KPK Cegah Eks Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Ardian Noervianto Ke Luar Negeri .

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah mencegah mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ardian Noervianto ke luar negeri selama 6 bulan.

Pencegahan itu disinyalir berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah tahun 2021, yang tengah disidik KPK.

“Yang jelas kemarin itu ada pencegahan terkait dengan Dirjen yang sudah diberhentikan oleh Kemendagri itu kan. Sudah kita cegah,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (29/12).

Alex mengatakan, pencegahan perlu dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan perkara yang dikembangkan dari kasus dugaan suap pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara Tahun 2021 tersebut.

“Kenapa kita cegah? Tentu pasti jika penyelidik atau penyidik berkepentingan dengan informasi yang bersangkutan. Supaya kalau dipanggil yang bersangkutan tetap berada di Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan, komisinya tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengajuan pinjaman dana PEN Daerah Tahun 2021.

Kasus itu merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur (AMN) dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur Anzarullah (ANZ).

 

Dari informasi yang dihimpun, tim penyidik KPK telah menggeledah kediaman Ardian Noervianto. “Pengumpulan alat bukti hingga saat ini sedang berlangsung di antaranya dengan melakukan penggeledahan di beberapa tempat, di antaranya di Jakarta, Kendari dan Muna Sulawesi Tenggara,” bebernya. [OKT]

]]> .
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah mencegah mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ardian Noervianto ke luar negeri selama 6 bulan.

Pencegahan itu disinyalir berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah tahun 2021, yang tengah disidik KPK.

“Yang jelas kemarin itu ada pencegahan terkait dengan Dirjen yang sudah diberhentikan oleh Kemendagri itu kan. Sudah kita cegah,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (29/12).

Alex mengatakan, pencegahan perlu dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan perkara yang dikembangkan dari kasus dugaan suap pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara Tahun 2021 tersebut.

“Kenapa kita cegah? Tentu pasti jika penyelidik atau penyidik berkepentingan dengan informasi yang bersangkutan. Supaya kalau dipanggil yang bersangkutan tetap berada di Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan, komisinya tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengajuan pinjaman dana PEN Daerah Tahun 2021.

Kasus itu merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur (AMN) dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur Anzarullah (ANZ).

 

Dari informasi yang dihimpun, tim penyidik KPK telah menggeledah kediaman Ardian Noervianto. “Pengumpulan alat bukti hingga saat ini sedang berlangsung di antaranya dengan melakukan penggeledahan di beberapa tempat, di antaranya di Jakarta, Kendari dan Muna Sulawesi Tenggara,” bebernya. [OKT]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories