KPK Dalami Penerimaan Gratifikasi Aa Umbara Dari Banyak Instansi Di Bandung Barat

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya penerimaan gratifikasi Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dari instansi-instansi lain di kabupaten tersebut.

Hal ini didalami penyidik dari pemeriksaan lima saksi dalam kasus korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid 19 pada Dinsos Pemkab Kabupaten Bandung Barat tahun 2020, Rabu (7/7).

Kelimanya adalah dua PNS Bandung barat, Lukmanul Hakim dan Aah Wastiah; Kadinsos Bandung Barat Sri Dustirawati; Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Syamsul Efendi; dan Kabid Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah KBB, Wewen Surwenda.

“Tim penyidik masih terus mendalami antara lain terkait dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh tersangka AUM dari beberapa instansi di Pemkab Bandung Barat,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding lewat pesan singkat, Kamis (8/7).

Dua saksi lain yang dijadwalkan diperiksa kemarin, yakni Kadis Pariwisata Bandung Barat Hero Partomo dan PNS bernama Ade Sudiana tidak hadir. “Konfirmasi dengan alasan sakit,” imbuhnya.

Sementara Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Rustiyana, pedagang bernama Tugihadi, dan ibu rumah tangga Seftriani Mustofa tidak hadir tanpa konfirmasi.

“Para saksi tidak hadir dan tidak mengkonfirmasi. KPK tetap menghimbau untuk kooperatif hadir dan tim penyidik segera melakukan penjadwalan ulang,” tandas Ipi.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Aa Umbara bersama anaknya, Andri Wibawa dan pemilik PT Jagat Dir Gantara (JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M Totoh Gunawan sebagai tersangka.

KPK menduga Aa Umbara menerima Rp 1 miliar atas pengadaan barang tanggap darurat Covid-19 ini. Sementara Andri Wibawa disebut menerima keuntungan sebesar Rp 2,7 miliar dan Totoh Gunawan menerima keuntungan Rp 2 miliar. [OKT]

]]> Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya penerimaan gratifikasi Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dari instansi-instansi lain di kabupaten tersebut.

Hal ini didalami penyidik dari pemeriksaan lima saksi dalam kasus korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid 19 pada Dinsos Pemkab Kabupaten Bandung Barat tahun 2020, Rabu (7/7).

Kelimanya adalah dua PNS Bandung barat, Lukmanul Hakim dan Aah Wastiah; Kadinsos Bandung Barat Sri Dustirawati; Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Syamsul Efendi; dan Kabid Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah KBB, Wewen Surwenda.

“Tim penyidik masih terus mendalami antara lain terkait dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh tersangka AUM dari beberapa instansi di Pemkab Bandung Barat,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding lewat pesan singkat, Kamis (8/7).

Dua saksi lain yang dijadwalkan diperiksa kemarin, yakni Kadis Pariwisata Bandung Barat Hero Partomo dan PNS bernama Ade Sudiana tidak hadir. “Konfirmasi dengan alasan sakit,” imbuhnya.

Sementara Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Rustiyana, pedagang bernama Tugihadi, dan ibu rumah tangga Seftriani Mustofa tidak hadir tanpa konfirmasi.

“Para saksi tidak hadir dan tidak mengkonfirmasi. KPK tetap menghimbau untuk kooperatif hadir dan tim penyidik segera melakukan penjadwalan ulang,” tandas Ipi.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Aa Umbara bersama anaknya, Andri Wibawa dan pemilik PT Jagat Dir Gantara (JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M Totoh Gunawan sebagai tersangka.

KPK menduga Aa Umbara menerima Rp 1 miliar atas pengadaan barang tanggap darurat Covid-19 ini. Sementara Andri Wibawa disebut menerima keuntungan sebesar Rp 2,7 miliar dan Totoh Gunawan menerima keuntungan Rp 2 miliar. [OKT]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories