KPK Diminta Turun Tangan Supervisi Penertiban Reklame Di Kota Bandung

Politisi Partai Demokrat Kota Bandung, Aat Safaat Hodijat merespons penertiban reklame oleh DPMPTSP dan Satpol PP di Kota Bandung, Jawa Barat.

Aat Safaat mengatakan, pihaknya mendukung penuh penertiban reklame sebagai upaya penegakan hukum dan komitmen Wali Kota Bandung, Yana Mulyana dalam menata kota dari kesemrawutan reklame, yang menyebabkan polusi visual wajah Kota Bandung.

“Penertiban diminta tidak pandang bulu, karena patut diduga ada reklame-reklame layanan sosial dan komersial yang tidak berizin berada di tempat yang dilarang, mengatasamakan aparat penegak hukum lain. Dan disinyalir ada beberapa reklame yang dibekingin oknum-oknum dari berbagai institusi kekuasaan dan swasta, sehingga ada keberanian melakukan berbagai pelanggaran,” ujar Aat, dalam keterangannya, Rabu (25/5).

Untuk memberantas praktek dugaan perbekingan tersebut, Aat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KPK turun tangan mensupervisi penegakkan hukumnya.

“Penertiban diminta diprioritaskan kepada jenis pelanggaran reklame di kawasan terlarang dan bukan zonanya, izin kadaluarsa yang tidak diperpanjang lebih dari satu tahun, reklame yang berdiri tanpa menempuh proses perizinan,” kata Aat.

Aat juga meminta Wali Kota dan DPRD Kota Bandung untuk mengubah Perda dan Perwal tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, untuk mencegah praktek gratifikasi, suap hingga pungutan liar serta melakukan pengendalian peletakan atau pembangunan titik reklame.

Hal itu, kata dia, untuk mewujudkan asas keadilan sosial lantaran sudah waktunya digunakan mekanisme lelang selektif dan penertiban.

“Saat ini dijadikan momentum dilakukan penertiban radikal jika perlu ‘diputihkan’ sesuai kawasan dan zona karena kesemrawutan yang ditimbulkan reklame sudah sedemikian parahnya merusak estetika wajah Kota Bandung,” pungkas Anggota DPRD Kota Bandung 2004-2014 itu. ■

]]> Politisi Partai Demokrat Kota Bandung, Aat Safaat Hodijat merespons penertiban reklame oleh DPMPTSP dan Satpol PP di Kota Bandung, Jawa Barat.

Aat Safaat mengatakan, pihaknya mendukung penuh penertiban reklame sebagai upaya penegakan hukum dan komitmen Wali Kota Bandung, Yana Mulyana dalam menata kota dari kesemrawutan reklame, yang menyebabkan polusi visual wajah Kota Bandung.

“Penertiban diminta tidak pandang bulu, karena patut diduga ada reklame-reklame layanan sosial dan komersial yang tidak berizin berada di tempat yang dilarang, mengatasamakan aparat penegak hukum lain. Dan disinyalir ada beberapa reklame yang dibekingin oknum-oknum dari berbagai institusi kekuasaan dan swasta, sehingga ada keberanian melakukan berbagai pelanggaran,” ujar Aat, dalam keterangannya, Rabu (25/5).

Untuk memberantas praktek dugaan perbekingan tersebut, Aat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KPK turun tangan mensupervisi penegakkan hukumnya.

“Penertiban diminta diprioritaskan kepada jenis pelanggaran reklame di kawasan terlarang dan bukan zonanya, izin kadaluarsa yang tidak diperpanjang lebih dari satu tahun, reklame yang berdiri tanpa menempuh proses perizinan,” kata Aat.

Aat juga meminta Wali Kota dan DPRD Kota Bandung untuk mengubah Perda dan Perwal tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, untuk mencegah praktek gratifikasi, suap hingga pungutan liar serta melakukan pengendalian peletakan atau pembangunan titik reklame.

Hal itu, kata dia, untuk mewujudkan asas keadilan sosial lantaran sudah waktunya digunakan mekanisme lelang selektif dan penertiban.

“Saat ini dijadikan momentum dilakukan penertiban radikal jika perlu ‘diputihkan’ sesuai kawasan dan zona karena kesemrawutan yang ditimbulkan reklame sudah sedemikian parahnya merusak estetika wajah Kota Bandung,” pungkas Anggota DPRD Kota Bandung 2004-2014 itu. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories