KPK Pastikan Tak Hentikan Pengusutan Kasus Century .

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, selain kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), belum ada pengusutan kasus lain yang dihentikan. Termasuk, kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) terhadap Bank Century.

“Sejauh ini belum ada pembahasan terkait perkara-perkara lainnya,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikontak RM.id, Minggu (4/4).

Hingga saat ini, selain mantan Deputi Gubernur BI Bidang IV Kebijakan Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya, KPK belum menambah daftar pihak yang wajib bertanggung jawab atas kasus yang diduga merugikan negara Rp 6,7 triliun itu.

Budi dihukum 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi. Budi ditetapkan sebagai tersangka kasus ini bersama eks Deputi Gubernur Bank Indonesia Siti Chalimah Fadjriah. Tapi, pada 2015, Siti meninggal dunia. Pada 2015, KPK terpaksa menghentikan penyidikan terhadap Siti.

Ali mengingatkan, beberapa alasan penghentian perkara berdasarkan undang-undang di antaranya tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau demi hukum. Dalam alasan demi hukum, salah satunya adalah tersangka atau terdakwa meninggal dunia.

“Tentu terhadap perkara yang tersangka atau terdakwanya meninggal dunia ataupun yang dinyatakan dokter bahwa terdakwa tidak bisa dibawa ke persidangan karena sakit permanen atau unfit to trial maka tentu perlu ada kepastian hukum tindak lanjutnya,” bebernya.

Ali menegaskan, penghentian penyidikan ataupun penuntutan oleh KPK tidak mudah dan seketika. “Namun, perlu pertimbangan matang dan kajian yang dalam lebih dahulu,” tegas juru bicara berlatarbelakang jaksa itu. 

 

Dalam putusan di tingkat kasasi den‎gan nomor perkara 861 K/Pid.Sus/2015, hakim kasasi menilai Budi Mulya bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama 10 orang.

Mereka adalah Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swary Goeltom selaku Deputi Senior Bank Indonesia, Siti Chalimah Fadjrijah (alm) selaku Deputi Gubernur 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, dan Budi Rochadi (alm) selaku Deputi‎ Bidang 7 Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan.

Kemudian, Robert Tantular, Hermanus Hasan Muslim, Muliaman Dharmansyah Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan, Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang 3 Kebijakan Moneter, dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang 8 Logistik, Keuangan, dan Penyelesaian Aset, serta Raden Pardede selaku KKSK.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kemudian mengajukan gugatan praperadilan pada 9 April 2018 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam putusannya, Hakim tunggal Efendi Muhtar memerintahkan KPK segera melakukan proses hukum dan menetapkan tersangka baru.

Menyikapi putusan praperadilan itu, KPK kemudian memulai penyelidikan baru kasus ini. Sejumlah mantan petinggi BI kembali diminta keterangannya. Salah satunya Miranda Goeltom, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso. 

Selain itu, KPK juga telah memeriksa Boediono, serta Hartadi Agus Sarwono yang juga Komisaris Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mantan Direktur Utama Bank Century Robert Tantular juga sudah diperiksa terkait penyelidikan baru ini. [OKT]

]]> .
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, selain kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), belum ada pengusutan kasus lain yang dihentikan. Termasuk, kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) terhadap Bank Century.

“Sejauh ini belum ada pembahasan terkait perkara-perkara lainnya,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikontak RM.id, Minggu (4/4).

Hingga saat ini, selain mantan Deputi Gubernur BI Bidang IV Kebijakan Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya, KPK belum menambah daftar pihak yang wajib bertanggung jawab atas kasus yang diduga merugikan negara Rp 6,7 triliun itu.

Budi dihukum 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi. Budi ditetapkan sebagai tersangka kasus ini bersama eks Deputi Gubernur Bank Indonesia Siti Chalimah Fadjriah. Tapi, pada 2015, Siti meninggal dunia. Pada 2015, KPK terpaksa menghentikan penyidikan terhadap Siti.

Ali mengingatkan, beberapa alasan penghentian perkara berdasarkan undang-undang di antaranya tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau demi hukum. Dalam alasan demi hukum, salah satunya adalah tersangka atau terdakwa meninggal dunia.

“Tentu terhadap perkara yang tersangka atau terdakwanya meninggal dunia ataupun yang dinyatakan dokter bahwa terdakwa tidak bisa dibawa ke persidangan karena sakit permanen atau unfit to trial maka tentu perlu ada kepastian hukum tindak lanjutnya,” bebernya.

Ali menegaskan, penghentian penyidikan ataupun penuntutan oleh KPK tidak mudah dan seketika. “Namun, perlu pertimbangan matang dan kajian yang dalam lebih dahulu,” tegas juru bicara berlatarbelakang jaksa itu. 

 

Dalam putusan di tingkat kasasi den‎gan nomor perkara 861 K/Pid.Sus/2015, hakim kasasi menilai Budi Mulya bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama 10 orang.

Mereka adalah Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swary Goeltom selaku Deputi Senior Bank Indonesia, Siti Chalimah Fadjrijah (alm) selaku Deputi Gubernur 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, dan Budi Rochadi (alm) selaku Deputi‎ Bidang 7 Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan.

Kemudian, Robert Tantular, Hermanus Hasan Muslim, Muliaman Dharmansyah Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan, Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang 3 Kebijakan Moneter, dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang 8 Logistik, Keuangan, dan Penyelesaian Aset, serta Raden Pardede selaku KKSK.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kemudian mengajukan gugatan praperadilan pada 9 April 2018 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam putusannya, Hakim tunggal Efendi Muhtar memerintahkan KPK segera melakukan proses hukum dan menetapkan tersangka baru.

Menyikapi putusan praperadilan itu, KPK kemudian memulai penyelidikan baru kasus ini. Sejumlah mantan petinggi BI kembali diminta keterangannya. Salah satunya Miranda Goeltom, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso. 

Selain itu, KPK juga telah memeriksa Boediono, serta Hartadi Agus Sarwono yang juga Komisaris Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mantan Direktur Utama Bank Century Robert Tantular juga sudah diperiksa terkait penyelidikan baru ini. [OKT]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories