KPK Duga Ada Upaya Kesampingkan Aturan Dalam Proyek Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, ada upaya untuk mengesampingkan aturan-aturan hukum dalam pengerjaan proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua.

Hal ini didalami penyidik komisi antirasuah saat memeriksa dua saksi dari pihak swasta terkait kasus dugaan korupsi tersebut. Kedua saksi dimintai konfirmasi soal pelaksanaan teknis yang dilakukan baik oleh kontraktor maupun konsultan perencana.

“Di mana, diduga ada arahan tertentu dari pihak yang terkait dengan perkara ini agar mengesampingkan aturan-aturan hukum dalam proses pelaksanaan pekerjaan proyek nantinya,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Selasa (8/3).

Kedua saksi yang diperiksa KPK yakni Koordinator Project Manager PT Waringin Megah, Daem Nova Prihanto dan swasta atas nama Achilees Hugo Krisna Noya.

Sementara saksi dari tim Estimator PT Waringin Megah, Julistiana tidak dapat hadir di pemeriksaan dan mengonfirmasi untuk melakukan penjadwalan ulang.

KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun 2015 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. 

Komisi antirasuah telah melakukan pengumpulan bukti-bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi.

Sebelumnya, KPK telah memanggil dan memeriksa Direktur PT Kuala Persada Papua Nusantara, Mohammad Ilham Danto dan Kasubbag Keagamaan Bagian Kesra Setda Mimika, Melkisedek Snae, Selasa (11/5/2021) lalu.

 

Meski demikian, KPK belum dapat mengungkapkan lebih rinci mengenai pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Kebijakan di era kepemimpinan Firli Bahuri cs, pengumuman tersangka akan dilakukan saat upaya paksa penangkapan atau penahanan telah dilakukan. [OKT]

]]> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, ada upaya untuk mengesampingkan aturan-aturan hukum dalam pengerjaan proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua.

Hal ini didalami penyidik komisi antirasuah saat memeriksa dua saksi dari pihak swasta terkait kasus dugaan korupsi tersebut. Kedua saksi dimintai konfirmasi soal pelaksanaan teknis yang dilakukan baik oleh kontraktor maupun konsultan perencana.

“Di mana, diduga ada arahan tertentu dari pihak yang terkait dengan perkara ini agar mengesampingkan aturan-aturan hukum dalam proses pelaksanaan pekerjaan proyek nantinya,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Selasa (8/3).

Kedua saksi yang diperiksa KPK yakni Koordinator Project Manager PT Waringin Megah, Daem Nova Prihanto dan swasta atas nama Achilees Hugo Krisna Noya.

Sementara saksi dari tim Estimator PT Waringin Megah, Julistiana tidak dapat hadir di pemeriksaan dan mengonfirmasi untuk melakukan penjadwalan ulang.

KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun 2015 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. 

Komisi antirasuah telah melakukan pengumpulan bukti-bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi.

Sebelumnya, KPK telah memanggil dan memeriksa Direktur PT Kuala Persada Papua Nusantara, Mohammad Ilham Danto dan Kasubbag Keagamaan Bagian Kesra Setda Mimika, Melkisedek Snae, Selasa (11/5/2021) lalu.

 

Meski demikian, KPK belum dapat mengungkapkan lebih rinci mengenai pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Kebijakan di era kepemimpinan Firli Bahuri cs, pengumuman tersangka akan dilakukan saat upaya paksa penangkapan atau penahanan telah dilakukan. [OKT]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories