myanmar begitu pelik. Tercatat, lebih dari 745 orang tewas pascaprotes kudeta militer pada Februari 2021. [BSH]

]]> .
Partai Golkar berharap, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang digelar Sabtu (24/4) lalu bisa memberikan solusi konkrit dalam upaya menghentikan kekerasan Myanmar

“Kami harapkan negara-negara ASEAN dapat memberikan jalan terbaik dan konkrit sehingga kekerasan di Myanmar dapat segera dihentikan,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Meutya Hafid, di Jakarta, kemarin.

Ketua Komisi I DPR ini menegaskan, partainya mendukung penuh pertemuan yang dihadiri tujuh negara ASEAN. Termasuk, Jenderal Min Aung Hlaing dari Myanmar dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Administrasi Negara Myanmar.

Apalagi, katanya, pertemuan ini merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo untuk mencari solusi atas krisis yang terjadi di Myanmar. “Masyarakat Indonesia dan ASEAN perlu mendukung keputusan yang dihasilkan dari Pertemuan Pemimpin ASEAN 2021,” tutupnya.

Hal senada disampaikan politisi Golkar di Senayan, Christina Aryani. Anggota Komisi I DPR ini merinci ada lima poin kesepakatan atau konsensus sebagai respons atas krisis politik yang terjadi di Myanmar. Kelima poin itu bisa menjadi harapan baru bagi masalah politik di Negeri Seribu Pagoda itu.

Rinciannya pertama, para pihak akan menahan diri dan segera menghentikan penggunaan kekerasan. Kedua, akan dimulai dialog konstruktif untuk menemukan solusi damai demi kepentingan rakyat Myanmar. Ketiga, Utusan Khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi proses mediasi dengan mendapat asistensi dari Sekretaris Jenderal ASEAN.

Keempat, ASEAN akan memberikan asistensi kemanusiaan melalui ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance for Disaster Management (AHA Centre). Terakhir, Utusan Khusus ASEAN dan delegasinya akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan para pihak.

Kelima kesepakatan ini, kata Chirstina, baiknya segera dijalankan, khususnya oleh rezim militer di Myanmar agar permasalahan ini segera selesai dan tidak lagi jatuh korban jiwa. “Kami juga mendukung agar konsensus tersebut segera diimplementasikan sehingga krisis politik di Myanmar dapat segera terselesaikan,” pungkasnya.

Menilik data kelompok masyarakat sipil bertajuk Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) di Myanmar melaporkan kondisi di Myanmar begitu pelik. Tercatat, lebih dari 745 orang tewas pascaprotes kudeta militer pada Februari 2021. [BSH]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories