Kritik Langkah Anies Ganti Nama Jalan Djarot: Lebih Baik Ubah Kehidupan Kumuh Di Sekitarnya

Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengubah 22 nama jalan, gedung, dan zona khusus di Ibu Kota menuai kritik dari mantan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat.

Menurut dia, ada yang lebih penting dari sekadar mengubah nama jalan. Yakni, mengubah kehidupan kumuh di sekitar jalan tersebut agar lebih manusiawi.

“Maka eloknya itu bukan sekadar mengganti nama jalan. Yang lebih substansi adalah sebetulnya mengubah kehidupan-kehidupan yang kumuh di sekitar jalan itu menjadi yang lebih manusiawi. Ya, manusianya yang diubah,” tutur Djarot di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/6).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, penggantian nama tersebut sebagai bentuk penghargaan atas jasa para tokoh bagi masyarakat.

Djarot menilai, ketimbang mengubah nama jalan untuk mengabadikan jasa para tokoh Betawi, lebih baik Pemprov DKI mengembangkan seni-seni dan budaya Betawi. Juga, memperhatikan kehidupan para seniman Betawi.

“Hendaknya budaya Betawi ini harus dikembangkan bagaimana dengan lenong kita? Bagaimana dengan palang pintu kita? Bagaimana dengan seniman-seniman Betawi? Bagaimana kehidupannya? Itu yang harus ditekankan daripada sekedar mengganti nama jalan,” sarannya.

Menurut Djarot, mengganti nama jalan memang mudah dilakukan. Namun dia mengingatkan Pemprov DKI terhadap dampak dari perubahan nama jalan tersebut.

“Itu punya dampak yang cukup serius, dan ini kalau menurut saya, itu bisa membebankan warga, ya. Sekarang ganti surat itu apa gratis itu? termasuk ganti BPKB, NPWP, nama-nama perusahaan dan sebagainya,” tandas Djarot. ■

]]> Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengubah 22 nama jalan, gedung, dan zona khusus di Ibu Kota menuai kritik dari mantan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat.

Menurut dia, ada yang lebih penting dari sekadar mengubah nama jalan. Yakni, mengubah kehidupan kumuh di sekitar jalan tersebut agar lebih manusiawi.

“Maka eloknya itu bukan sekadar mengganti nama jalan. Yang lebih substansi adalah sebetulnya mengubah kehidupan-kehidupan yang kumuh di sekitar jalan itu menjadi yang lebih manusiawi. Ya, manusianya yang diubah,” tutur Djarot di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/6).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, penggantian nama tersebut sebagai bentuk penghargaan atas jasa para tokoh bagi masyarakat.

Djarot menilai, ketimbang mengubah nama jalan untuk mengabadikan jasa para tokoh Betawi, lebih baik Pemprov DKI mengembangkan seni-seni dan budaya Betawi. Juga, memperhatikan kehidupan para seniman Betawi.

“Hendaknya budaya Betawi ini harus dikembangkan bagaimana dengan lenong kita? Bagaimana dengan palang pintu kita? Bagaimana dengan seniman-seniman Betawi? Bagaimana kehidupannya? Itu yang harus ditekankan daripada sekedar mengganti nama jalan,” sarannya.

Menurut Djarot, mengganti nama jalan memang mudah dilakukan. Namun dia mengingatkan Pemprov DKI terhadap dampak dari perubahan nama jalan tersebut.

“Itu punya dampak yang cukup serius, dan ini kalau menurut saya, itu bisa membebankan warga, ya. Sekarang ganti surat itu apa gratis itu? termasuk ganti BPKB, NPWP, nama-nama perusahaan dan sebagainya,” tandas Djarot. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories