KPK Sebut Kajian ICW Soal Kerugian Keuangan Negara Salah Kaprah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons hasil kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi. Berdasarkan kajian ICW, sepanjang 2021 keuangan negara telah dirugikan sebesar Rp 62.931.124.623.511 atau Rp 62,931 triliun.

“Hasil kajian dan pemantauan dimaksud masih sangat perlu didiskusikan lebih jauh, terkait metode analisis dalam proses pengambilan kesimpulannya,” ujar Plt juru bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Senin (23/5)

. Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyebutkan, jika mencermati kajian tersebut, ICW mencampuradukan pembahasan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor dengan pasal-pasal suap dan sejenisnya yang dominan ditangani oleh KPK.

Padahal, perlu digarisbawahi, yang berkaitan dengan kerugian negara hanya Pasal 2 atau 3 UU Tipikor saja. Karena itu, Ali memastikan tipologi korupsi pasal suap secara normatif tidak ada kaitannya dengan kerugian negara.

“Dari analisis yang salah kaprah tersebut, maka kesimpulan prematur yang dihasilkan pun bisa dipastikan keliru. Terutama, pembahasan pada aspek pidana badan, jumlah uang pengganti, maupun tuntutan pidana tambahan lainnya,” bebernya.

 “Di mana, pidana tambahan lainnya pun beragam bentuk, termasuk pencabutan hak politik, yang beberapa kali KPK terapkan dan tuntut kepada para terdakwanya,” imbuh Ali.

Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menyebut, dalam pemantauan tersebut, seharusnya ICW perlu memasukkan pembahasan tentang subsider hukuman yang merupakan hak terpidana. Sehingga, pengembalian Kerugian Keuangan Negara tersebut digantikan dengan hukuman badan.

“Analisis yang tidak komperehensif ini tentu sangat disayangkan. Karena bisa membelokkan informasi bagi masyarakat, maupun para pemerhati dan akademisi yang konsen terhadap perkembangan ilmu hukum,” tegasnya. 

 

Dia pun memastikan, KPK melalui fungsi yang dijalankan Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) berupaya optimal melakukan asset recovery.

Baik sejak awal, melalui pelacakan aset yang maksimal terhadap harta dan kekayaan yang dimiliki para pelaku korupsi, pengelolaan barang bukti, salah satunya agar aset yang disita dan dirampas tidak mengalami depresiasi nilai saat pelaksanaan lelangnya, serta eksekusi yang dijalankan oleh Jaksa atas putusan pengadilan.

Dia menegaskan, melalui UU KPK yang baru, kini fungsi eksekusi menjadi tugas pokok fungsi KPK. Sehingga Jaksa Esekutor juga bisa melakukan penyitaan.

“Langkah-langkah ini sebagai penguatan dan optimalisasi pemulihan kerugian keuangan Negara oleh KPK,” ungkapnya. Ali menjelaskan, perkara yang ditangani KPK sebanyak 791 dari total 1.231 merupakan kasus suap, atau lebih dari 64 persen. Secara normatif tidak ada kerugian keuangan negaranya.

“Karena publik penting memahami, tindak pidana korupsi jangan hanya disederhanakan menyoal kerugian keuangan negara,” tegasnya.

Dalam UU Tipikor, lanjut Ali, setidaknya ada 30 jenis, yang kemudian disederhanakan menjadi tujuh, yaitu kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi, suap meyuap, dan benturan kepentingan dalam pengadaan

. “Lebih jauh, kita cek data aset recovery KPK, tercatat bahwa pada tahun 2020 KPK berhasil melakukan asset recovery sebesar Rp 294.778.133.050. Kemudian pada tahun 2021 naik lebih dari 41 persen dengan nilai total Rp 416.941.569.376,” ujar Ali.

“Lalu pada tahun 2022 berjalan, data per 31 Maret, mencapai Rp183.157.346.649. Perhitungan asset recovery tersebut berasal dari denda, uang pengganti, dan rampasan,” imbuhnya.

Dalam penerapan pasal TPPU, kata Ali, sebagai salah satu instrumen untuk mengoptimalkan asset recovery, KPK mencatat telah menangani sejumlah 44 perkara. Tahun 2021 sendiri sejumlah 6 perkara.

Oleh karena itu, KPK berharap kajian-kajian tentang pemberantasan korupsi dapat disusun dengan komperehensif berbasis data dan fakta yang akurat, sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan agar memberikan manfaat bagi perbaikan upaya pemberantasan korupsi ke depannya

. “Di mana perbaikan tersebut bisa lebih luas, tidak hanya bagi KPK, namun juga bagi aparat penegak hukum lainnya, Kepolisian dan Kejaksaan, yang juga punya kewenangan melakukan penanganan tindak pidana korupsi,” tegasnya. ■

]]> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons hasil kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi. Berdasarkan kajian ICW, sepanjang 2021 keuangan negara telah dirugikan sebesar Rp 62.931.124.623.511 atau Rp 62,931 triliun.

“Hasil kajian dan pemantauan dimaksud masih sangat perlu didiskusikan lebih jauh, terkait metode analisis dalam proses pengambilan kesimpulannya,” ujar Plt juru bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Senin (23/5)

. Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyebutkan, jika mencermati kajian tersebut, ICW mencampuradukan pembahasan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor dengan pasal-pasal suap dan sejenisnya yang dominan ditangani oleh KPK.

Padahal, perlu digarisbawahi, yang berkaitan dengan kerugian negara hanya Pasal 2 atau 3 UU Tipikor saja. Karena itu, Ali memastikan tipologi korupsi pasal suap secara normatif tidak ada kaitannya dengan kerugian negara.

“Dari analisis yang salah kaprah tersebut, maka kesimpulan prematur yang dihasilkan pun bisa dipastikan keliru. Terutama, pembahasan pada aspek pidana badan, jumlah uang pengganti, maupun tuntutan pidana tambahan lainnya,” bebernya.

 “Di mana, pidana tambahan lainnya pun beragam bentuk, termasuk pencabutan hak politik, yang beberapa kali KPK terapkan dan tuntut kepada para terdakwanya,” imbuh Ali.

Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menyebut, dalam pemantauan tersebut, seharusnya ICW perlu memasukkan pembahasan tentang subsider hukuman yang merupakan hak terpidana. Sehingga, pengembalian Kerugian Keuangan Negara tersebut digantikan dengan hukuman badan.

“Analisis yang tidak komperehensif ini tentu sangat disayangkan. Karena bisa membelokkan informasi bagi masyarakat, maupun para pemerhati dan akademisi yang konsen terhadap perkembangan ilmu hukum,” tegasnya. 

 

Dia pun memastikan, KPK melalui fungsi yang dijalankan Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) berupaya optimal melakukan asset recovery.

Baik sejak awal, melalui pelacakan aset yang maksimal terhadap harta dan kekayaan yang dimiliki para pelaku korupsi, pengelolaan barang bukti, salah satunya agar aset yang disita dan dirampas tidak mengalami depresiasi nilai saat pelaksanaan lelangnya, serta eksekusi yang dijalankan oleh Jaksa atas putusan pengadilan.

Dia menegaskan, melalui UU KPK yang baru, kini fungsi eksekusi menjadi tugas pokok fungsi KPK. Sehingga Jaksa Esekutor juga bisa melakukan penyitaan.

“Langkah-langkah ini sebagai penguatan dan optimalisasi pemulihan kerugian keuangan Negara oleh KPK,” ungkapnya. Ali menjelaskan, perkara yang ditangani KPK sebanyak 791 dari total 1.231 merupakan kasus suap, atau lebih dari 64 persen. Secara normatif tidak ada kerugian keuangan negaranya.

“Karena publik penting memahami, tindak pidana korupsi jangan hanya disederhanakan menyoal kerugian keuangan negara,” tegasnya.

Dalam UU Tipikor, lanjut Ali, setidaknya ada 30 jenis, yang kemudian disederhanakan menjadi tujuh, yaitu kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi, suap meyuap, dan benturan kepentingan dalam pengadaan

. “Lebih jauh, kita cek data aset recovery KPK, tercatat bahwa pada tahun 2020 KPK berhasil melakukan asset recovery sebesar Rp 294.778.133.050. Kemudian pada tahun 2021 naik lebih dari 41 persen dengan nilai total Rp 416.941.569.376,” ujar Ali.

“Lalu pada tahun 2022 berjalan, data per 31 Maret, mencapai Rp183.157.346.649. Perhitungan asset recovery tersebut berasal dari denda, uang pengganti, dan rampasan,” imbuhnya.

Dalam penerapan pasal TPPU, kata Ali, sebagai salah satu instrumen untuk mengoptimalkan asset recovery, KPK mencatat telah menangani sejumlah 44 perkara. Tahun 2021 sendiri sejumlah 6 perkara.

Oleh karena itu, KPK berharap kajian-kajian tentang pemberantasan korupsi dapat disusun dengan komperehensif berbasis data dan fakta yang akurat, sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan agar memberikan manfaat bagi perbaikan upaya pemberantasan korupsi ke depannya

. “Di mana perbaikan tersebut bisa lebih luas, tidak hanya bagi KPK, namun juga bagi aparat penegak hukum lainnya, Kepolisian dan Kejaksaan, yang juga punya kewenangan melakukan penanganan tindak pidana korupsi,” tegasnya. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories