KPK Fasilitasi Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas PT PLN (Persero)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) untuk 34 orang pegawai PT PLN (Persero).

Sertifikasi ini merupakan angkatan kedua di tahun 2021 dan digelar secara tatap muka pada 30 Maret-1 April 2021 di Tempat Uji Kompetensi (TUK) Sewaktu PT PLN (Persero).

“Proses sertifikasi merupakan proses pembuktian, silahkan untuk membawa apapun yang bisa dijadikan bukti untuk diperlihatkan kepada Asesor dan yakin akan kompetensi yang dimiliki,” ujar Ketua Dewan Pengarah LSP KPK sekaligus Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana, Rabu (31/3).

Selain menjadi agen pembangunan negeri di bidang listrik dan energi, secara pribadi, ke-34 pegawai PLN itu juga dilengkapi sebagai ahli pembangun integritas untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Wawan mengingatkan, selain melibatkan penyelenggara negara, tindak pidana korupsi juga melibatkan pihak swasta. Terutama, dalam kasus-kasus penyuapan.

Program pencegahan korupsi di sektor swasta merupakan bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui upaya-upaya penindakan pelaku, tetapi juga upaya-upaya pencegahan melalui perbaikan sistem di sektor dunia usaha,” imbuhnya.

Khusus untuk pencegahan korupsi di sektor dunia usaha, KPK telah mendesain program pencegahan dan pemberantasan tipikor yang disebut gerakan Profesional Berintegritas (Profit).

Program Profit mendorong dunia usaha untuk membangun sistem integritas organisasi dan mengimplementasi praktik bisnis yang berintegritas.

Agar program pencegahan korupsi pada dunia usaha bisa berjalan dengan efektif, berdampak, dan masif, KPK bersama para pemangku kepentingan mengembangkan skema kompetensi kerja Ahli Pembangun Integritas (Certified Integrity Officer) atau disingkat API.

Tahun 2021 ini, KPK membuka kesempatan bagi pegawai KPK, pegawai badan usaha baik dari milik negara maupun swasta, maupun pihak lain yang telah berpengalaman dalam membangun sistem kepatuhan di tempat masing-masing untuk menjadi API.

Informasi terkait API dapat dilakukan dengan mengunjungi instagram @aclc_indonesia, http://bit.ly/LSP-KPK, atau bersurat kepada Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha KPK.

KPK berharap para API tersertifikasi secara kompeten dapat membantu membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Para API ini juga diharapkan menjalankan fungsi trigger mechanism pada setiap korporasi di Indonesia serta menjadi perpanjangan tangan KPK dalam upaya perbaikan sistem dan implementasi sistem pencegahan korupsi di sektor dunia usaha.

Turut hadir memberikan sambutan GM Pusdiklat PT PLN Badrul Musthofa. Badrul menyampaikan, PT PLN menyiapkan pemimpin untuk menjadi para Ahli Pembangun Integritas.

PT PLN juga menguatkan sistem integritas secara berkelanjutan, salah satunya dengan implementasi ISO 370001. Hal ini dilakukan demi mendukung pencapaian visi perbaikan sistem di berbagai layanan publik menuju masyarakat antikorupsi. [OKT]

]]> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) untuk 34 orang pegawai PT PLN (Persero).

Sertifikasi ini merupakan angkatan kedua di tahun 2021 dan digelar secara tatap muka pada 30 Maret-1 April 2021 di Tempat Uji Kompetensi (TUK) Sewaktu PT PLN (Persero).

“Proses sertifikasi merupakan proses pembuktian, silahkan untuk membawa apapun yang bisa dijadikan bukti untuk diperlihatkan kepada Asesor dan yakin akan kompetensi yang dimiliki,” ujar Ketua Dewan Pengarah LSP KPK sekaligus Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana, Rabu (31/3).

Selain menjadi agen pembangunan negeri di bidang listrik dan energi, secara pribadi, ke-34 pegawai PLN itu juga dilengkapi sebagai ahli pembangun integritas untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Wawan mengingatkan, selain melibatkan penyelenggara negara, tindak pidana korupsi juga melibatkan pihak swasta. Terutama, dalam kasus-kasus penyuapan.

Program pencegahan korupsi di sektor swasta merupakan bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui upaya-upaya penindakan pelaku, tetapi juga upaya-upaya pencegahan melalui perbaikan sistem di sektor dunia usaha,” imbuhnya.

Khusus untuk pencegahan korupsi di sektor dunia usaha, KPK telah mendesain program pencegahan dan pemberantasan tipikor yang disebut gerakan Profesional Berintegritas (Profit).

Program Profit mendorong dunia usaha untuk membangun sistem integritas organisasi dan mengimplementasi praktik bisnis yang berintegritas.

Agar program pencegahan korupsi pada dunia usaha bisa berjalan dengan efektif, berdampak, dan masif, KPK bersama para pemangku kepentingan mengembangkan skema kompetensi kerja Ahli Pembangun Integritas (Certified Integrity Officer) atau disingkat API.

Tahun 2021 ini, KPK membuka kesempatan bagi pegawai KPK, pegawai badan usaha baik dari milik negara maupun swasta, maupun pihak lain yang telah berpengalaman dalam membangun sistem kepatuhan di tempat masing-masing untuk menjadi API.

Informasi terkait API dapat dilakukan dengan mengunjungi instagram @aclc_indonesia, http://bit.ly/LSP-KPK, atau bersurat kepada Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha KPK.

KPK berharap para API tersertifikasi secara kompeten dapat membantu membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Para API ini juga diharapkan menjalankan fungsi trigger mechanism pada setiap korporasi di Indonesia serta menjadi perpanjangan tangan KPK dalam upaya perbaikan sistem dan implementasi sistem pencegahan korupsi di sektor dunia usaha.

Turut hadir memberikan sambutan GM Pusdiklat PT PLN Badrul Musthofa. Badrul menyampaikan, PT PLN menyiapkan pemimpin untuk menjadi para Ahli Pembangun Integritas.

PT PLN juga menguatkan sistem integritas secara berkelanjutan, salah satunya dengan implementasi ISO 370001. Hal ini dilakukan demi mendukung pencapaian visi perbaikan sistem di berbagai layanan publik menuju masyarakat antikorupsi. [OKT]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories