KPK Tuntut Hukuman 10 Tahun Penjara Dodi Alex Disebut Berniat Korupsi Sejak Jadi Bupati

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap Dodi Reza Alex Noerdin pantas dihukum 10 tahun penjara. Bupati Musi Banyuasin (Muba) itu sudah berniat korupsi sejak awal menjabat.

Hal itu dikemukakan jaksa pada sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang. “Dodi Reza Alex Noerdin selalu aktif meminta fee 10 persen, sejak dilantik sebagai Bupati Muba di tahun 2017 lalu,” kata Jaksa Taufiq Ibnugroho.

Begitu menjabat sebagai Bupati, Dodi memanggil Kepala Dinas PUPR Herman Mayori agar memaparkan seluruh proyek-proyek di instansinya. Setelah itu, Dodi meminta fee 10 persen untuk setiap proyek yang dikerjakan.

Permintaan tersebut kemudian diteruskan Herman kepada Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Muba Eddy Umari.

Pada 2020, Suhandy sebagai kontraktor ingin mendapatkan proyek pengerjaan di Dinas PUPR. Pada Oktober 2020, Eddy bertemu dengan Suhandy dan mengatakan perlu ada commitment fee bila ingin mendapatkan proyek.

Menurut Eddy, rincian fee yang harus dibayarkan Suhandy adalah 10 persen untuk Dodi, 3 hingga 5 persen untuk Herman, dqn 2 sampai 3 persen untuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Kemudian ada juga jatah sebanyak 3 persen untuk Unit Layanan Pengaduan (ULP), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta administrasi 1 persen. Suhandy menyanggupinya.

Pada November 2020, Eddy Umari lantas mempertemukan Suhandy dengan Herman Mayori. Eddy Umari menyerahkan Rp 2,5 miliar lebih dari Suhandy kepada Herman Mayori.

Setelah memberikan uang itu, nama Suhandy masuk ke dalam tabel usulan nama-nama kontraktor dengan nilai pagu anggaran proyek yang dikerjakan pada 2021.

Pada 18 Januari 2021, Eddy Umari menyampaikan bahwa Suhandy mendapatkan empat paket pekerjaan di Dinas PUPR Muba, yakni normalisasi Danau Ulak Lia, Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Epil (DAK), peningkatan jaringan irigasi DIR Muara TEladan (DAK) dan pekerjaan rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IPDMIP) Desa Nguai II.

 

“Di saat itu pula Eddy menyampaikan Dodi melalui Herman Mayori meminta uang Rp 600 juta yang langsung disanggupi Suhandy. Eddy menerima Rp 20 juta dari uang tersebut,” ujar Jaksa Taufiq.

Uang yang diterima oleh Eddy tersebut kemudian diberikan kepada Herman . Setelah digabungkan dengan uang fee paket pekerjaan lain di Dinas PUPR Muba, total keseluruhan mencapai Rp 1 miliar.

Uang tersebut diberikan kepada Dodi melalui Staf Ahli Bupati Badruzzaman. Kemudian diterima Ajudan Pribadi Bupati, Mursyid, di area parkir Bandara SMB II Palembang.

Pada 25 Januari 2021, Suhandy bertemu dengan Dodi di District 8 Apartemen Tower Eternity Jakarta yang difasilitasi Herman. Usai pertemuan, Herman dan Eddy Umari meminta uang Rp 500 juta kepada Suhandy yang dikirim secara transfer pada 5 Februari 2021.

Dodi dianggap terbukti melakukan korupsi proyek. Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Dodi selama 10 tahun dan 7 bulan.

Kemudian, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Serta membayar uang pengganti sebesar Rp 2,9 miliar.

Uang pengganti itu harus dibayar dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap alias inkracht.

Jika tidak dilunasi dalam jangka waktu tersebut, harta benda Dodi akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. “Jika tidak mencukupi, dipidana penjara selama 2 tahun,” kata jaksa.

Tak hanya itu, jaksa menuntut hakim menjatuhkan vonis pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak selesai menjalani penjara.

Jaksa menilai kasus ini terjadi secara bersama-sama dan berkelanjutan, maka dari itu pihaknya menuntut agar hak politik terdakwa Dodi dicabut.

“Hal ini diharapkan bisa menjadikan efek jera ataupun pengingat bagi yang lain agar tidak melakukan hal serupa,” ujar jaksa.

Dalam sidang ini, jaksa juga membacakan surat tuntutan terhadap Herman Mayori dan Eddy Umari.

Herman Mayori dituntut pidana 4 tahun enam bulan penjara dan denda Rp 350 juta subsider 6 bulan serta pidana tambahan berupa wajib mengganti uang kerugian sebesar Rp 789 juta.

“Dengan ketentuan apabila tidak sanggup dibayar maka diganti pidana tambahan berupa pidana 1 tahun penjara,” ujar jaksa.

Sedangkan untuk terdakwa Eddy Umari, dituntut pidana penjara selama 5 tahun. Dia juga dituntut dengan pidana tambahan wajib mengganti kerugian Rp 727 juta.

Jumlah tersebut dikurangi dengan Rp 500 juta yang sebelumnya telah dikembalikan oleh Eddy Umari. Apabila sisanya tidak sanggu dibayar, maka wajib diganti pidana tambahan selama 1 tahun penjara.

Dalam pertimbangannya, Jaksa menyebut para terdakwa berbelit-belit selama memberi keterangan di persidangan.

Hal ini juga menjadi pertimbangan dalam memberatkan hukuman terhadapnya, selain tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

“Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan serta belum pernah dihukum sebelumnya,” ucap jaksa. ■

]]> Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap Dodi Reza Alex Noerdin pantas dihukum 10 tahun penjara. Bupati Musi Banyuasin (Muba) itu sudah berniat korupsi sejak awal menjabat.

Hal itu dikemukakan jaksa pada sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang. “Dodi Reza Alex Noerdin selalu aktif meminta fee 10 persen, sejak dilantik sebagai Bupati Muba di tahun 2017 lalu,” kata Jaksa Taufiq Ibnugroho.

Begitu menjabat sebagai Bupati, Dodi memanggil Kepala Dinas PUPR Herman Mayori agar memaparkan seluruh proyek-proyek di instansinya. Setelah itu, Dodi meminta fee 10 persen untuk setiap proyek yang dikerjakan.

Permintaan tersebut kemudian diteruskan Herman kepada Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Muba Eddy Umari.

Pada 2020, Suhandy sebagai kontraktor ingin mendapatkan proyek pengerjaan di Dinas PUPR. Pada Oktober 2020, Eddy bertemu dengan Suhandy dan mengatakan perlu ada commitment fee bila ingin mendapatkan proyek.

Menurut Eddy, rincian fee yang harus dibayarkan Suhandy adalah 10 persen untuk Dodi, 3 hingga 5 persen untuk Herman, dqn 2 sampai 3 persen untuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Kemudian ada juga jatah sebanyak 3 persen untuk Unit Layanan Pengaduan (ULP), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta administrasi 1 persen. Suhandy menyanggupinya.

Pada November 2020, Eddy Umari lantas mempertemukan Suhandy dengan Herman Mayori. Eddy Umari menyerahkan Rp 2,5 miliar lebih dari Suhandy kepada Herman Mayori.

Setelah memberikan uang itu, nama Suhandy masuk ke dalam tabel usulan nama-nama kontraktor dengan nilai pagu anggaran proyek yang dikerjakan pada 2021.

Pada 18 Januari 2021, Eddy Umari menyampaikan bahwa Suhandy mendapatkan empat paket pekerjaan di Dinas PUPR Muba, yakni normalisasi Danau Ulak Lia, Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Epil (DAK), peningkatan jaringan irigasi DIR Muara TEladan (DAK) dan pekerjaan rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IPDMIP) Desa Nguai II.

 

“Di saat itu pula Eddy menyampaikan Dodi melalui Herman Mayori meminta uang Rp 600 juta yang langsung disanggupi Suhandy. Eddy menerima Rp 20 juta dari uang tersebut,” ujar Jaksa Taufiq.

Uang yang diterima oleh Eddy tersebut kemudian diberikan kepada Herman . Setelah digabungkan dengan uang fee paket pekerjaan lain di Dinas PUPR Muba, total keseluruhan mencapai Rp 1 miliar.

Uang tersebut diberikan kepada Dodi melalui Staf Ahli Bupati Badruzzaman. Kemudian diterima Ajudan Pribadi Bupati, Mursyid, di area parkir Bandara SMB II Palembang.

Pada 25 Januari 2021, Suhandy bertemu dengan Dodi di District 8 Apartemen Tower Eternity Jakarta yang difasilitasi Herman. Usai pertemuan, Herman dan Eddy Umari meminta uang Rp 500 juta kepada Suhandy yang dikirim secara transfer pada 5 Februari 2021.

Dodi dianggap terbukti melakukan korupsi proyek. Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Dodi selama 10 tahun dan 7 bulan.

Kemudian, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Serta membayar uang pengganti sebesar Rp 2,9 miliar.

Uang pengganti itu harus dibayar dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap alias inkracht.

Jika tidak dilunasi dalam jangka waktu tersebut, harta benda Dodi akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. “Jika tidak mencukupi, dipidana penjara selama 2 tahun,” kata jaksa.

Tak hanya itu, jaksa menuntut hakim menjatuhkan vonis pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak selesai menjalani penjara.

Jaksa menilai kasus ini terjadi secara bersama-sama dan berkelanjutan, maka dari itu pihaknya menuntut agar hak politik terdakwa Dodi dicabut.

“Hal ini diharapkan bisa menjadikan efek jera ataupun pengingat bagi yang lain agar tidak melakukan hal serupa,” ujar jaksa.

Dalam sidang ini, jaksa juga membacakan surat tuntutan terhadap Herman Mayori dan Eddy Umari.

Herman Mayori dituntut pidana 4 tahun enam bulan penjara dan denda Rp 350 juta subsider 6 bulan serta pidana tambahan berupa wajib mengganti uang kerugian sebesar Rp 789 juta.

“Dengan ketentuan apabila tidak sanggup dibayar maka diganti pidana tambahan berupa pidana 1 tahun penjara,” ujar jaksa.

Sedangkan untuk terdakwa Eddy Umari, dituntut pidana penjara selama 5 tahun. Dia juga dituntut dengan pidana tambahan wajib mengganti kerugian Rp 727 juta.

Jumlah tersebut dikurangi dengan Rp 500 juta yang sebelumnya telah dikembalikan oleh Eddy Umari. Apabila sisanya tidak sanggu dibayar, maka wajib diganti pidana tambahan selama 1 tahun penjara.

Dalam pertimbangannya, Jaksa menyebut para terdakwa berbelit-belit selama memberi keterangan di persidangan.

Hal ini juga menjadi pertimbangan dalam memberatkan hukuman terhadapnya, selain tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

“Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan serta belum pernah dihukum sebelumnya,” ucap jaksa. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories